Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 13 November 2018

Sinten Mawon Ojo Ngawur Mimpin Negoro


Mahfud Abdullah
(Indonesia Change)
Indonesia dianggap sebagian pengamat mengalami kegagalan pembangunan disebabkan oleh belum lepasnya negeri kita dari cengkraman penjajahan dan kesalahan model pembangunan yang diterapkan. Indonesia membutuhkan lompatan solusi dengan melepaskan ketergantungan dan keluar pakem ekonomi Kapitalis. Indonesia harus membangun kemandirian dan menemukan konsepsi pembangunan yang benar.

Bagaimana penjelasannya? Pemerintah melakukan kebijakan yang membuka perekonomian nasional dan meminimalisir rintangan yang menghalangi masuk dan keluarnya suatu produk ke Indonesia. Dampak kebijakan pasar bebas adalah hilangnya proteksi terhadap usaha-usaha ekonomi lokal dari serbuan produk impor. Meski dampak pasar bebas akan merusak usaha-usaha ekonomi lokal, pemerintah memandang pasar bebas sebagai jalan terbaik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

Pemerintah juga melakukan pembatasan pengeluaran dan subsidi untuk pendidikan, kesehatan, listrik dan energi, transportasi dan telekomunikasi, air bersih, infrastruktur dan layanan publik. Tujuan sebenarnya pembatasan belanja publik adalah untuk menjamin kemampuan pemerintah dalam membayar hutang dan menyerahkan sektor publik tersebut ke swasta dan asing sebagai realisasi pasar bebas. Akibatnya harga barang publik dan tarif layanan publik menjadi mahal.

Melalui kebijakan deregulasi pemerintah menghapus peraturan-peraturan yang menghambat pasar bebas dan investasi asing. Kemudian pemerintah akan menerbitkan payung hukum baru yang akomodatif terhadap pasar dan investasi asing. Sebagai realisasi penerapan ekonomi pasar, pemerintah melakukan privatisasi baik terhadap BUMN, aset-aset milik negara, maupun terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Melalui privatisasi pemerintah akan menyerahkan kepemilikan harta milik negara dan milik umum ke tangan swasta dana asing.

Pemerintah membangun persepsi pentingnya partisipasi publik dalam kegiatan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. Padahal yang dimaksud pemerintah dengan partisipasi publik adalah pemindahan tanggung jawab pengadaan barang dan layanan publik dari negara menjadi tanggung jawab individu. Dengan kata lain, umat harus menemukan sendiri solusi dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan barang-barang publik.

Model pembangunan yang liberal ini semakin mempercepat tingkat penghisapan ekonomi dan memperlebar ketimpangan. Peran ekonomi yang sebelumnya masih berada di tangan negara berpindah ke tangan swasta dan asing. Di sisi lain, umat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan primernya karena semakin tinggi harga yang harus mereka bayar kemiskinan riil pun semakin bertambah. Pada kondisi seperti ini, kriminalitas dan keresahan sosial mewarnai kehidupan sehari-hari umat. Sedangkan pejabat negara semakin tidak peduli pada umat, korupsi merajalela, dan terjadinya “perselingkuhan” elit politik dengan pemilik modal. Duh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox