Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 05 Oktober 2018

Syariah Khilafah Dikriminalisasi, Apa Mereka Tidak Takut di Pengadilan Allah SWT Kelak?


M. Nur Rakhmad, SH.
(LBH Pelita Umat Korwil jatim)

"Tindakan itu sudah menyangkut ancaman serius terhadap keutuhan negara dan kesatuan bangsa," ucap majelis hakim. Dikutip dari cnnindonesia.com (26/09/2018) menurut majelis hakim, HTI juga mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan dengan menyebarkan ajaran khilafah yang tujuan akhirnya mengganti Pancasila dan UUD 1945 serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah islamiyah. Dalam putusan PT TUN, majelis hakim menyatakan bahwa SK Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai prosedur.

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (material daad) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : ” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :

Penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;

Berisi tindakan hukum TUN dan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bersifat Konkrit,Individual dam Final dan juga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketiga persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi ketiga persyaratan tersebut.

Selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 UU Peratun, yaitu dalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Dalam praktek keputusan-keputusan badan/Pejabat TUN yang berpontesi menimbulkan sengketa TUN, yaitu antara lain :
Keputusan tentang perizinan dan Keputusan tentang kepegawaian;
Keputusan tentang status hukum, Hak dan Kewajiban.

Dari pemaparan diatas sejatinya kita melihat bahwa Peradilan PTUN semestinya tidak menyentuh ranah Materiil yang  menjadi fokus ranah peradilan umum yang didalamnya memutus perkara pidana. Disini dapat memunculkan indikasi dugaan awal adanya intervensi politik dalam putusan tingkat banding dari HTI yang ditolak oleh majelis Hakim tidak berfungsi memberikan putusan yang hanya bersifat formil pula. Yang dimana frase kata yang menyatakan "Khilafah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945" adalah rana peradilan umum dalam hal ini memutus perkara pidana yang pernah menyatakan bahwa Komunisme, Marxisme dan Atheisme bertentangan dengan UUD 1945.

Keputusan pemerintah kontras dengan pandangan sejarawan UIN Bandung Dr Moeflich Hasbullah dalam Diskursus Politik Islam: Telaah Kritis Perppu No 2 Tahun 2017, Rabu (30/8/2017) di Aula Student Centre lantai 1 Kampus UIN Bandung, Ia menegaskan khilafah ajaran Islam bukan ancaman Pancasila. Menurutnya, Khilafah ajaran Islam bukan ancaman Pancasila. Ia mempertanyakan keputusan pemerintah, apabila Khilafah ini adalah ajaran Islam, mengapa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mendakwahkan Khilafah dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan Pancasila.

Sebagaimana shalat dalam ibadah mahdah, Islam juga mewajibkan khilafah dalam pemerintahan. Jadi mengatakan khilafah berbahaya sama juga dengan mengatakan shalat itu berbahaya, puasa itu berbahaya, karena khilafah itu ajaran aswaja, ajaran Islam. Sungguh sangat disayangkan, perkara khilafah yang sudah sangat jelas kok malah dipahami secara keliru. Semestinya perjuangan menegakkan khilafah itu dilekatkan sebagaimana contoh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang jelas-jelas mendapatkan petunjuk dan ridha Allah SWT.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dipersekusi lantaran memperjuangkan tegaknya khilafah, dikatakan bahwa khilafah berbahaya bahkan dikaitkan dengan tindakan terorisme. Kenapa dikaitkan dengan terorisme? Kenapa kok terorisme tidak pernah dikaitkan dengan kapitalisme yang jelas-jelas melakukan teror di seluruh dunia ini? Mengapa terorisme tidak dilekatkan kepada komunisme?

Apakah rakyat Indonesia yang sebagian besar kesulitan ekonomi disebabkan oleh Khilafah? Apakah utang LN yang semakin menggunung dan amat memberatkan APBN karena Khilafah? Apakah Khilafah yang membuat kekayaan alam yang melimpah ruah dan berbagai aset berharga negeri ini dikuasai asing dan aseng? Demikian pula, kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan, narkoba yang kian marak, dan kriminalitas yang semakin meningkat disebabkan oleh Khilafah? Juga korupsi yang tak bisa diberantas, bahkan semakin menggurita akibat Khilafah? Timor Timur yang lepas, apakah Khilafah adalah penyebabnya? Demikian juga, munculnya gerakan sparatis OPM apakah karena Khilafah? Siapa pun yang jujur dan sportif akan menjawab tegas: Tidak. Khilafah sama sekali tidak turut andil dalam semua problema di atas. Lantas, mengapa Khilafah yang dipersalahkan dan dianggap sebagai ancaman?

Tampaknya pemerintah lebih memilih demokrasi dibandingkan dengan system Islam. Padahal demokrasi gagal merealisasi doktrin mendasarnya yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat hanya memiliki otoritas langsung saat pemilu untuk memilih penguasa dan wakilnya di Dewan Legislatif. Itupun otoritas yang telah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada, sebab rakyat hanya memiliki otoritas memilih orang yang sudah disaring oleh parpol dan proses politik. Demokrasi pun dijadikan jalan untuk memaksakan UU yang menjamin aliran kekayaan ke Barat dan penguasaan berbagai kekayaan dan sumber daya alam oleh para kapitalis asing. UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Migas, UU SJSN dan BPJS, dan sejumlah UU lainnya yang menguntungkan barat sudah diketahui secara luas pembuatannya disetir dan dipengaruhi oleh barat. Melalui mekanisme demokrasi pula penguasaan atas kekayaan alam oleh asing bisa dilegalkan dan dijamin.

Demokrasi menghasilkan UU diskriminatif dan tidak adil. Sebab dalam demokrasi, UU dibuat oleh parlemen yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Jadilah UU yang dihasilkan dalam sistem demokrasi lebih banyak berpihak kepada pihak yang kuat secara politik dan atau finansial. Melalui UU dan peraturan yang dibuat secara demokratis, kelas politik dan ekonomi yang berkuasa bisa terus melipatgandakan kekayaannya termasuk dari penguasaan atas kekayaan alam; melindungi kekayaan dari pungutan pajak dan malah mendapat berbagai insentif.

Demokrasi terbukti kerusakannya. Maka, atas dasar apa pemerintah menolak syariah-Nya dan menghalangi Khilafah yang diwajibkan-Nya? Tidakkah terlintas dalam ingatan mereka bahwa mereka pasti mati dan akan berhadapan dengan-Nya? Lalu, apa yang akan mereka katakan di hadapan Allah SWT?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox