Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 06 Oktober 2018

PEMIMPIN 'KOSONG' NARASI ?



Oleh: Ahmad Khozinudin SH
Ketua LBH Pelita Umat

Istilah kosong narasi, pertama kali penulis peroleh dari Fahri Hamzah, anggota DPR RI pada sebuah agenda diskusi publik bedah tabloid media umat, di Gedung Djoang, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Saat itu, penulis bersama Prof Suteki dan Fahri Hamzah, menjadi Nara Sumber dan berdiskusi ihwal maraknya persekusi yang terjadi di negeri ini, khususnya dikalangan ASN dan Akademisi.

Fahri menyebut, Jokowi tidak memiliki narasi dalam memimpin, kosong, tidak jelas akan dibawa kemana negeri ini. Bahkan, Fahri ketika itu melabeli Jokowi sebagai Wali Kota Indonesia, ignorent, atau dalam bahasa Jawanya : plonga plongo. Fahri membandingkan Jokowi dengan Soeharto dan Soekarno, jauh sekali.

Soekarno memiliki kemampuan berbicara dihadapan publik yang menyemangati, mengajak bangsa pada arah dan visi besar yang jelas. Ketika ada ancaman dari luar negeri, Soekarno menjadikannya sebagai pemantik kohesi internal untuk bersatu melawan ancama luar. Sampai-sampai saat itu, muncul istilah "Ganyang Malaysia, Setrika Amerika".

Soeharto juga sama, meski diam Soeharto memiliki kemampuan menata seluruh organ kekuasaan sesuai visi yang telah ditetapkannya. Diamnya Soeharto adalah berfikir untuk menyelesaikan persoalan, dan terbukti semua tuntas, 32 tahun Soeharto mampu mengkonsolidasi kekuasaan secara rapih.

Penulis coba melihat esensi 'kosong narasi' ini terjadi pada era jokowi, khususnya ketika bangsa ini dibuat gaduh oleh kedustaan Ratna Sarumpaet. Prabowo, telah berani mengambil tanggung jawab moral, dengan segera mengumumkan permohonan maaf atas kabar bohong yang diterimanya dari Ratna Sarumpaet.

Beberapa tokoh yang sempat mengunggah empati kepada Ratna Sarumpaet juga melakukan hal yang sama. Mengunggah permohonan maaf, atas beredarnya kabar -yang sebelumnya diyakini sebagai kebenaran- walau akhirnya menjadi dusta setelan klarifikasi yang dikeluarkan Ratna Sarumpaet.

Isu ini menjadi liar dan meluas, dari awalnya kedustaan Ratna, dilanjutkan pelaporan polisi atas 17 (tujuh bekas) tokoh nasional, menjalar ke penangkapan Ratna (sebelumnya polisi menyatakan Ratna tidak dapat dipidana, karena bukan yang mengedarkan hoax), penangkapan yang dramatik 'menunggu' Ratna ada di bandara, menjalar ke anggaran Pemda DKI Jakarta yang digunakan Ratna, menyerang Anis Baswedan selaku gubernur Jakarta atas penggunaan uang Pemda untuk kegiatan Ratna, pemanggilan Prof Dr Amien Rais oleh kepolisian, dan seterusnya.

Padahal, bisa saja Ratna Sarumpaet langsung ditangkap sesaat setelah konferensi pers yang dia lakukan. Tidak menunggu di bandara, tidak membuat gaduh, tidak meluas, dan seterusnya.

Namun, ditengah situasi sudah sedemikian gaduh tetapi masih saja Jokowi tetap kalem (diam). Tidak ada statement penyeimbang dari Jokowi, agar kegaduhan ini tidak berlanjut ditengah musibah gempa yang melanda rakyat Palu, Donggala dan NTB yang belum sepenuhnya pulih. Ditengah kegaduhan yang tidak jelas ini, rupiah terus mengalami tekanan hebat. Terakhir, dolar bertengger di kisaran Rp. 15.400,-.

Sekali lagi Jokowi tetap diam. Tidak membuka suara untuk meredam kegaduhan. Apakah kegaduhan ini justru diinginkan ? Apakah diamnya Jokowi juga bagian dari skenario ? Apakah kegaduhan ini, sebuah akibat yang telah diperhitungkan ?

Bukankah akan lebih berwibawa, jika Jokowi mengajak semua pihak menyudahi polemik Ratna Sarumpaet ini, seraya mengajak semua elemen anak bangsa untuk menggunakan energi bangsa digunakan untuk memecahkan persoalan yang lebih penting. Jokowi, misalnya menyeru semua pihak saling memaafkan dan mengajak segenap elemen anak bangsa berkonsentrasi untuk membantu korban bencana gempa, berpidato yang menguatkan rakyat agar tenang menghadapi tekanan dolar terhadap rupiah.

Jokowi selanjutnya menekankan, persoalan rupiah ini adalah persoalan segenap elemen anak bangsa, bukan semata tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Jokowi, mengajak semua pihak untuk mengencangkan ikat pinggang, saling bersinergi untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak pasti.

Menghimbau seluruh tokoh untuk bijak menyikapi masalah, bijak berstatement, menyudahi polemik kabar bohong Ratna Sarumpaet, memposisikan seluruh elemen anak bangsa, apalagi yang dipandang tokoh yang memiliki andil membangun bangsa seperti Pak Amien Rais dan SBY, pada maqom yang memiliki wibawa.

Bukan seperti saat ini ? SBY komplain Penyelengaraan Kampanye pemilu damai, dituding pihak tertentu sebagai Lebai. Amien Rais mengunggah empati dan keprihatinan atas pengakuan awal Ratna Sarumpaet, justru dikejar jerat hukum dan dipanggil polisi. Negara ini mau jadi apa ?

Padahal, Jokowi sepenuhnya juga harus sadar. Setiap pihak yang dipersoalkan oleh perkara sumir Ratna Sarumpaet, juga memiliki energi untuk bertahan dan melawan. Jika energi ini digunakan untuk memukul rezim, karena diamnya rezim atas berbagai parodi hukum yang dipertontonkan, apakah ini tidak malah menjadi beban tersendiri ? Padahal, bangsa ini butuh bersatu menghadapi ancaman yang nyata : potensi krisis ekonomi yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah.

Mungkin saja penulis keliru, Jokowi bukan kosong narasi. Jokowi memiliki segudang narasi politik untuk membangun bangsa ini, namun semuanya tidak mungkin disampaikan dihadapan publik.

Publik juga tidak mungkin bisa menafsirkan narasi politik jokowi yang berkomitmen membangun bangsa, karena bahasa yang dipahami publik hanya bahasa diam, membiarkan berbagai kegaduhan terjadi, dan kadangkala jika berujung pada satu penegasan atas berbagai persoalan yang mendera bangsa, jokowi menjawabnya : Bukan Urusan Saya.

Sampai disini, rupanya tidak keliru jika Fahri Hamzah dan publik kemudian menyimpulkan secara sepihak, Jokowi kosong narasi dalam memimpin bangsa. Namun penulis masih bertanya, apakah benar ada kekosongan narasi dalam pengelolaan bangsa ini ? [].

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox