Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 18 Oktober 2018

Ogah Mengekor ke Cina, Maupun Amerika… Bumi Nusantara Layak Menjadi Superpower


Yuli Sarwanto
FAKTA (Forum Analisis dan Kajian Transparansi Anggaran)

Republik Rakyat Cina (RRC) sejak tahun 2016 makin agresif mendominasi ekonomi negara ini; mulai dari berlanjutnya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, maraknya kehadiran tenaga kerja asal Cina, dan dulu kabar yang sempat beredar pengibaran bendera-bendera Cina di berbagai titik, hingga proyek reklamasi pantai Jakarta yang iklan propertinya telah dijajakan kepada penduduk Cina.

Meningkatnya investasi dan pemberian utang dari Cina juga mendorong masuknya ribuan tenaga kerja asal negara itu baik yang berkedok sebagai tenaga ahli maupun sebagai buruh kasar. Jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat di Kemenakertrans. Pasalnya, tenaga kerja ilegal yang diamankan Kepolisan dan Imigrasi jumlahnya terus bertambah.  Di salah satu pabrik semen di Serang, Banten, misalnya, tenaga kerja Cina yang bekerja di pabrik itu mencapai 500 orang dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan buruh lokal. Di Bogor, beberapa orang Cina yang bekerja untuk mengembangkan tanaman cabe asal Cina dibekuk karena tidak mengantongi izin. Makin maraknya jumlah tenaga kerja ini sangat ironis mengingat jumlah pengangguran di negara ini masih sangat banyak. Sejalan dengan meningkatnya penduduk Cina yang masuk ke negara ini, bendera-bendera Cina juga marak dipasang di berbagai titik.

Adapun penguatan kapitalisme Cina tercermin dari pergantian menteri perhubungan untuk  memuluskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pergantian Rizal Ramli dengan Luhut B. Pandjaitan diduga akan memuluskan proyek reklamasi. Perlu diingat, Presiden Jokowi pernah menyatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan proyek nasional bagian dari proyek NCID. Itu artinya, proyek reklamasi harus tetap jalan. Perlu diingat, yang sementara dihentikan hanya reklamasi Pulau G. Reklamasi Pulau C, D dan N tetap berlanjut meski ada yang harus dibongkar atau diperbaiki. Reklamasi pulau lainnya tetap jalan dan hanya perlu perbaikan administrasi.

Di tahun ke-2, rezim Jokowi mengeluarkan paket ekonomi ke -10, yaitu membuka 100% investasi asing bagi 35 bidang usaha yang selama ini masuk dalam kategori Daftar Negatif Investasi (DNI)  atau tertutup untuk investasi asing.  Usaha yang dibuka itu mencakup 35 bidang antara lain jasa penunjang kesehatan, farmasi, pariwisata dan industri film, dan pengusahaan jalan tol.

Kebijakan ini makin menunjukkan bahwa rezim ini pro-kapitalis asing. Akibatnya, kebijakannya condong pada kepentingan para kapitalis dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Pembukaan DNI juga jauh dari semangat nawacita yang diusung Jokowi dalam kampanyenya. Yang terjadi adalah ‘nawacina’. Apalagi  investasi asing yang berasal dari Cina bukan saja menyebabkan rakyat ini jadi budak asing, tetapi juga membuat rakyat ini terpinggirkan. Pasalnya, investasi dari Cina, selain membawa tenaga ahli dan modal, tenaga buruh kasarnya pun harus berasal dari negeri mereka.

Secara jujur harus kita akui, Kapitalisme global saat ini—yang merupakan salah satu ideologi transnasional—bukan hanya merupakan ancaman, namun benar-benar telah merusak dan mengobok-obok Indonesia. Kejahatan ideologi ini sudah dimulai sejak masa penjajahan fisik dulu. Kini, melalui perangkat institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, Pasar Bebas, penjajahan dalam bentuk lain terhadap Indonesia terus berlanjut. Akibatnya, meski Indonesia sangat kaya, penduduknya terpaksa harus hidup dalam kemiskinan. Kekayaan berupa emas, migas, dan barang tambang lainnya yang semestinya bisa dinikmati oleh rakyat malah dihisap oleh negara penjajah melalui perusahaan kaki tangannya di negeri ini.

Secara politik, Indonesia juga tidak luput dari cengkeraman hegemoni global negara-negara adidaya.
Indonesia saat ini tunduk pada negara Barat (AS dan sekutunya) dalam apa yang mereka sebut perang global melawan terorisme. Bukan hanya itu, atas nama HAM, Demokrasi, dan Pluralisme, negara penjajah juga terus melakukan intervensi yang mendorong disintegrasi. Buahnya yang nyata adalah lepasnya Timor Timur. Bukan tidak mungkin, Papua, juga Aceh dan Maluku bakal menyusul. Tanda-tanda ke arah sana sangat nyata.

Kemakmuran dan kemandirian jelas merupakan dua hal di antara ciri bangsa yang merdeka. Kedua hal ini hanya mungkin diwujudkan dengan syariah Islam. Pasalnya, secara i’tiqâdi, kita wajib meyakini bahwa syariah Islam tidak hanya sanggup mewujudkan kemerdekaan hakiki, tetapi bahkan mewujudkan rahmat bagi semesta alam. Lebih dari itu, syariah Islamlah yang akan sanggup membebaskan manusia dari segenap belenggu penjajahan sekaligus dari penghambaan manusia kepada manusia lain menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT semata. Itulah sebenarnya kemerdekaan yang hakiki, yang pernah berhasil diwujudkan oleh Rasulullah saw. dalam wujud Daulah Islamiyah.

Lalu secara historis, syariah Islam juga terbukti pernah berhasil membawa umat menuju kemakmuran dan kemandirian ini, yang telah memerdekaan manusia selama lebih dari 13 abad. Masih ada secercah jalan perubahan, tinggal pilihan kita: diam atau ikhtiar menuju lebih baik.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox