Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 10 Oktober 2018

Menolak Menjadi Pasien IMF!


Dr. Amin (Dir. ForPURE)

Di saat 2 bencana besar Palu dan Lombok merenggut banyak korban, pertemuan IMF-World Bank tetap digelar di Nusa Dua, Bali 8-14 Oktober 2018. Dikabarkan pertemuan ini merupakan ajang bagi menteri-menteri keuangan dan juga gubernur bank sentral untuk membicarakan mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal di masing-masing negara maupun di dunia. Sejumlah dana cukup besar telah dipersiapkan untuk mengagendakan perhelatan ini.

Indonesia telah menjadi pasien IMF. Namun sejarah pula yang membuktikan, bahwa IMF bisa disebut sebagai dalang Indonesia tenggelam dalam krisis moneter yang berujung pada kiris politik. Masalahnya, IMF bukanlah penyembuh. Obat dan resep darinya justru meracuni ekonomi Indonesia. Akibatnya bisa ditebak. Bukannya sembuh, ekonomi Indonesia justru  terjun bebas ke minus 13,2%. Krisis moneter juga memacu arus modal keluar meningkat pesat. Angkanya mencapai US$5 miliar.  Dolar Amerika pun terbang hingga 600% dalam setahun, dari Rp2.500/US$ menjadi Rp17.000 pada Januari 1998. Moodys mengganjar peringkat utang jangka panjang Indonesia menjadi junkbond.

Resep-resep IMF lainnya yang justru membuat Indonesia sekarat antara lain, meminta Pemerintah mengerek suku bunga SBI dari 16% jadi 80%. Ini yang menyebabkan terjadinya krisis likuiditas pada sistem perbankan nasional. Yang tidak kalah konyolnya, IMF mendesak Pemerintah menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai. Kepercayaan publik terhadap perbankan nasional pun hancur berkeping-keping. Terjadi rush dimana-mana dalam jumlah luar biasa. Penutupan 16 bank menyeret lumpuhnya puluhan bank lainnya.

Puncak dari kegilaan IMF adalah ketika meminta Pemerintah mengambil alih sebagian besar utang swasta yang jumlahnya sekitar US$82 miliar. Caranya, dengan mengubah utang swasta menjadi utang publik. Maka disuntikkanlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tiba-tiba saja Pemerintah menangung terhadap swasta sebesar Rp647 triliun.

Kendati pelajaran melalui perjalanan nyata pergantian era Orde Baru dan era Reformasi, begitu terang benderang, tetapi bangsa Indonesia tak pernah sadar akan kesalahan-kesalahannya yang fatal. Pada masa akhir jabatan Soeharto, Indonesia selalu dipuji-puji Barat sebagai negara Macan Ekonomi Asia yang fundamen ekonominya sangat kuat. Bangsa Indonesia pun mabuk oleh pujian ini. Tapi  pujian itu ternyata omong kosong belaka, Sang Macan Asia yang kuat fundamen ekonominya itu, dalam waktu singkat hancur lebur diterjang krisis moneter pertengahan 1997, dan menjadi krisis multidimensi yang meluluh-lantakkan negeri ini dan pengaruhnya masih dirasakan setelah lewat satu dekade.

Sementara sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Korea Selatan yang juga dilanda krisis moneter, cukup memerlukan waktu satu, dua tahun untuk memulihkan dirinya. Malaysia, malah dengan garang menolak bantuan dan campur tangan IMF, dan kemudian terbukti (menjadi contoh) negara mana saja yang “manut dirawat” IMF justru bagai menyerahkan lehernya untuk menelan pil-pil pahit yang makin mencekiknya.

Kondisi yang jelas-jelas membawa NKRI ke  arah Negara Gagal ini tentu saja tak pernah diakui oleh penguasa dan kalangan establishment yang justru menikmati kondisi centang-perenang dan kehancuran bangsa Indonesia ini. Dalih yang amat popular untuk menepis fakta mengerikan itu adalah : Kondisi ini Hanyalah Masa Transisi. Jadi semua pihak harus sabar dan harus mempertahankan sistem politik yang sekarang yakni demokrasi yang liberal dan kapitalistik itu. Sungguh dalih yang amat naïf dan jauh dari fakta-lapangan. Negara Gagal (Failed State). Itulah julukan NKRI yang amat mengerikan hari-hari ini. Kegagalan rejim reformasi, kiranya nyata disebabkan telah terjebak sistem demokrasi yang kapitalistik itu sendiri. Haruskah kita tenggelam untuk kesekian kali?

1 komentar:

Adbox