Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 16 Oktober 2018

LINGKARAN SUAP MEIKARTA ADALAH BUKTI CACAT DEMOKRASI



Aminudin Syuhadak
LANSKAP

Neneng kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta. Neneng Cs diduga menerima uang suap Rp 7 miliar dari sejumlah dinas Kabupaten Bekasi pada April, Mei, dan Juni. Commitment fee yang dijanjikan sebesar Rp 13 miliar dari fase proyek tersebut. "Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. https://m.detik.com/news/berita/d-4258363/sumpah-bupati-bekasi-soal-suap-meikarta-hingga-jadi-tersangka-kpk

Cacat Demokrasi

Korupsi lagi, lagi dan lagi. Sebenarnya tidak ada yang mengejutkan, terkuaknya kasus korupsi di negeri ini hanya soal waktu saja. Khusus di lingkaran kekuasaan korupsi sudah menjadi sebuah keniscayaan. Jauh hari Pramono Anung sudah menyatakan bahwa mahalnya biaya politik menjadi salah satu penyebab korupsi. Sehingga tak mengherankan jika Mendagri mengatakan,"Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang kena OTT dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK," kata Tjahjo di kantornya, Senin 18 September 2017. https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/957903-mendagri-sudah-77-kepala-daerah-ditangkap-kpk

Jadi sangat erat kaitan antara korupsi dan demokrasi. Pasalnya para kepala daerah itu dihasilkan melalui proses demokrasi. Perlu ditelusuri sejenak benang merahnya. Biasanya para kontestan pilkada maupun pileg akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan suara saat coblosan, baik yang legal maupun ilegal. Tentu untuk bisa mendapat ribuan suara dibutuhkan biaya tidak sedikit.

Untuk logistik kampanye saja bisa kita perkirakan besaran dananya. Untuk mencetak spanduk, kartu nama, stiker, kalender, kaos, sewa baliho maupun billboard, belum promo di media, acara-acara offair, upah timses, lobi-lobi politik, sumbangan-sumbangan ke kantong suara yang di bidik, dan aneka jurus lainnya. Belum jika kontestan tadi main "serangan fajar" dengan asumsi per kepala 50 ribu saja, silakan dikalikan dengan jumlah pemilih yang disasar.

Tentunya angka fantastis yang dikeluarkan oleh kontestan bukan hanya berasal dari kantong pribadi. Ada istilah "bohir" atau kapitalis di belakang mereka yang dengan deal-deal tertentu siap menggelontorkan dana untuk kampanye. Sudah barang tentu deal sebagai kompensasi itu akan direalisasikan saat si calon berhasil menang. Jual beli kebijakan, pengaturan tender proyek, ijon proyek-proyek negara, kelonggaran khusus terkait aturan bisnis dan aneka penyimpangan lainnya adalah wujud 'akad setan' antara kontestan dan bohir-bohirnya. Tinggal serapi apa permainannya agar tidak terbongkar. It's a matter of time saja untuk kena geledah atau OTT oleh KPK maupun kepolisian.

Inilah cacat bawaan demokrasi. Syarat perolehan suara terbanyak agar terpilih menjadi jalan masuk permainan antara pejabat dan pengusaha. Pemimpin tak lagi dipilih karena kapabilitas dan program kerja. Mereka terpilih karena mampu "membeli" suara, melalui pencitraan palsu bahkan dengan cara hina yaitu menyuap. Dan bisa ditebak efek dominonya, yaitu korupsi gila-gilaan saat menjabat demi balik modal, memperkaya diri, setor ke partai dan tentu saja untuk 'membayar kompensasi' ke bohirnya. Lalu lahirlah korporatokrasi, negara yang dikuasai korporasi.

Jadi lingkaran korupsi tak bisa dilepaskan dari penerapan sistem demokrasi karena itu memang cacat bawaan demokrasi. Mari kita cermati pernyataan Aristoteles dalam bukunya “Politics”, ia menyebut demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Menurutnya pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkhis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan.

So, masih setia dengan demokrasi?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox