Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 11 Oktober 2018

Deadlock!


Ahmad Rizal
(Dir. Indonesia Justice Monitor)

Sebanyak 78 proyek infrastruktur senilai 42 miliar dolar AS akan diteken oleh pemerintah dan investor dalam pertemuan tahunan International Monetary Fund-Bank Dunia (IMF-BD) 2018 pekan ini. Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Silvano Rumantir merinci, dari sejumlah tersebut, sebanyak 20 proyek akan melibatkan 12 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). "Ada 78 proyek dengan nilai peluang investasi sekitar 42,1 miliar dollar AS, yang akan ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU Kamis ini. Ada 20 proyek dengan nilai 13 miliar dollar AS dan melibatkan tidak kurang dari 12 BUMN," ujar Silvano dalam Indonesia Investment Forum 2018 di Benoa, Bali, republika.co.id, Selasa (9/10).

Di bidang ekonomi Amerika bersama lembaga boneka Amerika seperti IMF dan Bank Dunia mempunyai peranan yang besar dalam proses pemiskinan dan pembodohan serta pembangkrutan ekonomi suatu negara. Ekonom Universitas Harvard, Jeffrey Sachs dalam pertemuan World Economic Forum di New York (Februari 2002) menilai Amerika, IMF dan Bank Dunia bertanggung jawab atas kematian jutaan manusia. Menurutnya, akibat kebijakan kebijakan mereka, rata-rata 25.000 orang tewas setiap harinya (Media Indonesia Online: 5/2/2002).

Menurut Kunibert Raffer (1999), Bank Dunia mengandalkan kedudukannya sebagai kreditur mendapatkan keuntungan dari berbagai kerugian yang menimpa negara akibat jebakan utang (debt trap). Banyak proyek yang dibiayai Bank Dunia di berbagai negara berkembang berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Masyarakat dipaksa untuk meninggalkan tanah dan rumah mereka (digusur) dengan ganti rugi yang tidak memadai bahkan tidak diberikan ganti rugi sama sekali.

Negara-negara maju yang dikomandoi Bank Dunia dan IMF yang berada di bawah kendali Amerika, secara sistematis melakukan perampokan, pemiskinan dan pembunuhan secara tak langsung, melalui program penyesuaian struktural (structural adjusment) yakni dengan dipaksakannya kepada negara-negara pengutang agar mereka melakukan privatisasi (penjualan) BUMN dan segala kekayaan yang dimiliki negeri tersebut, mencabut subsidi, meningkatkan suku bunga dan pajak sehingga leher rakyat semakin tercekik, liberalisasi (pelarangan pembatasan) investasi asing dalam seluruh sektor ekonomi.

Kasus di Indonesia membuktikan bukan hanya Indonesia sangat tergantung pada utang luar negeri, bukan saja pembangunan banyak menggusur kepentingan masyarakat dan semakin menciptakan kesenjangan ekonomi, serta utang luar negeri tersebut melalui kebijakan IMF yang tertuang dalam LoI telah melahirkan utang dalam negeri (utang domestik) yang jumlahnya hampir mencapai 700 trilyun rupiah yang harus ditanggung rakyat. Juga program penyesuaian struktural di Indonesia menyebabkan sebagian besar BUMN yang produktif dan efisien dan aset-aset negara lainnya, industri nasional serta sumber daya alam Indonesia telah berpindah tangan menjadi milik asing.

Untuk melancarkan program tersebut, maka negara-negara berkembang yang sebagian besar negeri-negeri muslim direkayasa supaya mengalami krisis. Dengan terjadinya krisis ekonomi, maka negara-negara tersebut terpaksa meminta bantuan kepada IMF dan Bank Dunia sehingga mereka terperangkap dalam jebakan utang (debt trap). Melalui senjata utang inilah negara-negara tersebut mengalami ketergantungan kepada IMF dan Bank Dunia yang akhirnya dipaksa melakukan program penyesuaian struktural.

Adapun beberapa persoalan kenapa proyek pembangunan infrastruktur era Jokowi menghasilkan anomali ekonomi. Salah satunya, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Penggabungan dua kementerian tersebut telah membuat pembangunan perumahan dan sektor properti jadi terabaikan, padahal sektor inilah yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai pada sektor ekonomi lainnya. Ada sekitar 174 industri terkait sektor properti, sehingga jika sektor ini lesu, maka perekonomian secara umum ikut lesu.

Sedangkan pembangunan infrastruktur, karena bersifat high-tech dan padat modal, sehingga efek penggandanya lebih kecil, dan tak bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dalam tiga tahun terakhir kondisi sektor properti tidak bagus. Pemerintah tak memperhatikan kondisi ini karena terlalu fokus di infrastruktur.

Dan anggaran yang besar untuk infrastruktur tersebut dinilai akan menyulitkan perusahaan BUMN dalam mengelola bisnisnya sehingga dikhawatirkan  perusahaan BUMN pada akhirnya mengambil pinjaman bank untuk menutupi modal besar yang harus mereka bayarkan pada awal pembangunan tersebut. Padahal proyek tersebut masih belum tentu menuai keuntungan. Karenanya tak mengherankan jika proyek ini dinilai beberapa pihak lebih banyak didasari kepentingan bisnis ketimbang untuk kepentingan penyediaan transportasi massal bagi rakyat. Jadi, untuk siapa sebenarnya proyek infrastruktur ini? Untuk rakyat? Atau untuk kepentingan komprador asing?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox