Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 30 September 2018

Yang Menggunakan Nalar Sehat: Pemerintah atau HTI?




Mahfud Abdullah
 (Indonesia Change)

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding," ujar majelis PT TUN Jakarta yang dikutip detikcom dari website-nya, Rabu (26/9/2018). Duduk sebagai ketua majelis, Kadar Slamet, dengan anggota majelis Djoko Dwi Hartono dan Slamet Suparjoto. Ketiganya bulat menyatakan tindakan Kemenkumham tidak bertentangan dengan asas contrarius actus karena Menkumham berwenang menerbitkan keputusan TUN tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI."Maka atas dasar kewenangan tersebut Kemenkumham berwenang mencabut keputusan a quo atas dasar oleh fakta-fakta pelanggaran sebagaimana telah dipertimbangkan HTI," ujar majelis dengan suara bulat. (https://news.detik.com/berita/d-4229634/banding-ditolak-pembubaran-hti-tetap-sah)

Catatan
Sebagai organisasi Islam yang mengutamakan amar ma’ruf nahi mungkar sekaligus anti kekerasan, HTI dituduh radikal dan mengancam NKRI oleh pemerintah. HTI menjadi fenomenal setelah mengajukan syariah tentang penerapan Khilafah, menurut sebagian orang akan merusak tatanan negara Indonesia, memecah belah NKRI bahkan berbahaya bagi Pancasila dan keberagaman. Dengan alasan-alasan itulah akhirnya pemerintah dengan sepihak membubarkan ormas berbadan hukum yang dinilai merongrong NKRI yaitu HTI.

Terkait tuduhan radikal, selama ini pengertian radikalisme itu tidak jelas, maka ini seperti menuduh atau menuding HTI dengan sesuatu yang tidak jelas juga. Kalau yang dimaksud radikal adalah semangat umat Islam untuk mengkaji Islam, mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam, maka pemerintah sedang mengkhawatirkan yang positif. Dari sini kita harus menyadari agar jangan sampai umat memusuhi sesuatu yang sebenarnya sangat baik. Pada saat yang sama tidak pernah kita dengar pemerintah menggerakan masyarakat untuk perang melawan liberalisme dan kapitalisme.

Melihat keadaan Indonesia saat ini, sedang di ambang kehancuran, ibarat tubuh manusia, Indonesia sedang dalam keadaan sakit parah. Penyakit masyarakat seperti korupsi, seks bebas, narkoba, pungli, riba, prostitusi, hingga penjajahan asing aseng, bahkan sebagian organ tubuhnya sudah tergadai bahkan terjual, seperti, BUMN, fasilitas umum (bandara, pelabuhan, jalan tol ). dan masih banyak lagi penyakit ganas tengah menggerogoti tubuh negeri kita. bukankah ketika sakit, harapan yang diinginkan adalah kesembuhan?

Kemana obat hendak di cari? Berharap pada demokrasi, sepertinya bukan kesembuhan yang didapat. Pergantian rezim menunjukkan hal itu. Bukannya berkurang, kerusakan malah semakin bertambah. Padahal Islam dengan Khilafahnya telah terbukti membawa kejayaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kegemilangan. Tidak kurang dr 14 abad Khilafah memimpin dunia dalam keberagaman, dalam kemajemukan. 2/3 dunia sejahtera di bawah naungannya. Dari sini siapa yang menggunakan akal sehat: pemerintah atau HTI?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox