Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 09 September 2018

Tolak Persekusi Terhadap Ormas Islam dan Pengembannya


Achmad Fathoni (Dir. El Harokah Research Center)

Umat Islam resah, munculnya anggapan bahwa kegiatan Ormas Islam dan beberapa tokoh dai yang dianggap tidak sehaluan dengan pemerintah mengalami penolakan dari segelintir orang yang berasal dari sebuah ormas di berbagai titik dengan tuduhan sebagai ormas dan dai yang anti-Pancasila dan anti-NKRI. Kegiatan-kegiatan yang tidak senafas dilabeli intoleran, dan ditunggangi HTI.

Sejak awal bulan September beredar kabar tentang pembatalan kunjungan dakwah yang dilakukan Ustadz Abdul Somad (UAS) ke beberapa kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Hal ini kemudian diklarifikasi UAS lewat akun Instagram-nya (2/9/18) dengan alasan bahwa kegiatan dakwah UAS sebelumnya di beberapa kota di Jawa Tengah mendapat tekanan, ancaman, intimidasi, serta upaya pembatalan. Hal ini menyebabkan beban panitia serta kondisi psikologis jamaah dan UAS sendiri semakin berat dan tertekan. Berita persekusi Ustadz Abdul Somad ini akhirnya menjadi viral dan banyak dibahas di beberapa surat kabar cetak ataupun online hingga saat ini.

Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu da’i yang sangat fenomenal. Beliau adalah salah satu aset umat Islam sekaligus putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Keluasan ilmu, kecerdasan analisa, dan kemampuan retorikanya menjadi daya tarik tersendiri sehingga dakwahnya amat disukai banyak kalangan masyarakat tanah air, bahkan juga mancanegara. Ceramahnya juga kerap terkait dengan kebangsaan dan cinta NKRI. Hal ini dibuktikan dengan banyak lembaga tinggi megara, TNI, dan POLRI yang ikut mengundang dan menikmati isi ceramah UAS. Wilayah dakwahnya memanjang dari perkotaan, pedesaan bahkan sampai ke wilayah pedalaman yang sulit ditempuh pendakwah biasa.

Setahun sebelumnya, HTI menjadi korban ketidakadilan penguasa. Frasa organisasi yang terlarang kemudian disematkan pada HTI. Padahal tidak ada satupun produk hukum baik berupa UU yang dikeluarkan parlemen (DPR) atau putusan hukum yang dikeluarkan pengadilan yang menyebut dan memberi predikat Hizbut Tahrir sebagai Organisasi Terlarang. Menyatakan suatu organisasi terlarang memang bisa dilakukan dengan membuat norma hukum produk politik atau melalui keputusan hukum hasil dari putusan pengadilan.

Dalam konteks melarang organisasi berdasarkan keputusan politik melalui lembaga politik yang menelurkan produk hukum, dapat kita jumpai pada kasus pelarangan Partai Komunis Indonesia. PKI dilarang berdasarkan norma hukum berupa produk perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga politik, yakni Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

TAP MPRS No. XXV tahun 1966, tegas dalam klausul pasalnya menyebutkan 3 (tiga) hal:
1. Pertama, Membubarkan PKI
2. Kedua, Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang
3. Ketiga, Melarang paham atau ajaran yang diusung PKI, yakni marxisme, leninisme, komunisme dan atheisme.
Untuk kasus HTI, tidak ada satupun produk hukum berupa UU yang dikeluarkan DPR yang secara khusus menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, atau HTI dibubarkan, atau melarang paham dan ajaran Khilafah. Satu-satunya produk keputusan hukum yang bisa dijadikan acuan menilai secara hukum posisi HTI adalah keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili sengketa TUN antara HTI melawan Kemenkumham. Kedua, jika rujukan untuk memberikan label “HTI TERLARANG” adalah putusan hakim PTUN Jakarta, yang dibacakan tanggal 07 Mei 2018, maka baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, tidak ada satupun pernyataan hukum yang menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang.

Bahkan, jika melihat konstruksi putusan yang menolak gugatan HTI, hakim eksplisit mengakui legal standing HTI sebagai pihak yang memiliki hak dan wewenang mengajukan Gugatan. Hakim memberikan pertimbangan bahwa HTI sebagai organisasi memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Hal mana dapat diketahui, dengan ditolaknya eksepsi Pemerintah (Kemenkumham) yang menuding HTI tidak memiliki legal standing karena telah dicabut status BHP nya.

Jika HTI dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, maka pastilah putusan hakim PTUN Jakarta amarnya berbunyi : MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard/NO). Bahkan pasca putusan, HTI sebagai badan hukum juga memilki hak dan wewenang untuk mengajukan upaya hukum, baik banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Jadi jelas, melalui putusan PTUN Jakarta dapat dipahami bahwa HTI bukan organisasi terlarang. Sebab, jika HTI organisasi terlarang, maka pastilah hakim menolak legal standing HTI. Bagaimana mungkin organisasi terlarang bisa mengajukan tuntutan hukum? Bisa mengajukan gugatan ? Bisa mengajukan banding ? Bisa kasasi bahkan hingga PK?

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan secara tegas bahwa HTI adalah organisasi sah dan legal, bukan organisasi terlarang, status BHP nya saja yang dicabut, dan terhadap pencabutan status BHP itu, HTI sedang melakukan upaya hukum banding. Adapun terkait Khilafah sebagai ajaran Islam, sebagai kewajiban seluruh kaum muslimin, secara hukum tidak bisa dianggap terlarang hanya karena putusan PTUN. Hakim PTUN hanya mengadili objek perkara administrasi, bukan perkara pidana. Maka benarlah sindiran Prof Suteki, SH Mhum, Guru Besar Hukum Undip yang menyebut PTUN telah berubah menjadi PPTUN (Pengadilan Pidana Tata Usaha Negara).
Adanya upaya menghadang penegakan syariah dengan kekuatan intelektual dan politik. Karenanya, mereka mengamati bahwa pemerintah dengan dalih Perppu Ormas berpotensi menggunakan tangan besi, dengan mencegah tersebarnya dakwah syariah dan khilafah. Adapun pencabutan SK BHP HTI ini diwacanakan seolah-olah untuk kepentingan bangsa dan negara, di saat HTI sedang gencar-gencarnya mengkritisi kebijakan zalim penguasa neolib. Kita mencermati, pada hari ini sudah menjadi rahasia umum, banyak UU yang lahir dari DPR dianggap tidak memihak kepada kepentingan rakyat dan negara, tetapi hanya memuaskan kepentingan parpol, bahkan pihak asing. Contoh: sikap ‘rela’ para anggota Dewan yang menyerahkan begitu saja pengelolaan kawasan kaya minyak Blok Cepu kepada ExxonMobile; pengesahan sejumlah UU bernuansa liberal seperti UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal dll. yang memberikan keleluasaan kepada para kapitalis asing untuk mengeksploitasi sumberdaya alam negeri ini.

Hari ini, HTI telah meyakinkan sebagian umat bahwa Islam adalah sumber pemberdayaan yang nyata bagi kaum muslim, masyarakat semakin memahami bahwa Islam menjadi cara hidup dan seseorang bisa menjadi individu dan umat yang mulia. HTI telah berkontribusi positif untuk Indonesia. Maka pemerintah tidak boleh mengambil keputusan tanpa jelas alasan yuridis, filosofis dan sosiologisnya membubarkan HTI.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox