Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 07 September 2018

Siapapun Penguasanya, Tolong Jangan Nakal!


Mahfud Abdullah
(Indonesia Change)

Rasa-rasanya kita pantas khawatir jika generasi muda, orang tua, masyarakat dan pemimpin pemerintahan sudah nakal, apalagi nakal banget. Nakal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suka berbuat kurang baik (tidak menurut, mengganggu, dan sebagainya, terutama bagi anak-anak; 2. buruk kelakuan.
Meski tentu kenakalan orang tua di rumah dan kenakalan orang tua di masyarakat tetap berbahaya, tapi, kalo yang nakal adalah penguasa di pemerintahan, dampaknya bisa lebih luas. Bahayanya bisa lebih besar. Sebab, bagimana jadinya kalo pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung paling kuat bagi rakyatnya justru malah mencontohkan kenakalan, efeknya jadi parah kerusakan nya. Apa aja sih contoh kenakalan pemerintah?

Diantaranya menjaga kemaksiatan, memusuhi perbuatan ma’ruf. How? Aplikasinya diantaranya kebijakan bernuansa Islamophobia, memberi banyak izin untuk usaha-usaha pelacuran, diskotik, pabrik minuman keras, dan jenis kemaksiatan lainnya. Termasuk menutup mata terhadap problem-problem yang diakibatkan usaha pelacuran, diskotik, peredaran minuman keras dan narkoba, perjudian, dan sejenisnya.

Dengan kekuatannya sebagai pengelola negara, seharusnya para pejabat bisa memberikan teladan yang benar dan baik. Tapi, kita banyak mendapat visualisasi nyatanya yang menonjol adalah prestasi ancurnya. Rakyat cuma korban kenakalan yang dilakuan pemerintah. So, jangan cuma nyalahin kenakalan anak dan remaja dengan melabeli “kenakalan” ketika ada remaja yang nyandu judi, nyandu miras dan hobi mengkonsumsi narkoba, atau jadi pelacur dan sejenisnya. Karena mereka lebih banyak sebagai korban akibat kenakalan yang dilakukan oleh para orang tua di pemerintahan.

Lebih dalam lagi, kebijakan-kebijakan politik penguasa dan wakil rakyat dirasa tidak berpihak kepada rakyat ketika penguasa rela meloloskan berbagai undang-undang yang justru menyengsarakan rakyat. UU SDA, UU Energi dan terakhir UU Penanaman Modal hanyalah di antara sekian UU yang diduga hanya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak asing untuk menguasai berbagai sumber kekayaan milik rakyat. Sementara itu, peran kepentingan kelompok dan golongan di partai politik terasa masih mendominasi. Perebutan jabatan dan kursi masih menjadi arus utama perjuangan partai dan para aktivisnya.

Pendekatan politik seakan dipisahkan dari pendekatan hokum dalam banyak kasus. Ini semakin menunjukkan bahwa politik seolah-olah melulu berkaitan dengan bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh; bukan ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat. Akibatnya, ketika kompromi politik di kalangan elit terjadi, masalah seolah dianggap selesai; padahal masalah yang dihadapi rakyat (seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketidakadilan dll) tidak pernah tersentuh, apalagi terpecahkan.
So, untuk mengatasi kenakalan ketika seseorang mendapat amanah kekuasaan, perlu diwujudkan sikap dan budaya murâqabah (selalu merasa diawasi Allah SWT) dalam kehidupan. Ini bukanlah perkara mudah. Peran bersama individu, kontrol masyarakat dan penegakkan hukum Islam oleh negara menjadi kebutuhan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox