Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 05 September 2018

ROBOHNYA DEMOKRASI: STUDI KASUS KORUPSI MASSAL DI KOTA MALANG



Oleh : Kurdi At Tubany (Lingkar Opini Rakyat)

DPRD Kota Malang Lumpuh. Demikian headline sebuah surat kabar nasional terkemuka pada 4 September 2018 lalu, hal ini berdasar atas informasi terakhir adanya 22 orang anggota DPRD Kota Malang yang ditangkap oleh KPK. Ke-22 orang ini diduga menerima duit Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Dana tersebut diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun 2015. Dengan ini maka total KPK telah menangkap 41 anggota DPRD Malang dari total 45 Anggota DPRD Kota Malang yang ada, disamping KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka. Total uang senilai 5,8 Milyar menurut KPK yang digunakan untuk suap.
Kasus korupsi masal ini menambah panjang daftar korupsi massal yang menimpa negeri ini baik dilevel nasional maupun local/daerah. Beberapa misalnya, pada tahun 2010 lalu KPK membongkar kasus cek pelawat dan menetapkan 26 tersangka--yang sebagian besar adalah anggota DPR saat itu--terkait kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom. Selain itu, ada kasus suap pembahasan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 terkait PON Riau yang akhirnya membuat 14 orang menjadi tersangka, yang juga sebagian besar dari unsur DPRD. Gubernur Riau saat itu Rusli Zainal juga dijerat KPK. Ada juga kasus Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugoroho dengan nilai suap 61 Milyar yang juga telah menyeret 46 Anggota DPRD Sumut. Kasus yang masih segar dalam ingatan adalah kasus E-KTP yang menyeret elit partai politik dan elit birokrasi.

Dan yang kita tahu sejak KPK berdiri tahun 2004, kasus korupsi tidak semakin habis justru semakin banyak dengan modus yang juga makin berkembang.

Kasus korupsi baik yang sifatnya individual maupun massal ini menurut hemat penulis menunjukkan serta mengkonfirmasi beberapa hal :

Pertama, proses kontestasi politik yang mensyaratkan popularitas dengan mengesampingkan kemampuan dan integritas, pada akhirnya mau tidak mau berdampak pada biaya yang timbul. Untuk popular, siapapun yang ingin berkarir di politik baik DPR/D maupun Presiden/Bupati/walikota mau tidak mau harus memiliki modal keuangan yang cukup. Jangan harap bisa menjadi DPR/D maupun Presiden/Bupati/walikota jika tidak memiliki cukup uang. Kalau toh ada orang yang tidak punya uang bisa menjadi DPR/D maupun Presiden/Bupati/walikota maka bisa dipastikan pasti ada penyokong dananya. Dan para penyokong dana ini sungguh sulit untuk dianggap sebagai gratisan, pasti ada kompensasi yang diminta, entah proyek, fasilitasi kepentingan dll. Dalam konteks kasus yang menimpa DPRD Kota Malang, kita tahu bahwa Walikota non aktif Moch. Anton juga mencalonkan diri lagi sebagai walikota, demikian pula beberapa anggota DPRD yang ditangkap. Sulit untuk dihilangkan kesan bahwa prilaku koruptif tersebut dilandasi sebagai upaya mengumpulkan modal politik.

Kedua, Kasus korupsi ini juga menunjukkan kegagalan system. Dalam hal ini adalah system demokrasi yang mewujud dalam trias politika. Gagasan filsuf Prancis Montesqiue ini, yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 yakni kekuasaan legislative (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang) dan yudikatif (pengadil), sehingga dengannya ada harapan akan ada keseimbangan kekuasaan serta wujudnya mekanisme check and balances.

Faktanya pembagian kekuasaan ini tidak membuat mekanisme check and balances berjalan, yang ada justru antara legistlatif, eksekutif dan yudikatif berkolaborasi dalam prilaku koruptif. Sebagai pembuat Undang-undang yang orangnya terdiri dari orang-orang partai politik, pada akhirnya eksekutif pun berusaha merangkul sebanyak mungkin parpol dengan iming-iming menteri atau jabatan-jabatan lain di lingkaran eksekutif, disisi lain adanya hakim MA, Komisioner KPK, Jaksa Agung selalu melewati proses politik di DPR sebelum di tetapkan. Kondisi yang demikian pada akhirnya check and balances hanyalah pepesan kosong, karena pada akhirnya kontrol penuh kekuasaan hanya oleh eksekutif saja.

Karenanya sesungguhnya fenomena korupsi di wilayah politik ini adalah sebuah keniscayaan, dan ini akibat pilihan system politik bukan hanya soal sosok.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox