Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 28 September 2018

PROBLEM SISTEMIK DIBALIK TEKORNYA BPJS


Aminudin Syuhadak
LANSKAP

Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan penyesuaian iuran kepesertaan harus dilakukan. Sebab, IDI menilai pengalihan hasil pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan tidak akan cukup.
Apalagi sampai dengan Desember nanti, defisit diperkirakan dapat menembus Rp 16 triliun. Sementara bailout alias dana talangan pemerintah hanya Rp 4,9 triliun. Sedangkan tagihan yang masuk berkisar Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180924122120-4-34446/idi-bailout-bpjs-kesehatan-rp-49-triliun-masih-kurang

Menanggapi pernyataan Dede tentang angka defisit yang dialami BPJS Kesehatan, Wakil Menteri Meuangan Mardiasmo mengoreksi total defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan defisit yang terjadi mencapai Rp 10,98 triliun. "Itu belum termasuk bauran kebijakan. Setelah ada koreksi Rp5,6 triliun, defisit BPJS Kesehatan menjadi Rp 10,98 triliun," jelasnya.
https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4216086/komisi-ix-bpjs-kesehatan-jika-tak-sanggup-bisa-lambaikan-tangan?_ga=2.121663755.1837560766.1537158552-913556064.1532672049

Problem Sistemik

Mau 10 T atau 16 T rupiah, tetap saja BPJS tekor parah. Apalagi upaya 'aneh' untuk mencairkan dana bailout 4,9T yang diambil dari pengalihan hasil pajak rokok, tetap tak mampu menyelesaikan tunggakan BPJS. Hanya sekedar menunda masalah sekejap saja bukan?

Kita sepatutnya melihat kasus tekor triliunan dari BPJS secara lebih mendasar. Jangan terjebak polemik kerugian BPJS saja, karena ini hanya persoalan derivatif. Harus dimulai dari akar masalah sebenarnya jika ingin mendapat solusi komprehensif atas BPJS ini.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan

Namun ternyata tidak sesuai namanya, justru BPJS hakikatnya sama saja dengan perusahaan asuransi, yang bekerja berdasar untung rugi. BPJS sama sekali bukan 'penjamin' dalam arti sebenarnya. Faktanya jaminan itu baru diberikan dengan syarat membayar premi, apa bedanya dengan asuransi lainnya? Artinya peserta BPJS lah yang menjamin diri mereka sendiri, bukan BPJS apalagi negara.

Jadi di sinilah problem utamanya yaitu negara telah dan masih gagal memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat, dalam artian negara tidak mampu menyediakan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau semua lapisan masyarakat. Dan untuk menutupi ketidakmampuan itu dibuatlah BPJS, seolah dengan kata 'Jaminan' itu menunjukkan negara yang menjamin, padahal faktanya sama dengan Askes (dulu) atau asuransi lainnya.

Jelas sekali bahwa kegagalan negara dalam menjamin kesehatan rakyatnya dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Negara tak mampu menyediakan anggaran yang cukup akibat minimnya pendapatan negara. Negara terlalu tergantung dengan pajak dan di sisi lain aneka sumber kekayaan dan pendapatan negara ini terlanjur laris diobral kepada korporasi, entah atas nama kontrak karya, privatisasi, sekuritisasi atau yang sejenis lainnya. Hal ini juga bukan tanpa sebab, karena sesungguhnya para pemegang kuasa itu telah terkooptasi oleh kepentingan para pemodal yang "memodali" untuk bisa duduk di kekuasaan. Para penguasa itu tak mampu menghadirkan "political will" yang tepat untuk menjamin hak asasi rakyatnya atas akses layanan kesehatan yang layak dan ramah biaya.

Jadi, ini adalah problematika yang sistemik. Bukan sekedar masalah kesehatan atau BPJS tekor. Untuk itu diperlukan solusi yang sistemik pula. Diperlukan sebuah proses politik untuk menghadirkan penguasa yang bebas dari interest para kapitalis, yang mampu meletakkan kebijakan pengelolaan kekayaan yang terbebas dari hegemoni korporasi partikelir, yang mampu menjadikan 'pelayanan rakyat', dalam arti sebenarnya, sebagai orientasi utama negara dengan tidak menjadikan untung-rugi sebagai patokannya.

Namun, benarkah itu yang diinginkan dan mampu dilakukan sebuah negara demokrasi? Karena demokrasi sebenarnya adalah perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi dengan rakyat sebagai korban 'gombalisasi'. Sehingga tanpa perubahan menyeluruh terhadap tata kelola negara ini dari sistem kapitalistik maka persoalan seperti tekornya BPJS ini akan terus berulang dan jaminan terhadap akses kesehatan yang layak dan terjangkau oleh rakyat hanya menjadi angan tak berujung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox