Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 30 September 2018

Nasehat: Jangan Mengubah Hukum Wajibnya Khilafah Menjadi Haram…



M. Arifin
 (Tabayyun Center)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hadir di tengah-tengah umat saat dunia membutuhkan pemimpin yang kuat yang mengimplementasikan Islam sepenuhnya sebagai sistem dalam kehidupan. HTI hadir di saat dunia membutuhkan seorang pemimpin pemberani yang dapat menolong umat Islam di Tanah Suci (Palestina), Suriah, Myanmar, Cina, Kashmir. HTI hadir di tengah-tengah umat saat dunia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat melindungi martabat kaum muslim di seluruh dunia dan membebaskannya dari ide-ide dan sistem destruktif. (Umar Syarifudin)
Sebagaimana dikabarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak banding Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menanggapi putusan itu, juru bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan hakim PTUN telah nyata-nyata mempersalahkan kegiatan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menyebarkan pemahaman tentang syariah dan khilafah. Menurut Jubir HTI itu sama artinya, mempersalahkan kewajiban Islam dan ajaran Islam, sebuah tindakan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, HTI berketetapan untuk melawan keputusan itu dengan mengajukan banding.

Secara substansi, khilafah adalah ajaran Islam. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah adalah aktivitas legal, baik dilakukan oleh individu maupun Ormas. Konstitusi telah menjamin kebebasan beragama, menganut keyakinan dan beribadah sesuai keyakinannya. Mendakwahkan ajaran Islam khilafah, adalah aktivitas ibadah yang bersumber dari keyakinan akidah Islam. Karenanya, putusan PTUN Jakarta tidak dapat mengubah hukum wajibnya khilafah menjadi haram, dengan melarang atau mengkriminalisasinya.

Mungkinkah khilafah yang menerapkan hukum Allah dianggap ancaman? Saat dituding khilafah itu ancaman NKRI, tapi justru Allah SWT mengatakan syariat Islam yang ditegakkan khilafah itu rahmat untuk semesta alam. Lantas siapa yang dipercaya Allah atau makhluk Allah yang menuding?

Menurut Ahlussunnah, kewajiban mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban berdasarkan syara’ bukan berdasarkan akal. Imam an Nawawi (w. 676 H) dalam Syarh Shohih Muslim (12/205) menulis :

Dan mereka (kaum muslimin) sepakat bahwa sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin mengangkat Khalifah, dan kewajiban (mengangkat khalifah ini) ditetapkan dengan syara’ bukan dengan akal.

Imam an Nawawi juga mengaitkan kewajiban mewujudkan Imamah (Khilafah) ini dengan kewajiban membentuk peradilan Islam,
 “Adanya imam (khalifah) yang menegakkan agama, menolong sunnah, memberikan hak bagi orang yang dizalimi serta menunaikan hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya merupakan suatu keharusan bagi umat Islam”.

Bahkan Ibnu Hajar Al Haytami Al Makki Asy Syafi’i (wafat 974 H) dalam kitabnya, as Shawâiq al Muhriqah juz 1 hal 25 menyebut bahwa penegakan khilafah adalah kewajiban terpenting,
“ketahuilah juga bahwa sesungguhnya para shahabat r.a telah ber ijma’ (sepakat) bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah zaman kenabian adalah kewajiban, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang terpenting”.

Ungkapan bahwa khilafah merupakan ahammu al wâjibât (kewajiban terpenting) juga dinyatakan oleh Imam Hasan al-‘Aththar dalam Hasyiyah Jam’u al-Jawami’, Juz II/487. Imam as-Safarinial-Hambali dalam kitabnya, Lawâmi’ al-Anwâr,Juz II/419. Imam Syamsuddinar-Ramli dalam Ghâyah al-Bayân: Syarhu Zubad Ibn Ruslân, hal 23.

Memang benar ada “perbedaan pendapat” tentang wajibnya khilafah, namun pendapat yang menyatakan tidak wajib tersebut sangat lemah, serta tidak wajibnya bersyarat, bukan mutlak tidak wajib, sebagaimana diungkap oleh al Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari (w. 324 H), dalam kitab beliau Maqâlat Al-Islâmiyyîn wa Ikhtilâf Al-Mushallîn, juz 1 hal 133:

“Dan mereka berselisih tentang wajibnya Imamah: semua manusia selain al Ashom mengatakan: haruslah ada Imam. Dan Al Ashom berkata: seandainya manusia bisa menjauhkan diri dari saling mendzalimi niscaya mereka tidak perlu Imam”.

Perkataan al Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari “semua manusia kecuali al Ashom” menunjukkan bahwa hampir-hampir tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya menegakkan khilafah. Disisi lain Al Ashom (salah seorang syaikh Mu’tazilah, wafat 201 H) tidaklah mengingkari wajibnya khilafah secara mutlak, namun dia memberi syarat yang hampir tidak mungkin terpenuhi, yakni syarat bahwa “manusia bisa menjauhkan diri dari saling mendzalimi” padahal dalam sistem terbaik yang diterapkan oleh manusia terbaik, yakni Rasulullah saw, juga masih ada manusia yang dzalim.

Kita bisa menyaksikan, bahwa tanpa khilafah, hukum syari’ah benar-benar hilang penerapannya satu persatu, sebagai gantinya berkembanglah berbagai kemaksiyatan. Rasulullah sendiri menegaskan, bahwa ketika hukum/pemerintahan Islam runtuh, maka hukum-hukum lain akan tercerabut dari kehidupan, bahkan shalat sekalipun. Rasulullah saw menyatakan hal ini :

“Ikatan-ikatan Islam akan terburai satu demi satu, setiap kali satu ikatan terburai orang-orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terburai adalah masalah hukum (pemerintahan) dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad dari Abu Ya’la, dengan sanad shahih).

Bukan hanya dari sisi keimanan, dari sisi fakta sejarah pun sejarawan terpercaya mengakui kehebatan peradaban Islam. Bukan hanya muslim tapi pemeluk Kristen dan yahudi pun menikmati hidup yang baik di era Khilafah. Adapun menuding Khilafah sebagai ideologi pemecah belah adalah tudingan jahat yang mengaburkan sejarah peradaban Islam. Justru Khilafah-lah yang menghimpun dan menyatukan banyak negeri yang terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa dan agama yang berbeda, dalam naungan Kekhilafahan Islam. Khilafah telah eksis lebih dari 13 Abad, terbukti menyatukan dan menjaga persatuan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh manusia sepanjang peradaban sejarah, yang tidak pernah dicapai oleh peradaban lain.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox