Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 17 September 2018

Menyanggah Tuduhan Delik Makar Atas Video ‘Ustadz Mardani Ali Sera dan Ustadz Ismail Yusanto’


Agung Wisnuwardana
(Analis Indonesia Justice Monitor)

Kelompok yang menamai diri Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) melaporkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan eks juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, ke Bareskrim Polri. Keduanya dilaporkan karena dinilai telah melakukan upaya makar lewat gerakan 2019GantiPresiden. Adalah sebuah video di YouTube yang menjadi latar belakang laporan ini. Anggota Almisbat Komarudin menuturkan, dalam video tersebut, ada pernyataan Ismail dan Mardani yang ditafsirkan ingin mengganti sistem pemerintah RI. (https://news.detik.com/berita/4208907/eks-jubir-hti-dan-mardani-dipolisikan-karena-video-ganti-sistem)

Catatan:

1. Video tersebut tidak bisa membawa kita kepada kesimpulan makar. Tudingan dan mencari kambing hitam bahwa HTI melakukan makar tidak sesuai realitas dan publik melek berita.
Jika video beberapa detik tersebut dijadikan sebagai dasar laporan tentang adanya dugaan pidana makar, menurut saya tidak memiliki basis argumentasi hukum dan fakta empiris, sebagai dasar minimum dapat dianggapnya sebuah laporan.

2. HTI sebelumnya terdaftar sebagai ormas Islam, PKS sebagai partai Islam, keduanya mendapat simpati banyak umat Islam. maka manuver politik menggunakan sarana hukum melalui laporan polisi ke Mabes Polri ini semakin menimbulkan kesan rezim phobia terhadap gerakan Islam, Sementara, aspirasi politik dari dua petinggi partai dan ormas Islam, dimonsterisasi menjadi sebuah gerakan makar.

3. Gerakan Ganti Presiden 2019 secara operasional perwujudan hak untuk bebas berpendapat dan berkumpul dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
Persepsi sebagian publik hari ini semangat luar biasa dalam merespon tagar #2019GantiPresiden. Ada sinyal ketakutan pihak-pihak tertentu terhadap tagar ini sementara Bawaslu mengatakan #2019GantiPresiden bukanlah kampanye. Jadi itu tidak menyalahi UU Pemilu. Tapi penguasa mungkin menilai respon masyarakat pada tagar ini sangat besar dan mengancam posisi petahana di 2019.
Merupakan diskriminasi. Jika tagar #2019GantiPresiden dilarang, di saat yang sama, pihak yang menyelenggarakan acara Jokowi 2 Priode dibiarkan. Padahal kalau ini bisa dikategorikan kampanye, karena menyebut nama calon presiden 2019. Sedangkan #2019GantiPresiden tidak menyebut nama siapa-siapa. KPU mengatakan sepanjang tidak menyebut nama siapa-siapa, tidak menyebut nama partai, itu tidak dikategorikan kampanye. Tapi kalau #2019TetapJokowi kan menyebut nama orang, tapi mengapa dibiarkan?  Sedangkan yang #2019GantiPresiden dihambat?

4. Adapun tudingan 'makar' pada gerakan 2019 ganti Presiden melalui tindakan membuat laporan polisi ke bareskrim Mabes Polri dinilai lebih kental bernuansa politik, ketimbang sebuah tindakan hukum yang bertujuan menegakkan nilai-nilai keadilan. Kami menghimbau kepada penguasa untuk bersikap adil.
Munculnya tagar #2019 ganti presiden merupakan reaksi sikap sebagian masyarakat terhadap fenomena kinerja pemerintah sekarang yang dirasakan kurang memenuhi harapan masyarakat. Sehingga mereka berkeinginan untuk mengganti presiden di tahun 2019.

5. Kalau kemudian sikap ini ditanggapi secara reaktif oleh pemerintah hal ini justru memunculkan kesan bahwa pemerintah sedang panik karena merasa terancam kehilangan kursi kekuasaan.  Kepanikan  ini justru menjadi blunder karena  pemerintah dapat dinilai lebih menyayangi kekuasaan dibandingkan dengan upaya untuk mengemban amanah rakyat yaitu mensejahterakan kehidupan mereka. Perlu disadari sikap represifitas rezim manapun demi menjaga kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, tentu tidak akan didukung rakyat secara hakiki.

1 komentar:

Adbox