Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 24 September 2018

Menolak IMF-World Bank dan Forum-Forumnya!


Fajar Kurniawan
 (Analis  Senior PKAD)

Dana ratusan miliar telah dikucurkan, Agenda pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) akan digelar di Bali pada Oktober 2018 mendatang. Selain membahas upaya memajukan perekonomian global dalam perspektif IMF-World Bank, topik lain yang akan dibahas adalah tentang digital economy, termasuk soal cryptocurrency.

Catatan
Menurut penulis, pertemuan ini adalah bukan pertemuan solutif. IMF maupun World Bank akan terus menuntut lebih banyak privatisasi SDA. Karena itu, para penguasa dituntut untuk ikut melakukan standarisasi manakemen ekonomi sampai ke tataran sistem kapitalistik secara totalitas. Mengikuti resep ekonomi IMF dan WB dipastikan tidak ada perubahan ekonomi menuju lebih baik, sebaliknya makin mundur.

IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) dikenal sebagai personifikasi neolib. Jejak buruk mereka bisa ditelusuri saat krismon. Dimulai dari Thailand, bak domino runtuh, krisis menjalar ke sejumlah negara lain. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Korsel. Selang beberapa tahun kemudian, semua negara tersebut mulai pulih. Tapi hal serupa tidak terjadi pada Indonesia. Petaka ekonomi dahsyat bermula ketika Pemerintah mengundang International Monetary Fund (IMF) untuk campur tangan. Tapi bukannya pulih, Indonesia justru tenggelam kian dalam di kubangan krisis. Ekonomi yang sebelumnya tumbuh secara konsisten di kisaran 7% tergerus hingga minus 13%. 14 Agustus 1997, Bank Indonesia (BI) yang saat itu masih menjadi bagian dari Pemerintah, atas saran IMF melepas batas bawah dan batas atas rupiah. Alasannya, supaya devisa tidak terkuras untuk mempertahakan nilai tukar rupiah pada level yang dikehendaki. Saat itu pasar uang memang sangat fluktuatif.

Negara-negara kolonial asing dengan lembaga keuangan mereka menjalankan ekonomi Negara-negara berkembang seperti Indonesia di belakang layar. Oleh karena itu, melalui serangkaian kebijakan kapitalis, kolonialis Barat dengan kolaborasi terbuka dari pemerintah menjerumuskan rakyat ke dalam peningkatan kesengsaraan ekonomi. Rakyat Indonesia selalu berjuang keras demi sesuap nasi dan memenuhi kebutuhan pokok mereka yang harga-harganya kian melambung. Sementara gesekan antara eksekutif dan legislatif yang akut menunjukkan kontradiksi dan kesalahan dalam sistem demokrasi. Selain itu, kapitalisme menempatkan dirinya dalam konflik karena konflik kepentingan dengan mengijinkan kebijakan pasar bebas yang termasuk penentuan harga agar sesuai dengan fluktuasi pola penawaran dan permintaan.

Di saat terang-terangan kegagalan pemerintah untuk menunaikan janji-janjinya serta menorehkan kebijakan liberal yang abai dengan kepentingan warga. Sebaliknya, perbaikan yang lebih baik dalam penghidupan masyarakat diaplikasikan dengan hasil meningkatnya harga-harga, menempatkan kesulitan pada mereka dan memperluas tingkat kemiskinan, termasuk meningkatkan pajak warga dan utang luar negeri sebagai keamanan untuk mendanai berbagai proyek.

Kapitalisme memastikan kepemilikan pribadi dari sumber-sumber pendapatan besar, merampas harta negara, dan kemudian menargetkan warga untuk suksesi pajak, terlepas dari kemiskinan dan kesulitan rakyat. Perpajakan dan seperti asuransi kesehatan yang tidak pandang bulu menjadikan ekonomi makro makin sulit. Bahkan perpajakan tidak cukup untuk menutupi kekurangan APBN dan karenanya para penguasa di banyak Negara berkembang kemudian mencari pinjaman dari lembaga keuangan kolonialis seperti IMF dan World Bank yang tidak pernah dapat dibayar kembali karena bunga yang berlipat ganda. Dan pinjaman lembaga-lembaga kolonialis datang dengan pisau bunga, privatisasi dan perpajakan, yang mengulang siklus kehancuran ekonomi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox