Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 09 September 2018

Memberantas Korupsi, Antara Pesimisme dan Optimisme


M. Nur Rakhmad, SH.
(LBH Pelita Umat - Korwil Jatim)

Viral di medsos terkait kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015, dikabarkan mencuat setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang pada 9/8/17. Hasilnya kasus suap itu sudah menyeret sebanyak 43 orang. Terdiri dari pejabat eksekutif Pemerintah Kota Malang sebanyak dua orang, yakni Jarot dan Anton serta 41 anggota DPRD Kota Malang.

Sebelumnya dikabarkan Tim Nasional Pencegahan Korupsi berkomitmen bekerja profesional berdasarkan PP no. 54 tahun 2018.   Menurut Perpres ini, fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meliputi: a. perizinan dan tata niaga; b. keuangan; dan c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang dijabarkan melalui Aksi PK.

Timnas PK, menurut Perpres ini, terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi seakar-akarnya bisa terwujud?

Mengapa korupsi menggila di alam demokrasi? Jawabannya selain terindikasi untuk memperkaya diri, indikasi lainnya motif utama korupsi mungkin juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab menjadi rahasia umum proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar. Untuk maju menjadi caleg data dilapangan mengungkapkan dibutuhkan puluhan, ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Tingginya indeks korupsi di Indonesia membawa kita ke sebuah pertanyaan tentang relevansi anggapan bahwa demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan terbaik, dengan kenyataan. Di tanah air, merebaknya demokrasi di sanubara bangsa kita justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam demokrasi ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/wakil rakyat, dan swasta.

Kasus korupsi yang dilakukan sejumlah elit parpol saat ini disinyalir adalah bagian dari ancang-ancang pengumpulan dana untuk persiapan pemilu. Maka terendus korupsi dan kongkalikong dengan pengusaha pun jadi ajang mengeruk dana bagi parpol. Ledakan korupsi bukan saja terjadi di tanah air, termasuk di Amerika dan Eropa. Negara-negara Barat yang dianggap telah matang dalam berdemokrasi justru menjadi biang perilaku bejat ini. Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.

Jeffrey D. Sachs, Guru Besar Ekonomi dan Direktur Earth Institute pada Columbia University sekaligus Penasihat Khusus Sekjen PBB mengenai Millennium Development Goals, pernah mengungkap bahwa negara-negara kaya adalah pusat perusahaan-perusahaan global yang banyak melakukan pelanggaran paling besar. Di negara-negara demokrasi itu, para penguasa korup dan pengusaha yang melakukannya seakan kebal hukum.
Jeffrey mengungkap sejumlah pejabat Gedung Putih banyak terlibat skandal. Mantan wakil presiden Dick Cheney masuk ke Gedung Putih setelah menjabat Direktur Utama Halliburton. Selama Cheney memegang jabatan di Halliburton, perusahaan tersebut telah menyuap pejabat-pejabat Nigeria sehingga berhasil memperoleh akses mengelola ladang-ladang minyak di negeri itu -akses yang bernilai miliaran dolar. Ketika pemerintah Nigeria menuduh Halliburton melakukan penyuapan, perusahaan itu menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan dengan membayar denda sebesar US$ 3,5 juta.

Presiden AS Barack Obama juga pernah memanfaatkan jasa seseorang di Wall Street bernama Steven Rattner untuk menyelamatkan industri otomotif AS, walaupun Obama tahu bahwa Rattner saat itu sedang diperiksa karena menyuap pejabat-pejabat pemerintah. Setelah menyelesaikan tugasnya di Gedung Putih, Rattner berhasil menyelesaikan kasus suapnya itu dengan membayar denda beberapa juta dolar. Dari fakta lapangan Praktik penyuapan dan korupsi di Indonesia juga melibatkan perusahaan asing. Biro investigasi federal Amerika Serikat (AS) atau FBI mengungkapkan adanya praktek suap yang dilakukan perusahaan AS di Indonesia. Terutama perusahaan AS yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah sistem politik demokrasi yang mungkin lebih tepat disebut industri politik demokrasi. Layaknya industri yang untuk adalah para pengelolanya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal. Untuk berupaya melindungi dibuatlah regulasi aturan hukum sedemikian rupa baik dari amandemen UUD, munculnya UU baru termasuk mengamankan posisi di lembaga hukum dan oknum penegak hukum. Rakyat akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah obyek layaknya barang dagangan. Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.

Sesungguhnya kerusakan penguasa dan pemerintahan yang sekarang ada bukanlah sekadar disebabkan bejatnya moral para pemimpin, tapi karena kebusukan sistemnya. Sudah seharusnya umat mencampakkan sistem industri politik demokrasi dan menggantinya dengan sistem yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, yang menjamin keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Yang sistem Hukumnya sangat sesuai dengan Fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa semua manusia ketika diterapkan.
Karena itu untuk menghindarkan umat dari semua itu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan sistem industri politik demokrasi yang menjadi akar semua problem itu. Dan berikutnya kita ambil dan terapkan petunjuk hidup dan sistem yang diberikan oleh Allah yag Maha Bijaksana. Sebab Allah SWT sendiri telah menjamin bahwa Islam akan memberikan kehidupan kepada kita semua dan umat manusia umumnya bahkan kesejahteraan yang bagi manusia yg malas untuk berpikir dianggap utopis dan tidak akan mungkin bisa diwujudkan.

Apakah tidak cukup umat menderita dalam sistem demokrasi dan setiap hari menyaksikan kerusakan demi kerusakan ditimbulkan oleh sistem ini yang dijalankan para penguasa? Korupsi semakin menggurita, kejahatan dimana-mana, biaya kehidupan yang katanya semakin meroket dari BBM, Listrik, Air serta segala konsumsi pokok jg melangit. Sungguh Allah telah memberi pelajaran kepada kita semua, semoga kita bisa memahaminya. Maka, hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah SWT.
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. al-Maidah: 50).




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox