Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 13 September 2018

Layakkah Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Jubir HTI Ismail Yusanto ‘Dikriminalkan’?


Achmad Fathoni (Dir. El Harokah Research Center)

Dikutip dari cnnindonesia.com (12/09/2018) Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akan dilaporkan ke polisi terkait video pernyataan ‘ganti sistem’ dalam gerakan #2019GantiPresiden. Rencananya laporan tersebut akan dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Masyarakat sipil Untuk Indonesia Hebat (LBH Almisbat) ke Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/9). “Nanti siang, sekitar jam 1-an,” kata Pengacara Publik LBH Almisbat, Komarudin saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Video yang menampilkan Mardani, Ismail dan seorang lainnya beredar di sosial media. Namun, hanya Mardani dan Ismail Yusanto yang melontarkan pernyataan. “Bismillah hirohman nirohim, 2019 ganti presiden,” kata Mardani dalam video itu. Usai Mardani melontarkan pernyataan itu, Ismail langsung mengatakan, “ganti sistem” Menurut Komarudin pernyataan Ismail Yusanto yang menyebut ganti sistem dapat diduga sebagai bentuk upaya makar, yaitu keinginan mengganti sistem kenegaraan NKRI yang sudah baku dan berlaku. “Yakni Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem yang selama ini dianut dan diperjuangkan oleh HTI,” katanya. Dikutip dari cnnindonesia.com (12/09/2018).

Sebelumnya Mahfud MD saat menjadi nara sumber pada acara Kabar Petang, TV One, Rabu (5/9/2018) memberikan komentar, "Biasanya yang bilang makar pada tagar 2019 itu yang bilang kalo saya baca di medsos itu bukan ahli hukum, kalo ahli hukum ndak ada ngatakan gitu," ujar Mahfud dikutip tribunnews.com, (6/9/18).

Sisi Gelap

Adapun terkait ganti sistem, menurut penulis tergantung sistem apa dulu? Kalau sistem kapitalisme dan komunis jelas merusak Negara ini. Kalau sistem komunisme kerusakannya sudah gamblang. Kalau sistem kapitalisme, juga terbukti menyengsarakan rakyat Indonesia. Apalagi ketika UU mengizinkan sumberdaya alam dikelola dengan cara diliberaliasasi dan privatisasi. Akibatnya, hampir sebagian besar SDA dikuasai oleh swasta, terutama asing, khususnya sumber energi. Menurut BPK, perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas; 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah; 85 persen tambang tembaga dan emas; serta 50 persen perkebunan sawit (http://www.tempo.co/read/news/2013/07/31). Kondisi ini menyebabkan mahalnya Bahan Bakar Minyak yang juga menyebabkan terjadinya inflasi.

Sementara itu, utang luar negeri oleh para penjajah dijadikan sebagai salah satu alat penjajahan baru. Dengan utang, negara-negara berkembang terjebak dalam perangkap utang atau debt trap. Mereka terus dieksploitasi dan kebijakannya dikendalikan. Negeri ini, dari tahun 2000-2011, telah membayar pokok dan bunga utang yang totalnya lebih dari 1800 triliun rupiah. Namun nyatanya, total utang negeri ini tidak pernah berkurang, bahkan terus meningkat hingga lebih dari 5000 triliun rupiah pada saat ini. Ketika banyak utang luar negeri yang jatuh tempo secara bersamaan, termasuk utang luar negeri pihak swasta, mereka pun ramai-ramai mencari mata uang asing terutama dolar, dengan menjual rupiah. Akibatnya, kurs rupiah pun melemah.

Semua itu diperparah oleh sistem moneter yang diterapkan di seluruh dunia saat ini yang tidak disandarkan pada emas dan perak. Uang akhirnya tidak memiliki nilai instrinsik yang bisa menjaga nilainya. Nilai nominal yang tertera ternyata sangat jauh berbeda dengan nilai intrinsiknya. Ketika terjadi penambahan uang baru melalui pencetakan uang baru atau penambahan total nominal uang melalui sistem bunga dan reserve banking, maka total nominal uang dan jumlah uang yang beredar bertambah lebih banyak, tak sebanding dengan pertambahan jumlah barang. Akibatnya, nilai mata uang turun dan terjadilah inflasi. Inflasi otomatis ini diperparah dengan kegagalan pemerintah memenej produksi dan pasokan barang, terutama bahan pangan, seperti yang terjadi saat ini; begitu pula dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

Solusi Ala HTI

Apakah Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menawarkan sistem kapitalisme sebagai obat untuk Indonesia? Saya pikir tidak. Selama ini yang publik pahami bahwa HTI menginginkan solusi Islam. Solusi Islam menurut perspektif HTI setahu penulis, bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ekonomi ini secara tuntas adalah dengan mengembalikan penerapan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah kehidupan kaum Muslimin. Terkait faktor penyebab krisis di atas, sistem ekonomi Islam telah memberikan solusi dan pernah diterapkan selama kurang lebih tiga belas abad lamanya. Hasilnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan, bukan hanya oleh kaum Muslimin, tetapi juga oleh seluruh umat manusia yang ada pada saat itu.

Penerapan Sistem ekonomi Islam akan menghasilkan perekonomian yang stabil, jauh dari krisis, tumbuh secara hakiki dan berpengaruh riil pada taraf hidup masyarakat. Sistem ekonomi Islam menghilangkan dan mengatasi lima faktor utama krisis dan ketidakstabilan sistem ekonomi kapitalis itu. Islam dengan tegas mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Allah menegaskan:
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (TQS al-BAqarah [2]: 275)

Al-Quran menyebutkan, orang yang makan riba tidak bisa berdiri tegak. Hal itu mengisyaratkan sistem ekonomi yang dibangun berasaskan riba tidak akan tegak stabil. Sebaliknya, akan terus goyang bahkan krisis. Maka dengan menghilangkan riba, perekonomian akan stabil. Lebih dari itu perekonomian akan berjalan adil, fair dan jauh dari kezaliman, eksploitasi dan penjajahan. Sebab riba sebagai alat kezaliman, eksploitasi dan penjajahan dihilangkan.

Di samping menghilangkan riba, sistem ekonomi Islam juga meniadakan sektor non riil. Dengan begitu, semua perputaran uang akan berdampak langsung pada berputarnya roda ekonomi riil. Pada gilirannya akan berdampak langsung dalam kehidupan ekonomi riil masyarakat. Pertumbuhan yang dihasilkan pun akan menjadi pertumbuhan yang riil dan hakiki, tidak lagi semu. Pertumbuhan akan bisa dilihat pada peningkatan kemakmuran rakyat.

Kestabilan ekonomi ini akan diperkokoh lagi dengan sistem moneter Islam dengan pemberlakuan mata uang yang berbasis emas dan perak, atau dinar dan dirham. Mata uang ini memiliki nilai intrinsik sehingga nilainya stabil. Selain itu, mata uang difungsikan benar-benar sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang bisa menjadi bulan-bulanan para spekulan. Dengan demikian nilai tukarnya akan stabil.

Semua itu akan menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat. Kemakmuran ini akan makin besar dengan pengelolaan SDA sesuai syariah. SDA yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat, seperti air, padang rumput, hutan, barang tambang dan energi, serta SDA yang tabiat pembentukannya tidak bisa dimiliki secara pribadi seperti sungai, laut, selat, danau, dll semua itu ditetapkan sebagai milik umum. Karena itu tidak boleh diprivatisasi dan harus dikelola negara. Dan hasilnya secara keseluruhan dikembalikan kepada rakyat.

Layakkah?

Mungkinkah sistem yang menerapkan hukum Allah SWT dianggap ancaman? Meskipun mereka mengatakan sistem yang berdasarkan syariah Islam itu ancaman, tapi justru Allah SWT mengatakan syariat Islam yang ditegakkan itu rahmat untuk semesta alam. Lantas siapa yang dipercaya, Allah SWT ataukah mereka? Lalu layakkah keduanya (Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, dicap sebagai pelaku kriminal?. Wallahu a'lam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox