Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 30 September 2018

Keputusan Jegal HTI Menyingkap Tabir Politik Rezim Demokrasi…


Fajar Kurniawan
(analis senior PKAD)

"Insyaallah kami akan kasasi," Kata Jubir Hizbut Tahrir Indonesia M. Ismail Yusanto pasca Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak permohonan banding perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keputusan PT TUN mengungkap keinginan kuat pemerintah untuk melarang dan membungkam HTI. Upaya pelarangan kegiatan HTI merupakan indikasi kuat dan meyakinkan, bahwa Demokrasi hanyalah sebuah ide palsu. Para aktivis pro Demokrasi selalu bergumam bahwa Demokrasi itu esensinya adalah dialog mencapai kesepakatan berdasarkan kehendak mayoritas. Mereka pun mengatakan bahwa negara-negara yang Demokratis selalu berpikiran terbuka dan menerima dialog, namun faktanya tidak demikian. Pemerintah berupaya menggagalkan aktivitas dakwah HTI, dengan alasan kegiatan tersebut tidak berkontribusi positif untuk NKRI sekaligus bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan HTI tidak berkontribusi positif untuk NKRI ditunjukkan sikap kritis para ulama dan aktivis HTI di nusantara ini terhadap kebijakan liberal yang merugikan aset-aset umat sekaligus HTI menyampaikan kepemimpinan Islam sebagai solusi tuntas. Dengan adanya hasil ini, kita semakin paham bahwa Demokrasi adalah ide palsu yang penuh manipulasi, dan penuh dengan kemunafikan. Jika kaum muslimin mayoritas, sistem demokrasi memaksa kaum muslim tunduk pada prinsip-prinsip sekuler barat, dan negara Barat selalu ingin di dengar pendapatnya atas dunia Islam, namun ketika umat Islam di negeri Barat yang menjadi minoritas, malah dibungkam agar tidak kritis terhadap kebijakan keliru pemerintahan mereka (Barat).

Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah yang diserukan HT di seluruh dunia, merupakan bentuk Khilafah yang tepat. Khilafah ini akan menyatukan dunia Islam, dari Timur hingga Barat. Sudah banyak prediksi para pengamat luar negeri, yang menyatakan Khilafah model ini dalam waktu tak begitu lama akan tegak di Dunia ini.

Salah satu prediksi para pengamat adalah tertuju kepada Indonesia, negeri yang penduduknya mayoritas muslim dan memiliki potensi SDA-SDM unggul ini dikhawatirkan pengamat Barat (yang membenci Islam) akan menjadi pusat Khilafah tersebut.

HTI memiliki opini yang berbeda dengan opini mainstream yang dimainkan media Barat di negeri-negeri muslim. HTI mencoba menjelaskan kepada umat, melalui jalan pemikiran dan dialog tanpa kekerasan.
Konsekuensinya masyarakat muslim di berbagai negara diajak memperjuangkan ide Khilafah. Dan bagi masyarakat non muslim pun sama diajak mengenal Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah secara objektif, bahwa Khilafah itu bukan ancaman apalagi negara teroris, namun sebuah negara yang mampu memimpin dunia menuju keberkahan hakiki.

Karena itu upaya pelarangan pemerintah terhadap kegiatan HTI ini, bisa dimaknai sebagai upaya mereka mencegah mayoritas non muslim dan minoritas muslim dari mendengar dan mendapat berita objektif seputar konsep Khilafah sebagai solusi atas kejahatan sistem kapitalisme sekuler.

Sebaliknya, jika ditelusuri dengan cermat, akan dapat disimpulkan dengan jelas bahwa semua problem adalah akibat penerapan Sekularisme Kapitalisme! Karenanya ide dan sistem dari Barat itulah yang harusnya dituding sebagai biang penyebabnya. Kembali tentang Khilafah. Mestinya tidak ada yang perlu ditakuti dari Khilafah. Tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat untuk menolak Khilafah. Karena Khilafah adalah syariat Allah SWT, maka sebagai hamba-Nya kita tidak boleh merasa keberatan. Bukankah kita semuanya adalah makhluk ciptaan-Nya?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox