Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 13 September 2018

Kegagalan Proyek Infrastruktur: Ketidakmandirian dan Kesalahan Model Pembangunan


Yuli Sarwanto
Dir. FAKTA (Forum Analisis Politik dan Transparansi Anggaran)

Perusahaan investasi asal Jepang Nomura Holdings Inc  menempatkan Indonesia dalam daftar delapan negara berkembang dengan risiko paling kecil terpapar krisis moneter. "Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, dalam hal ini, tentu policy mix, yaitu kombinasi kebijakan moneter dan fiskal. Tetapi proyek infrastruktur tetap menjadi panglima. Semua pihak mengakui itu,” kata pakar ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengutip hasil analisis tersebut, Rabu (12/9). (dikutip republika.co.id, 12/9/18)

Tepatkah pernyataan tersebut? Layakkah proyek infrastruktur yang dialokasikan sekitar $30,23 miliar di era Jokowi menjadi panglima? Banyak cara untuk melihat apakah pembangunan di Indonesia gagal atau tidak. Salah satunya adalah masalah kesejahteraan. Jika pemerintah menyatakan berhasil meningkatkan kesejahteraan umat dengan naiknya pendapatan perkapita, maka dari sisi realitas justru umat ditimpa berbagai kesulitan hidup dan kemiskinan tidak dapat dientaskan. Jika pemerintah menyatakan berhasil menurunkan rasio hutang terhadap PDB, maka dari sisi realitas justru beban cicilan hutang semakin bertambah sedangkan jumlah hutang tidak pernah berkurang.

Dengan demikian tidak sulit untuk melihat dan menemukan kegagalan pembangunan. Hal yang penting untuk didiskusikan adalah apa yang sesungguhnya menjadi penyebab kegagalan pembangunan? Apa yang membuat negeri kita yang telah memiliki kesempatan sejak diraihnya kemerdekaan tidak mampu menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki untuk menyejahterakan umat?

Di saat yang sama utang pemerintah Secara nominal, ULN akhir Mei 2018 tercatat sebesar US$ 358,6 miliar atau sekitar Rp5.075,3 triliun (kurs Rp14.153), sedangkan ULN akhir April 2018 sebesar US$356,9 miliar. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 182,5 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 176,1 miliar dolar AS pada akhir Mei 2018.

Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,24%. Kita harus belajar dengan apa yang terjadi di negara-negara seperti Angola, Zombabwe, Nigeria, Sri Lanka, dan Pakistan bisa dikatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utang yang dipakai untuk bangun infrastruktur. Indonesia yang gencar membangun infrastruktur melalui dana utang ini juga dikhawatirkan akan bernasib seperti negara-negara tersebut. Selain bahaya factor utang luar negeri, infrastruktur yang dibangun belum meningkatkan produktivitas sektor industri.

Ketergantungan pembangunan pada faktor luar negeri menyebabkan definisi, tujuan, undang-undang, dan pilihan kebijakan dalam pembangunan tidak ditentukan secara mandiri. Padahal kemandirian saja tidak cukup dalam pembangunan tetapi harus disertai dengan konsep dan sistem yang benar, apalagi bila kemandirian tidak dimiliki.

Ketergantungan berarti menempatkan faktor luar negeri yang menjadi perancang sebenarnya pembangunan. Model kertegantungan pembangunan ini merupakan sebuah evolusi penjajahan Barat sebagaimana yang ditulis oleh Menlu AS (1953-59) John Foster Dulles dalam bukunya War or Peace. Menurut Dulles, Barat harus memberikan kemerdekaan pada 700 juta penduduk yang hidup dalam kolonialismenya jika ingin mempertahankan dominasinya. Tentu saja kemerdekaan tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan disertai dengan syarat yang tetap mendudukkan wilayah tersebut dalam cengkramannya.

Abdurrahman al-Maliki menjelaskan paska Perang Dunia II Barat menciptakan taktik baru penjajahan (neo-imperialisme) dengan cara mengikat negara-negara yang diberi kemerdekaan dengan hutang dan bantuan pembangunan. Taqiyuddin an-Nabhani dalam Konsepsi Politik Hizbut Tahrir menerangkan bahwasanya penjajahan tidak hanya berwujud pendudukan dengan jalan militer tetapi juga mencakup skala yang lebih luas. Menurut an-Nabhani, penjajahan merupakan pemaksaan dominasi politik, militer, budaya dan ekonomi atas bangsa-bangsa yang dikuasai untuk dieksploitasi.

Terkait evolusi penjajahan Barat dengan taktik baru bernama pembangunan dan bantuan hutang, maka negeri kita tidak lepas dari perhatian negara penjajah khususnya Amerika Serikat. Ketergantungan pembangunan Indonesia  terhadap konsep, hutang, investasi, dan suvervisi asing merupakan sebuah rekayasa negara imperialis.

Kelahiran rezim Orde Baru tidak lepas dari strategi AS untuk memblok pengaruh Uni Sovyet di Asia Tenggara dan menguras sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green dalam laporannya kepada Presiden Lyndon Johnson pada 12 Oktober 1967 menyebutkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam; minyak, mineral, kayu, perikanan, yang harus dibantu oleh AS khususnya untuk menolong pemerintahan Orde Baru membangun stabilitas. AS berkepentingan untuk perekonomian Indonesia ke arah ekonomi pasar.

Bradley R. Simpson dalam Economists with Guns (2010) menceritakan kepergian Menlu Adam Malik pada akhir September 1966 untuk meminta bantuan AS. Tidak lama kemudian, Menko Perekonomian Sultan Hamengkubuwana IX menyusul untuk menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Misi Adam Malik pada waktu itu adalah bertemu dengan petinggi CIA, Depertemen Pertahanan, DPR dan Senat AS, serta Presiden Lyndon Johnson. Menurut Simpson, pemerintah Johnson memandang Adam Malik sebagai petinggi Orde Baru yang harus dipertahankan tapi memiliki basis sosial-politik yang lemah di Indonesia. Untuk itu kepulangan Adam Malik harus disertai keberhasilannya membawa bantuan AS kepada Indonesia.

Di samping memasukkan Indonesia ke dalam perangkap hutang AS, juga ditempuh jalan masuknya korporasi AS untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Simpsons menyebutkan AS memiliki pengaruh sangat besar dalam merancang undang-undang penanaman modal asing. Undang-undang tersebut disusun Kepala Bappenas Widjojo Nitisastro di bawah arahan AS dengan acuan “liberalisasi maksimum”. Pada waktu itu, undang-undang inilah yang menjadi jalan masuknya Freeport ke Indonesia untuk mengeksploitasi emas dan tembaga di Papua.

Ketidakmandirian dalam pembangunan dan kesalahan model yang diadopsi mengakibatkan pendarahan pada APBN. Sejak Orde Baru APBN telah mengalami pendarahan sebagai akibat defisit anggaran dan ketergantungan pada hutang. Adapun paska reformasi, kondisi keuangan negara justru semakin parah.

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 sampai periode 2012, APBN selalu mengalami defisit. Tahun 1998, defisit APBN mencapai Rp16,2 trilyun. Sedangkan pada tahun ini APBN mengalami defisit sebesar Rp190,2 trilyun. Seiring dengan peningkatan jumlah cicilan hutang, jumlah defisit APBN pun semakin bertambah besar. Akibatnya jumlah hutang yang ditarik pemerintah setiap tahun semakin bertambah. Hal ini menunjukkan beban cicilan hutang menjadi salah satu komponen utama yang menyebabkan APBN defisit.

Kegagalan pembangunan disebabkan oleh belum lepasnya negeri kita dari cengkraman penjajahan dan kesalahan model pembangunan yang diterapkan. Indonesia membutuhkan lompatan solusi dengan melepaskan ketergantungan dan keluar pakem ekonomi Kapitalis. Indonesia harus membangun kemandirian dan menemukan konsepsi pembangunan yang benar. Saatnya tinggalkan ekonomi kapitalis, menuju ekonomi solutif.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox