Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 30 September 2018

Itulah HTI… Mengusung Al Khilafah Rosyidah Sistem Alternatif Atas Kegagalan Kapitalisme Demokrasi


Achmad Fathoni
(Dir. El harokah Research Center)

Saya menerima kabar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak permohonan banding perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Otomatis gerakan ini masih tetap dinyatakan pemerintah tidak memiliki kontribusi positif pada pembangunan dalam nuansa peradaban sekuler demokrasi.

Peradaban demokrasi selalu dijalankan atas dasar doktrin sekulerisme yang memisahkan agama dari pengaturan negara dan kekuasaan. Hal itu merupakan hasil solusi kompromi yang mengakhiri konflik di Eropa sepanjang abad pertengahan. Dari situ tampak jelas bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah khas Eropa dan solusi terhadap penindasan atas nama agama yang melanda Eropa abad pertengahan.
Masalah itu sebenarnya tidak dialami oleh umat Islam. Umat Islam tidak memiliki problem sebagaimana problem Eropa abad pertengahan. Karena itu sebenarnya sejak awal umat Islam tidak butuh solusi demokrasi seperti halnya masyarakat Eropa.
Pemerintah menolak system khilafah, sementara demokrasi pilar utamanya adalah paham kebebasan. Kebebasan inilah yang melahirkan banyak kerusakan di segala bidang; moral, pemerintahan, hukum, ekonomi, dll. Dengan dalih demokrasi dan kebebasan, pornografi, pornoaksi, seks bebas, zina asal suka sama suka, aborsi, peredaran miras, dll tidak bisa diberantas tuntas. Di bidang pemerintahan, korupsi juga menonjol dalam sistem demokrasi. Kebebasan kepemilikan melahirkan sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang membolehkan individu menguasai dan memiliki apa saja termasuk harta milik umum. Kebebasan berpendapat melahirkan keliaran dalam berpendapat sehingga menistakan agama, mencela Rasul SAW, dan menyebarkan kecabulan dan berbagai kerusakan. Kebebasan beragama membuat agama tidak lagi prinsip, orang dengan mudah bisa menodai kesucian agama, mengaku nabi, dsb.

Paham liberalisme yang menjadi asas demokrasi bertentangan dengan Islam dari segi aqidah, oleh karena harus ditinggalkan dan Demokrasi di Indonesia sudah membentuk persekutuan Politisi dan Pengusaha (Korporasi), sehingga slogan Demokrasi Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat sudah berubah menjadi Demokrasi Dari Korporasi, Oleh Korporasi dan Untuk Korporasi. Demokrasi dan Kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan, Rakyat Indonesia adalah korban dari persekutuan Pengusaha dan Penguasa dalam bentuk negara korporasi dan Indonesia dalam bahaya Negara Korporasi atau Indonesia Darurat Negara Korporasi.

Berbagai upaya monsterisasi ide Khilafah dan kriminalisasi para pejuangnya dilakukan dengan berbagai upaya tidak elegan dan ngawur, bahkan aturan yang dibuat dilanggar sendiri. Masyarakat pun tak luput ditakut-takuti, diteror secara psikis dengan berbagai spanduk bernada ancaman dari oknum tak bertanggung jawab dan dikondisikan seakan Negara dalam kondisi terancam.

Fitnah keji juga dilancarkan kepada para ulama ataupun pejuangnya. Sungguh inilah bentuk makar penguasa zalim terhadap Islam dan kaum muslimin. Khilafah bukanlah sebuah ancaman, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah (Imamah) adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Imam Al-mawardi Asy-syafi’i, Ali bin Muhammad, Al Ahkam As-Sulthaniyyah halaman 5 menyatakan: “Imamah itu objeknya Khilafah nubuwwah dalam menjaga agama serta politiknya sifatnya duniawi”.

Imam Al-Haramain, Abu Ma’li Al-Juwaini dalam Ghiyatsul Umam fil Tiyatsi Adz Dzulam hal 15 menyatakan: “Imamah itu adalah kepemimpinan yang sifatnya utuh. Kepemimpinan yang berkaitan dengan hal umum maupun khusus dalam tugas-tugas agama maupun dunia”.

Shahibul mawaqif menyatakan: “Imamah adalah merupakan Khilafah Rasul SAW dalam menegakkan agama, dimana seluruh umat wajib mengikutinya. Itulah sebagian penjelasan para Ulama’ tentang Imamah” (Idhuddin Abdurrahman bin Ahmad Al-Aiji, Al Mawaqif, juz III 574).

Dalam halaman yang lain dinyatakan: “Telah berkata sebagian golongan dari ashab kami bahwa imamah itu adalah kepemimpinan umum dalam berbagai urusan agama dan dunia”. (Idhuddin Abdurrahman bin Ahmad Al-Aiji, Al Mawaqif, juz III 578).

Para ulama terdahulu yang memiliki keilmuan mumpuni serta kesholihan yang luar biasa memiliki kesamaan pendapat tentang wajibnya Khilafah atau Imamah. Syeikh Al-Islam Al-imam Al-Hafidz Abu Zakaria An-nawawi berkata : …pasal kedua tentang wajibnya imamah serta penjelasan metode (mewujudkan) nya. Adalah suatu keharusan bagi umat adanya imam yang menegakkan agama dan yang menolong sunah serta yang memberikan hak bagi orang yang dizalimi serta menunaikan hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Saya nyatakan bahwa mengurus (mewujudkan) imamah itu adalah fardlu kifayah” (Raudhatuth Thalibin wa Umadatul Muftin, juz III hal 433).

Penulis kitab Tuhfatul Muhtaj fii Syahril Minhaj menyatakan: “…(Pasal) tentang syarat-syarat imam yang agung (Khalifah) serta penjelasan metode-metode (pengangkatan) imamah. Mewujudkan imamah itu adalah fardlu kifayah sebagaimana peradilan” (Tuhfatul Muhtaj fii Syahril Minhaj, juz 34 hal 159).

Asy-syeikh Abdul Hamid Asy-syarwani menyatakan: “…perkataannya : (mewujudkan imamah itu adalah fardhu kifayah) karena adalah merupakan keharusan bagi umat adanya imam untuk menegakkan agama dan menolong sunnah serta memberikan hak orang yang dizalimi dari orang yang zalim serta menunaikan hak-hak dan menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya…” (Hawasyi Asy-Syarwani, juz 9 hal 74).

Sangat disayangkan bila ada pihak yang masih mempersoalkan tentang Khilafah, padahal Khilafah tidak lain adalah bagian dari ajaran Islam. Justru hal tersebut menunjukkan ketidaktahuan mereka atau justru menunjukkan bahwa mereka begitu membenci Islam dan ajarannya, termasuk Khilafah. Hanya musuh-musuh Islam yang tidak ingin kaum muslimin bangkit dan bersatu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox