Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 15 September 2018

Introspeksi Nasional Menuju Ketaqwaan Pasca Musibah



Oleh: Lubabah Asma
 (Ketua MT Ar-Rohmah, Kediri)

Sejak  tanggal 29 Juli 2018, ibu pertiwi dirundung duka. Tepatnya di pulau yang dikenal sebagai “Pulau Seribu Masjid”, Lombok, NTB. Pulau yang memiliki keelokan alam menawan, tak bisa menolak ketika diguncang gempa dengan kekuatan yang cukup besar, hingga mencapai 7,5 SR. Praktis guncangan yang sebesar itu menjadikan Lombok Utara seketika luluh lantak rata dengan tanah dalam beberapa detik saja.

Menurut catatan BNPB yang dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika per jumat 24 Agustus 2018 wilayah Lombok telah diguncang oleh 1.089 gempa susulan. Sejak gempa pertama  yang terbesar 5 Agustus 2018.  Dari 1.089 kali gempa susulan, gempa yang terbesar ada 50 kali. Gempa telah merenggut 555 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada 390.529 orang mengungsi.

Tak hanya gempa, sebelumnya juga pernah terjadi bencana yang lain seperti peristiwa kapal tenggelam, gunung meletus, banjir, longsor, kerusakan alam, kebakaran hutan, dsb, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak terutama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tentu demi lebih memperhatikan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Mengingat, Indonesia adalah kepulauan yang secara geografis rawan bencana, karena terletak diantara pertemuan tiga lempeng/patahan yang masih aktif. Selain itu, Indonesia juga memiliki rangkaian pegunungan berapi yang masih aktif.

Kenyataanya, penanggulangan dan penyelesaian bencana selama ini dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena masih terkesan lamban dan kurang fokus sehingga mengakibatkan munculnya masalah baru. Misalnya tidak meratanya penyaluran bantuan, sarana dan prasarana yang kurang, masalah kesehatan, bahkan masalah lain yakni adanya pihak pihak yang memanfaatkan untuk tujuan pemurtadan.

Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini tentu  tidak bisa lepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah yang kurang kompak. Sementara itu, undang-undang yang berlaku saat ini masih memiliki standar yang multi tafsir. Akibatnya, para pemangku kebijakan terlalu larut dalam perdebatan tentang status kelayakan gempa Lombok sebagai bencana nasional atau tidak.

Ada beberapa pihak yang mendesak gempa lombok menjadi bencana nasional tapi BNPB menolak. Ini karena menurut Kepala BNPB Willem Rampangilei ada tiga pertimbangan sebelum mengusulkan suatu bencana kepada Pemerintah agar menjadi bencana nasional, yaitu:
⑴ Bila pemerintah daerah tidak berfungsi pasca gempa, semacam tsunami di Aceh tahun 2004 silam
⑵ Bila tidak ada akses terhadap sumber daya nasional
⑶ Bila ada regulasi yang menghambat penyaluran  bantuan
Menurut Willem, tiga kriteria ini belum terpenuhi sehingga gempa Lombok tidak dapat dianggap bencana nasional.

Sementara itu, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Indonesia akan sangat populer dalam bencana alam. Kalau kami menyatakan bencana nasional sehingga membuat travel warning negara-negara, bukan hanya ke Lombok tapi dampaknya ke Bali juga akan luar biasa. Dan biasanya, wisatawan enggan berkunjung. Alhasil, sungguh nampak bahwa dari perdebatan ini yang diributkan adalah untung rugi karena khawatir akan menurunnya pemasukan devisa dari pariwisata.

Belum lagi adanya saling lempar tanggung jawab antara Pemda dan pemerintah pusat, serta ketidakpaduan kerja antar kementerian dalam manajemen penanganan bencana. Semua ini kemudian diperparah dengan kondisi perekonomian, dimana sistem anggaran bencana yang tidak jelas di tengah kemerosotan nilai rupiah dan hutang yang semakin menggunung. Tak heran, penyelesaian masalah bencana semakin jauh dari kesadaran spiritual. Sebaliknya, hanya dipandang sebagai fenomena alam biasa dengan solusi yang kurang optimal.

Inilah buah aturan kapitalisme-sekular yang menjadikan kemanfaatan sebagai asas perbuatan. Peran penguasa yang ala kadarnya, serta cenderung abai dan jauh dari spirit pelayanan (ri’ayah) dalam menjamin kemaslahatan dan perlindungan atas jiwa dan harta serta kemuliaan agama.

Atas dasar ini maka seharusnya musibah demi musibah yang terjadi harus dimaknai sebagai bahan intropeksi terhadap peran semua pihak individu, masyarakat dan paling utama adalah penguasa dalam melaksanakan kewajiban dan amanah yang dibebankan kepadanya, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik ke depan baik di dunia dan terutama di akhirat.

Adapun sikap yang harus diintrospeksi  adalah:
⑴ Iman dan sabar
Musibah bencana alam yang melanda saat ini ataupun yang sebelumnya terjadi adalah merupakan merupakan ketetapan Allah. Sebagaimana Firman Allah yang artinya: “Katakanlah, sekali kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allahlah orang-orang beriman harus bertawakal.” (QS at-Taubah: 51 ).

Seorang muslim dalam menghadapi musibah diperintahkan Allah menjadikan sabar dan tawakal. Lawan dari sikap sabar adalah berputus asa dari rahmat Allah. Kesabaran haruslah menjadikan seorang muslim tetap memiliki semangat untuk terus istiqomah dalam ketaaatan kepada Allah dalam keadaan kesulitan maupun lapang, dan selalu aktif menarik pelajaran dan aktif membangun sikap positif untuk bangkit dari kesulitan menuju perubahan ke arah ketakwaan.

⑵ Memetik hikmah di balik bencana
Allah berfirman dalam QS Al Mulk ayat 16-17 yang artinya: “Apakah kalian merasa aman dari ( azab) Allah yang (berkuasa) di langit saat Dia menjungkirbalikkan bumi bersama kalian. Lalu dengan itu tiba-tiba bumi berguncang? Ataukah kalian merasa aman dari (azab) Allah yang (berkuasa) di langit saat Dia mengirimkan angin di sertai debu dan kerikil lalu kelak kalian akan tahu bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku.“

Jadi musibah (contohnya bencana gempa bumi) yang menimpa manusia pada dasarnya untuk memberikan peringatan kepadanya, agar kembali pada kesadaran akan ke Mahakuasaan Allah SWT, Pencipta sekaligus sebagai Pengendali/Pengatur alam semesta, yang tidak layak kita bermaksiat dan menyalahi syariatnya.

⑶ Melakukan perubahan menuju ketakwaan
Bertolak dari hikmah  bencana tersebut di atas maka  seorang muslim harus bangkit dan menyadari perannya sebagai hamba Allah, selalu mengintropeksi diri atas peran dan tanggung jawabnya. Seorang Penguasa juga harus menyadari untuk memperbaiki peran dan tanggung jawabnya sebagai bentuk riayatus suunil ummah, ia akan mendahulukan kebutuhan rakyat di atas kepentingan yang lain, untung dan rugi dan menjauhkan diri dari sekedar pencitraan  semata. Karena semua akan di minta pertanggung jawabannya di hadapan Allah.

Hal ini didasarkan sabda Nabi ﷺ: "Seorang Pemimpin atas manusia adalah seorang pengurus/pelayan dan ia akan di mintaipertanggung jawaban atas  rakyat yang dipimpinnya." (HR Al-Bukhori, Muslim dan Ahmad).

Berdasarkan hadist ini, Allah memerintahkan kepada Penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk menjamin kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) mereka. Apalagi dalam kondisi sebagian rakyat sedang mengalami bencana maka fungsi seorang penguasa harus semakin bersungguh sungguh mencari solusi yang cepat dan tuntas, tidak hanya memulihkan kebutuhan fisik materi semata tapi juga melakukan pemulihan kesadaran spiritualnya sehingga tidak terjerumus kepada kefakiran dan kekufuran.

Ini juga sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Khaththab ra pernah berkata, "Andaikan ada seekor hewan di irak terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku mengapa tidak mempersiapkan jalan tersebut (menjadi rata dan bagus). Selanjutnya, ada Abu Musa al- Asy’ari ra yang saat diutus menjadi wali/gubernur di Yaman, menyatakan, bahwa Rosulullah Saw pernah bersabda : "Gembirakanlah (rakyat) dan jangan engkau hardik, Permudahlah (urusan) mereka dan jangan engkau persulit." (HR al Bukhori). Dari Ma’qil bin Yasar, Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda: "Siapa saja yang memimpin pemerintahan kaum muslimin, lalu dia tidak serius mengurus mereka, dan tidak memberi nasihat dengan tulus kepada mereka, maka dia tidak mencium bau surga." (HR Muslim).

Demikianlah beberapa di antara konsep Islam yang akan menjadi panduan bagi seorang  pemimpin untuk bersikap amanah, penuh kasih sayang, adil, ikhlas dan rakyat yang kuat, tidak mudah putus asa dan mencintai pemimpinnya. Dan inilah momen yang tepat untuk introspeksi secara nasional, dengan melakukan perubahan dari sistem kapitalisme-sekular yang melahirkan musibah demi musibah, menuju sistem yang penuh berkah dengan kepemimpinan yang syar’i di dalam bingkai Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwwah. Sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami membuka untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi." (QS Al-A’raf [7]: 96).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox