Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 30 September 2018

HTI, Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar



Ahmad Rizal
(Indonesia Justice Monitor)

Menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak permohonan banding perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), juru bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan ini memperkuat putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan HTI dan menyatakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas pembubaran HTI sah.

Perspektif IJM
1. Kita perlu merujuk UUD, di dalamnya negara mengakui kebebasan berekspresi, ironisnya, regulasi yang ada dan kenyataan yang ada praktek di lapangan berbeda, kenapa negara makin ke sini makin otoriter bahkan lebih otoriter dari zaman dulu. Perppu Ormas yang diterbitkan sebagai landasan untuk membubarkan HTI terlihat rancu, karena hal itu memberikan kesempatan pada negara untuk memiliki definisi tersendiri mengenai apa yang dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan Pancasila. Perppu tersebut membuka peluang bagi pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa due process of law atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang dianut di negeri ini.

2. Ingat, kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang seperti mengemudi di jalan raya, melainkan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 45. Karena itu, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum ormas yang didirikan, bukanlah surat izin sebagaimana dengan yang dipahami oleh Menko Polhukam. Pembubaran terhadap HTI sudah dapat kita duga alasannya. Ormas ini dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu. Pelanggaran terhadap pasal ini dijatuhi sanksi administratif dan/atau pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a jo Pasal 61 ayat (1) huruf c jo ayat (3) huruf b. Kami menganggap pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena itu kami melakukan perlawanan. Kami pun melawan secara sah dan konstitusional
Terkait ajaran khilafah, maka kriminalisasi ajaran Islam—khususnya syariah dan khilafah—dan para pengembannya, apalagi dikaitkan dengan terorisme, adalah cara berpikir yang kacau. Pasalnya, metode dakwah untuk menegakkan khilafah telah ditentukan dalam syariah Islam, yakni tidak boleh dilakukan dengan kekerasan apalagi membunuh warga tak bersalah meski atas nama dakwah. Bahkan Allah SWT berfirman: …Siapa saja yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia… (TQS al-Maidah [5]: 32).

3. Mendakwahkan Islam—termasuk di dalamnya syariah dan khilafah—pasti bakal mendatangkan berkah dan rahmat Allah SWT. Gambaran penerapan Islam—termasuk di dalamnya syariah dan khilafah—yang mendatangkan berkah dan rahmat Allah SWT bisa dilihat dari kepemimpinan Rasulullah saw. dan Khulafaur-Rasyidin. Dua masa inilah yang seharusnya dijadikan pedoman oleh kaum Muslim dalam melihat realita kehidupan Islam yang sebenarnya,  bukan praktik keliru yang terjadi di banyak negeri kaum Muslim, apalagi yang diperagakan oleh ISIS. Nabi saw. telah bersabda: Wajib atas kalian berpegang pada Sunnahku dan sunnah Khulafaur-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham (HR Ibnu Majah).

4. Syariah dan khilafah memperlakukan semua warganya—pria-wanita, miskin-kaya, Muslim-non-Muslim—sama di hadapan syariah Islam. Kalangan non-Muslim juga berhak mendapatkan pelayanan Khilafah sebagaimana kaum Muslim. Di ruang pengadilan mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum Muslim. Mereka sama-sama diproses dengan hukum yang juga sama. Terjagalah harta, jiwa dan kehormatan mereka. Karena itu tak ada alasan takut pada syariah dan khilafah, apalagi menuding keduanya sebagai pemicu terorisme.

5. Apabila pemerintah mencegah dakwah sama artinya membiarkan kemungkaran terus merajalela. Manakala kemungkaran merajalela itu artinya pintu bencana terbuka bagi semua orang, termasuk orang-orang salih. Dalam hal ini, Ummu Salamah, istri Nabi saw., pernah bertutur: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Jika ragam kemaksiatan di tengah umatku telah nyata, Allah pasti akan menimpakan azab-Nya kepada mereka secara merata.” Aku (Ummu Salamah), bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah di tengah mereka itu ada orang-orang yang salih?” Beliau menjawab, “Benar.” (HR Ahmad).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox