Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 08 September 2018

DEMOKRASI YANG ANTROPOCENTRIS JADI SEBAB FENOMENA KORUPTIF


Catatan ke 2 kasus korupsi massal DPRD Malang

Kurdi At Tubany
 (Lingkar Opini Rakyat)


Banyak analisa yang muncul terkait dengan fenomena korupsi massal yang terjadi di Kota Malang, yang melibatkan DPRD, Walikota dll. Ada yang mengatakan ini factor otonomi daerah (system pengelolaan negara), ada yang mengatakan moralitas yang bobrok (factor individual). Apa yang sesungguhnya membuat ini semua terjadi dan terus berulang?

Untuk sampai pada titik tersebut, kita perlu menilik konsep bernegara. Bahwa sesungguhnya negara dibangun diatas dasar pemikiran, dan landasan pemikiran yang hari ini digunakan oleh negeri ini adalah (1) Demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan konsepsi ini, maka tercermin bahwa rakyat memegang kuasa penuh atas semuanya, ia menjadi sumber, obyek sekaligus subyek atas segala sesuatu.
Dalam konteks negara maka rakyat menjadi sumber aturan (benar-salah, baik-buruk), sekaligus menjadi subyek pelaksana aturan yang dihasilkannya, juga menjadi obyek atas aturan main bernegara yang telah dihasilkannya pula.

Yang kedua (2) wujud operasional demokrasi adalah membasiskan pada konsepsi dasar trias politika oleh montesqueiu. Dengan menggunakan dasar pemikiran inilah mewujud DPR/D, Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota, Kejaksaan/Peradilan/Mahkamah Agung.

Telaah kritis dari ini adalah bahwa landasan pemikiran terkait dengan software yang digunakan untuk mengelola negeri ini secara mendasar justru menjadi titik lemah-memberi peluang besar terjadinya abuse of power.

Sebagai sebuah konsepsi pemikiran berbasis manusia, yang kita tahu bahwa pandangan manusia itu terbatas pun serba relatif, maka pada akhirnya semua aturan itu menjadi banyak celah abuse. Dan hal ini terbukti dalam rentang waktu perjalanan negeri ini. Faktanya pembagian kekuasaan (trias politika)  ini tidak membuat mekanisme check and balances berjalan, yang ada justru antara legistlatif, eksekutif dan yudikatif berkolaborasi dalam prilaku koruptif.

Sebagai pembuat Undang-undang yang orangnya terdiri dari orang-orang partai politik, pada akhirnya eksekutif pun berusaha merangkul sebanyak mungkin parpol dengan iming-iming menteri atau jabatan-jabatan lain di lingkaran eksekutif, disisi lain adanya hakim MA, Komisioner KPK, Jaksa Agung selalu melewati proses politik di DPR sebelum di tetapkan.

Kondisi yang demikian pada akhirnya check and balances hanyalah pepesan kosong, karena pada akhirnya kontrol penuh kekuasaan hanya oleh eksekutif saja.

Dalam konteks penegakan hukum misalnya, akhirnya system hukum pun bisa sangat elastis bergantung kesepakatan politik baik itu dilevel legislative, eksekutif maupun yudikatif. Dan itu manusia. Hukuman koruptor misalnya bisa menjadi ringan atau berat atau ringan sekali, dan pun korupsi yang notabene disebut sebagai extraordinary crime, ternyata pun bisa mendapatkan remisi. Kok bisa? Ya..karena sumber, pelaku dan obyeknya adalah manusia. Ini belum bicara abuse of power di lapangan pengadilan, tentu lebih memiriskan.

Karenanya, demokrasi yang antropocentris justru pada akhirnya menjadi titik lemah dari segala karut marut negeri ini, baik dilapangan politik, ekonomi, social-budaya maupun hukum.

*Syariat, Antitesa Demokrasi*

Syariat Islam adalah jalan lain yang justru berbeda dan bisa menjadi solusi dari cacat pemikiran demokrasi.

Jika memakai istilah centris, maka jika demokrasi adalah antropocentris maka Syariat adalah Allahcentris.

Karena syariat membasiskan diri pada wahyu Allah. Dan wahyu ini bersifat tetap, melintasi zaman dan tempat. Memang ada dalam beberapa nash terdapat beda tafsir, namun Islam memilki metodologi khas untuk tetap menjamin bahwa beda yang ada tetap pada koridor.

Ulama dan sanad menjamin bahwa beda yang terjadi bukanlah sebagaimana utara dan selatan namun selayaknya beda apakah naik dari stasiun lempuyangan atau stasiun tugu yang pada akhirnya sama naik kereta api dan rel yang sama.

Dengan syariat maka, korupsi serta perilaku koruptif tidak akan pernah bisa merajalela, karena syariat telah memiliki rumusan hukum yang menjerakan, yang pasti dan tidak berubah serta tetap manusiawi. Ketika palu hakim sudah terketuk, tidak ada kompromi, tidak ada perubahan konsepsi hukum karena landasannya, bagaimanapun akan tetap sama yakni al Qur’an dan Sunnah. Sesuatu yang tidak bisa kita temukan dalam system demokrasi yang men”dewa”kan manusia, dan karenannya kompromi adalah jamak dalam berbagai peristiwa. Wallahu a’lam bishowab []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox