Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 20 September 2018

DEMOKRASI BUTUH ULAMA?



Aminudin Syuhadak
LANSKAP

ILC edisi 18 September 2018 mengangkat tema seputar Ijtima' Ulama 2. Seperti biasa ada dua kubu pro-kontra terkait ijtima' ulama tersebut. Tentu kubu yang pro adalah pendukung paslon Prabowo-Sandi dan kubu kontra adalah pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Seperti narasi pembuka oleh host ILC Karni Ilyas, bahwa suara umat Islam sebagai pemilih mayoritas dalam pilpres 2019 nanti tentu tak dapat diabaikan begitu saja yang artinya perebutan suara mereka akan menjadi sangat sengit. Terjadinya saga pilih-memilih ulama sebagai cawapres kedua capres tentu menggambarkan seksinya suara umat Islam.

Adagium "umat ikut ulama" sangat dipahami kedua kubu koalisi, sehingga ulamalah yang mereka jadikan kunci untuk merebut hati umat dengan ujungnya adalah merebut suara mereka di pilpres nanti. Pertanyaannya, bagaimanakah sesungguhnya posisi ulama bagi demokrasi?

Sejatinya demokrasi tidak pernah memandang status ulama atau bukan untuk memenangkan kontestasi pemilu. Demokrasi hanya mementingkan kemenangan suara tanpa peduli siapa dan bagaimana caranya. Ibaratnya jika ingin mendapat dukungan para penyimpang seksual seperti LGBT maka demokrasi pun akan menyeponsori tokoh yang pro LGBT untuk dimenangkan dalam kontestasi pesta demokrasi. Jadi, ulama atau bukan mereka hanyalah lipstik atau -maaf- bemper bagi kontestan pesta demokrasi, yang penting bisa menarik suara pemilih muslim.

Bahkan manakala ulama itu pun berhasil ada di kekuasaan mereka pun dipaksa untuk larut dengan habitat demokrasi. Demokrasi memang memberikan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi dalam politik namun dengan catatan selama itu sesuai dengan misi demokrasi yaitu menegasikan peran agama dalam pengaturan kehidupan publik. Demokrasi tak lebih sekedar alat melanggengkan kepentingan para kapitalis-liberal yang sekularistik. Sehingga keberadaan aturan/ syariat suatu agama, utamanya Islam,  adalah ancaman mematikan untuk kepentingan mereka.

Inilah perbedaan mendasar antara demokrasi dengan sistem politik Islam. Islam mendudukkan politik sebagai sistem untuk melayani publik agar mereka mendapatkan kemuliaan sesungguhnya sebagai manusia. Ini berlaku untuk semua, bukan hanya untuk muslim. Hanya dengan aturan Islam yang notabene berasal dari Alloh sang pencipta kehidupan sajalah seluruh makhluk di dunia ini akan mulia dan berkeadilan, karena hanya Alloh yang Mahatahu yang terbaik untuk makhluknya. Tentu untuk hal teknis menjadi domain manusia untuk mengkreasikan dengan catatan tidak terlepas dari koridor syariat.

Dan yang paling faham dengan syariat Islam adalah tentu para ulama yang lurus, yang hanya bermanhaj kenabian, yang wasathiyah dan tidak sudi berkompromi dengan sistem apapun selain Islam. Sebagai pewaris Nabi merekalah yang memiliki kapasitas mengajarkan sekaligus menjalankan syariat Islam dalam segala aspeknya, termasuk politik di dalamnya.

Untuk itu diperlukan ulama yang selain faqih soal agama tapi juga ahli politik Islam, inilah figur ideal pemimpin dalam perspektif Islam. Atau bisa juga dibalik yaitu pemimpin yang memiliki kapasitas ulama yang istiqomah menjalankan syariat secara utuh, bukan ulama yang justru mudah tunduk di bawah hegemoni nilai-nilai yang tidak Islami seperti kapitalisme yang sekuler dan liberal. Inilah pemimpin yang ulama dan ulama yang pemimpin.

Dan patut dicatat bahwa kapabilitas ulama tak cukup dilihat dari gelar seperti kiyai haji, tuan guru atau yang lainnya. Dan justru kepatutan seseorang ulama terukur dari keberaniannya untuk menasehati pemimpin yang menyimpang dari tuntunan agama, pemimpin yang memerintah berdasarkan syahwat kekuasaan dan kepentingan duniawi, bahkan tak segan bercitra palsu. Tapi apakah ulama seperti ini yang dikehendaki demokrasi?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox