Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 05 September 2018

Bencana Politik dari Kota Malang



Aminudin Syuhadak
LANSKAP

Miris, sangat memprihatinkan. Mungkin dua kata itu masih kurang bisa menggambarkan situasi di DPRD Kota Malang saat ini. 41 anggota dari total 45 anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka tipikor oleh KPK. Praktis tinggal 4 orang anggota yang aktif.

Plus, kasus ini juga menyeret mantan walikota dan seorang pejabat kota Malang. Artinya kasus ini berhasil mendekamkan 43 tersangka, rekor yang sangat memalukan bagi kota yang terkenal  sebagai "kota pendidikan".

Inilah potret kelam demokrasi. Jika tipikor hanya dilakukan 1-2 orang Anda boleh bilang itu salah oknum, tapi jika dilakukan oleh ketua dewan dan 90% anggotanya berkolaborasi dengan pimpinan eksekutif ini jelas bukan kesalahan oknum, ini salah sistem!

Mari kita logika sejenak, ketika eksekutif membuat  rancangan APBD kemudian menyuap legislatif agar mengesahkan rancangan tersebut itu artinya adar penyimpangan dalam RAPBD tersebut yang demi mendapat pengesahan harus 'dilicinkan'. Dan ketika legislatif mau menerima pelicin tersebut itu artinya mereka mengetahui adanya penyimpangan. Inilah persekongkolan para pengkhianat amanah rakyat yang tak bisa ditolerir berapapun nilai suapnya.

Dan para pengkhianat ini dihasilkan melalui sistem politik demokrasi. Oleh karena itu sorotan tidak hanya diarahkan kepada pelaku tetapi juga harus kepada sistem yang memungkinkan persekongkolan khianat itu terjadi. Jadi kali ini saya senada dengan Mahfud MD ingin menyimpulkan bahwa malaikat pun jika masuk ke sistem demokrasi akan dipaksa jadi iblis! Barangkali terlalu sarkastik tapi fakta tidak bisa menampik idiom tersebut.

Terakhir saya ingin bertanya, beranikah Anda menjamin ini hanya terjadi di Malang? Oh...malangnya Malang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox