Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 10 Agustus 2018

Ulamanya Demokrasi


IMG-20180202-WA0034.jpg
Oleh: Firdaus Bayu (Pusat Kajian Multidimensi)

Akhirnya Jokowi mengumumkan siapa pasangan resminya pada ajang pilpres tahun depan. Kamis (9/8) malam media banjir kabar soal K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden Jokowi. Kabar tersebut tentu mengagetkan banyak kalangan, termasuk elit politik negeri yang selama ini ada di pusat. Kabar tersebut membuat sebagian umat Islam kebingungan. Pasalnya, Jokowi selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tidak pro Islam, namun kali ini dia malah memilih berdampingan dengan tokoh Islam. Ada apa?

Jika kita cermati, dinamika peta capres-cawapres tahun ini memang penuh kejutan. Ada beberapa faktor yang menjadi kemungkinan motif seorang calon presiden menggandeng tokoh agama sebagai cawapresnya. Di antaranya ialah kepentingan untuk mendulang suara pada pesta pemilu. Sebagaimana kita tahu, Ma’ruf Amin yang merupakan ketua MUI adalah seorang tokoh nasional yang sudah dikenal publik sebagai insan agama senior. Dengan menggandeng beliau, tentu suara umat Islam terutama jamaah beliau secara logika bisa lebih mudah mengalir untuk Jokowi. Di samping itu, poros Prabowo Subianto juga didukung oleh ulama. Hasil ijtima ulama merekomendasikan namanya dengan dua calon pendamping yang juga merupakan tokoh agama, yakni Salim Assegaf dan UAS. Untuk itu, tampaknya Jokowi membutuhkan pendamping yang religius dalam rangka mengimbanginya. Sebelum pengumuman resmi soal Ma’ruf Amin sebagai cawapres, belakangan memang beliau sering dikabarkan dekat dengan Jokowi. Entah apa yang terjadi. Yang jelas, kedekatan beliau sebagai ulama terhadap penguasa sudah banyak menuai kritik.
Kita tentu merasa prihatin, jika ulama hanya dijadikan alat dongkrak suara dalam perhelatan pemilu. Namun demikianlah yang terjadi dalam demokrasi. Demokrasi hanya menghitung jumlah suara, maka apa saja bisa dilakukan demi terkumpulnya banyak suara. Popularitas sangat penting bagi seorang calon, pencitraan jelang pemilu sudah menjadi kebiasaan. Mengapa? Karena dalam demokrasi kejar targetnya ialah jumlah suara. Maka tak heran jika dalam demokrasi banyak artis yang dipasang sebagai jagoan, termasuk tokoh agama.

Nampaknya kita perlu merenung lebih dalam, bahwa persoalan negeri ini tidak sekedar soal siapa yang memimpin, namun juga sistem apa yang digunakan dalam memimpin. Hingga hari ini, Jokowi tetaplah Jokowi, yang selama satu periode kepemimpinan ini telah menunjukkan model kepemimpinannya yang penuh polemik dengan sistem demokrasinya. Catat, dengan sistem demokrasinya. Bergandengannya Jokowi dengan tokoh agama tak mengubah apa-apa kecuali hanya nama. Begitu pula dengan rivalnya nanti, semua itu hanyalah nama selagi sistem politiknya masih sama. Indonesia tidak sekedar butuh ganti presiden, capres-cawapres religius, atau gabungan kepemimpinan antara ulama dan umara. Tidak, tidak sebatas itu. Komponen negeri ini sangat banyak. Pemimpin tidak hanya presiden dan wakilnya. Urusan negeri ini juga meliputi persoalan ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Jika bisa dipertimbangkan, nampaknya Indonesia butuh sistem baru yang lebih mensejahterakan, sistem Islam misalnya, yang secara akidah tentu lebih berkesusaian dengan keyakinan mayoritas rakyat negeri ini, tak ada salahnya dicoba. Jika itu yang terbaik buat Indonesia, mengapa tidak? Ulama di akhir zaman ada banyak. Jadilah ulama atau pengikut ulama yang lurus dan ikhlas memperjuangkan kemenangan agama, bukan ulama yang bisa dibeli demokrasi. Waspada 2019!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox