Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 23 Agustus 2018

PUNGLI SIM SUDAH RAHASIA UMUM, KPK HARUS BONGKAR SEMUA



Aminudin Syuhadak
LANSKAP

Tribun-Video.com melansir Kompas.com Selasa (22/8/2018), OTT terhadap Kapolres Kediri berawal dari tertangkapnya lima calo, yaitu Har (36), Bud (43), Dwi (30). Alex (40), Yud (34) pada Sabtu (18/8/2018) dan seorang PNS berinisial An.

Kasus tersebut terbongkar setelah ada laporan dari warga tentang adanya dugaan pungli SIM di Satpas Polres Kediri. Apalagi berdasarkan informasi, para pemohon SIM dikenakan biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah yang bervariasi.  Yaitu, antara Rp500 ribu hingga Rp650 ribu per orang, tergantung jenis SIM.
http://video.tribunnews.com/view/58868/terlibat-pungli-sim-kapolres-kediri-terima-rp50-juta-per-minggu-terkuak-alur-dari-calo-ke-pejabat?_ga=2.23625981.678496781.1534980003-amp-Q0QoAnvdv_pWQzS0Tsj_2Q

BONGKAR

Terbongkarnya kasus di atas patut diduga kuat hanyalah fenomena gunung es. Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa praktek pungli pembuatan SIM adalah hal yang jamak terjadi sejak dahulu dengan istilah "nembak SIM".

Bahkan dengan sistem on line saat ini menjadi ajang empuk para pelaku untuk menjaring korban pencari SIM. Dengan jumlah uang tertentu melalui calo bisa mencari SIM di Polres kota lain bila ingin langsung dapat SIM. Bahkan informasi di lapangan ada yang nilainya fantastis hingga 900 ribu untuk mendapatkan SIM A satu hari jadi. Modusnya para pencari SIM dikoordinir secara kolektif oleh calo kemudian dibawa berombongan ke polres kota lain untuk mengikuti proses mendapatkan SIM tersebut. Serangkaian prosedural diikuti hanya untuk formalitas saja.

Ini jelas memprihatinkan sekali, kasus kriminal justru terjadi di tempat penegak hukum. Dengan terbongkarnya kasus di Kediri ini harus dijadikan jalan pembuka untuk KPK membongkar kasus serupa di seluruh Indonesia. Masyarakat juga harus terdorong untuk lebih berani melaporkan kasus "nembak SIM".

Ini juga menjadi tamparan memalukan bagi institusi Polri setelah kasus korupsi alat  simulator ujian SIM beberapa tahun kemarin. Polri harus bertindak ekstra tegas dan cepat membersihkan lembaganya dari praktek-praktek kriminal seperti ini. Jangan sampai sebagai penegak hukum Polri justru melecehkan hukum itu sendiri. Termasuk mengevaluasi prosedur pembuatan SIM, jangan sampai muncul asumsi publik bahwa ujian SIM sengaja dibuat sulit agar pencari SIM lebih memilih jalan pintas daripada tidak lolos ujian SIM. Tolong dicatat Pak Kapolri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox