Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 15 Agustus 2018

Pangkas Biaya Obat, BPJS Digugat



Oleh : Widya Tantina


Beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan soal BPJS mengalami defisit anggaran, hingga harus melakukan penghematan pembiayaan terhadap beberapa layanan kesehatan. Dan dampaknya langsung dirasakan oleh Juniarti, penderita kanker payudara HER2-positif. Pasalnya, sejak 1 April 2018 ia tak dapat lagi mengkonsumsi Trastuzumab, karena penjaminannya telah dihentikan oleh BPJS Kesehatan. Akibatnya, Juniarti dan suaminya menggugat manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Presiden Joko Widodo terkait penghentikan penjaminan obat Trastuzumab ini. (cnnindonesia 27/7/2018)
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan tidak akan menjamin tiga layanan kesehatan. Di antaranya meliputi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Isu tersebut muncul seiring diterbitkannya Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan pada 25 Juli 2018 kemarin (jambi.tribunnews 30/7/2018). Alhasil, bergolak lah hati para pasien menghadapi peraturan baru ini.
Bukan karena khawatir tarif BPJS akan dinaikkan. Namun khawatir jika angsuran yang mereka bayar tiap bulan dengan susah payah, tak bisa lagi mengcover kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan ke depannya. Miris, sudahlah rakyat dipaksa membayar angsuran setiap bulan. Didenda, bahkan diancam tidak mendapat layanan kesehatan jika terlambat atau tidak mampu membayar, kini harus rela haknya dipangkas sepihak. Sungguh, kondisi yang amat tidak menentramkan.
Dari sini kita mulai bisa membaca bahwa ada kesalahan dalam tata kelola penyelenggaraan jaminan kesehatan. Tidak hanya masalah teknis, namun juga soal 2 prinsip yang melandasinya. Yaitu, asuransi sosial dan ekuitas yang menghantarkan kebijakan ini menjadi komersialitas semata. Akhirnya, konsep pelayanan kesehatan yang ada lebih mengarah pada jaminan kesehatan yang diperdagangkan.

Jaminan Kesehatan yang Menentramkan
Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, menjadi sebuah keterpaksaan bagi masyarakat menjadikan BPJS sebagai jalan satu-satunya untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang utuh dan menentramkan. Masyarakat seolah digiring untuk lupa bahwa ada sistem Jaminan Kesehatan yang lebih menentramkan selain BPJS, bahkan lebih baik sistem dan pengelolaannya. Yaitu jaminan kesehatan yang dikelola dengan sistem berdasarkan syariah islam.
Kesehatan dalam islam adalah kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi, sehingga tidak boleh adanya komersialisasi. Dan tanggungjawab ini harus diemban oleh negara selaku pihak yang diberi amanah oleh Allah Ta’ala mengurusi urusan umat. Sebagaimana telah ditegaskan Rasulullah dalam tuturnya, ”Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al-Bukhari).
Sehubungan dengan itu, dipundak pemimpin negara pulalah terletak tanggung jawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan; penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini; sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik, seperti listrik, transportasi dan air bersih; dan tata kelola keseluruhannya.
Artinya, apapun alasannya merupakan perbuatan batil yang dibenci Allah SWT manakala fungsi negara dikebiri sebatas regulator dan fasilitator, sementara fungsi dan tanggungjawab lainnya, seperti penyelenggaraan/pelaksanaan diserahkan kepada korporasi ataupun swasta. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat baik kaya atau miskin tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum.

Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan aturan syariah termasuk pemisahan pria dan wanita serta hukum-hukum syariah lainnya. Juga harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat dalam sistem Islam: Pertama, sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit). Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah.
Wallâh a’lam bi ash-shawâb.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox