Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Sabtu, 25 Agustus 2018

Kunjungan Menlu AS: Menyemai Harapan Palsu bagi Indonesia


Oleh:Umi khusniah

Tanggal 5 agustus 2018 kemarin presiden Republik Indonesia Jokowidodo menerima kunjungan menteri luar negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di istana merdeka. Menurut menteri luar negeri RI, Retno marsudi mengungkapkan bahwasanya kunjungan tersebut membahas sejumlah Hal, salah satunya hubungan bilateral yang telah terjalin selama ini antara Indonesia Dan Amerika Serikat. Pertemuan tersebut juga membahas soal kerja sama antara kedua negara Dalam bidang ekonomi. Bagi Indonesia maupun AS berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama disektor perdagangan. Selain itu salah satu Hal yang disoroti oleh presiden Jokowi yaitu soal langkah pemerintahan AS yang mengevaluasi fasilitas keringanan bea masuk bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia atau yang disebut dengan generalized system of preferences (GSP).

Jika Kita lihat selama ini hubungan kerjasama yang telah berjalan adalah menonjolkan peran swasta Dan meminggirkan peran negara. Kemudian menguatlah negara korporasi yang lebih  memihak kepada pemilik modal, terutama  kepentingan kapital asing. Jika kita lihat Indonesia saat ini terjerat dalam persoalan rumit yang membelenggu. Yaitu perjanjian international yang mengikat seperti investasi Dan perdagangan. Dalam pengurusan pemerintahanpun indonesia masih Dalam intervensi asing dalam merancang undang-undang yang kemudian disahkan oleh DPR. Dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia belum mampu bergerak sendiri dalam mengatur permasalahan rumah tangganya sendiri. Sehingga masih membutuhkan negara lain untuk membantu, mengoreksi bahkan meminta persetujuan mereka. Disisi lain negara penghimpun kapitalisme justeru menggunakan kesempatan ini sebagai alat untuk mengontrol sejauh mana keberlangsungan rumahtangga suatu negara. Baik disisi pertumbuhan ekonomi, keamanan, maupun kondisi perpolitikannya. Di lapangan legislatif intervensi  asing sangatlah nyata, lebih dari 76 UU yang draftnya dilakukan oleh pihak asing, seperti UU Migas, UU PM, UU Kelistrikanbdan lain-lain. Sedangkan dari sektor keamanan sudah dapat Kita ketahui bahwasanya banyak pangkalan barat yang mengontrol Indonesia sejak dideklarasikannya war on terorism diseluruh daerah nusantara.

Sebagai negara pemakai sistem pemerintahan demokrasi sudah menjadi kewajiban bagi para penganutnya untuk selalu taat pada negara pencetusnya. Barat berusaha menggiring negara agar berjalan sesuai dengan arahan negara adidaya. Negara industri besar itu menciptakan iklim yang kondusif agar rezim yang berkuasa secara sadar maupun terpaksa mengikuti arahan tersebut. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, IMF memaksa Indonesia menerima letter of intent (LOI) yang berisi kebijakan jangka panjang sepenuhnya dibawah IMF. Dan saat itulah raksasa-raksasa kapitalis dunia seperti Caltex, Shell, Exxon mobile, Chefron dan lainya menguasai aset negara. Jadi jangan heran jika rezim menganut paham neoliberalisme Dalam mengatur negeri ini.  mengalami  Alih-alih sebagai negara pengikut yang butuh akan bimbingan negara barat ternyata merekalah yang sebenarnya membutuhkan Kita untuk menjaga keberlangsungan negaranya. Dengan kata lain barat menjajah negara-negara pengikutnya Demi nama demokrasi. Hegemoninyapun sangat kuat pada negara jajahannya. Sehingga wajar jika barat mengalami krisis dampaknya sampai kenegara kita. Dan sebaliknya jika barat makmur Dan sejahtera Kita tetap menderita walaupun Kita punya segalanya, Karena begitulah kehidupan negara jajahan. Sehingga selamanya Kita tidak  akan pernah bisa mengakhiri semua problema yang terjadi di negeri ini sebelum Kita melepaskan semua ikatan-ikatan yang telah Kita pautkan pada negara penjajah barat.

Walhasil sebagaimanapun bentuk neoimperialisme barat yang dibungkus dengan kunjungan  kerjasama adalah sebuah ancaman yang sudah menjadi kenyataan yang Harris disadari oleh anak negeri.

Berdasarkan teori dan kenyataan yang ada kapitalisme telah melahirkan sistem eksploitasi yang menyengsarakan mayoritas manusia atas segelintir manusia.

Adapun Islam sebagai ideology selama 14 abad terbukti telah menjadi payung kesejahteraan Umat manusia di dua pertiga dunia. Maka sudah selayaknya Kita kembali kepada sistem yang sudah terbukti menyejahterakan manusia bukan pada sistem yang sudah terbukti menyengsarakan manusia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox