Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 30 Agustus 2018

Konsumsi Korupsi Demokrasi


Oleh : Septa Yunis
(Staf Khusus Muslimah Voice)

Kasus korupsi di negeri ini semakin menggila dan menjadi-jadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Tinggi Medan. Dari OTT tersebut KPK menetapkan hakim dan panitera sebagai tersangka kasus suap untuk mempengaruhi putusan suatu perkara. Hakim tersebut atas nama Merry Purba yang merupakan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Selain Merry ada tiga tersangka yang di tetapkan KPK, yaitu Helpandi selaku Panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi dari unsur swasta, dan Hadi Setiawan yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin. (detiknews.com 29/8/2018)

Kasus korupsi di Indonesia bak jamur di musim hujan. Selain kasus di atas KPK juga menetapkan Menteri Sosial, Idrus Marham menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 dan membuat dirinya harus mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial, selain itu dirinya juga mengundurkan diri dari kepengurusan partai Golkar yang selama ini menaunginya. Korupsi masih menjadi penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Hal ini dibuktikan dengan catatan KPK pada akhir 2017. KPK mencatat  kasus korupsi selama 2017 lebih banyak dibandingkan data 2016 lalu. Tercatat, ada 93 perkara suap yang ditangani KPK di 2017. Jumlah ini meningkat dari 79 kasus pada 2016. Di tahun 2018 ini sudah banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan kepala daerah.

Para pejabat kian berani dan tega mencuri uang rakyat yang semakin terjerat. Pejabat yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah menyalahgunakan jabatannya. Kekuasaan hanya dijadikan alat mereka untuk mengumpulkan harta. Banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi berharta melimpah ruah. Sebut saja mantan Mensos Idrus Arham yang terjerat kasus dugaan  korupsi proyek PLTU Riau-1, Berdasarkan penelusuran IDEAonline di situs acch.kpk.go.id, Idrus Marham terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 29 Desember 2009.

Di lansir dari Serambi.news.com (26/8/2018) Dalam laman acch.kpk.go.id, Idrus tercatat melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Harta Idrus tercatat Rp9.531.079.160 dan 40.000 dollar AS dengan harta tidak bergerak total nilanya mencapai Rp7.976.391.000. Harta berupa tanah dan bangunan itu tersebar di sejumlah daerah.

Di antaranya tanah dan bangunan di Jakarta Timur seluas 400 meter persegi dan 768 meter persegi yang merupakan perolehan sendiri pada 2002. Kemudian, tanah dan bangunan seluas 612 meter persegi dan 245 meter persegi di kota Makassar, yang merupakan perolehan sendiri pada 2004. Selanjutnya untuk harta bergerak, nilai total harta yang dimiliki Idrus Marham saat itu Rp800.000.000. Harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya (mobil) yang dimiliki Idrus Marham itu ada beberapa jenis. Salah satunya mobil Toyota Vellfire senilai Rp500.000.000 yang merupakan perolehan sendiri pada 2009. Untuk harta bergerak lain, Idrus Marham memiliki logam mulia dan batu mulia senilai Rp155.000.000. Sementara itu, Idrus memiliki giro dan setara kas senilai Rp769.688.160 dan 40.000 dollar AS. Dia tercatat memiliki utang Rp170.000.000. Total harta Idrus Marham dikurangi hutang yakni Rp9.531.079.160. Sebagai perbandingan, nilai harta Idrus Marham itu naik dari saat dia melaporkan LHKPN pada 1 Desember 2004 silam. Pada 2004, Idrus hanya memiliki total kekayaan Rp5.199.688.160.

Kenaikan harta hampir 5M ini bukanlah angka yang sedikit ditengah ekonomi masyrakat yang semakin terpuruk dan mengenaskan. Inilah yang membutakan mata para pejabat yang seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan perampok uang rakyat. Kekuasaan di dalam demokrasi merupakan jalan pintas mengumpulkan materi. Selain itu, penerapan sistem demokrasi yang mirip politik berbiaya tinggi juga membuat para pejabat gelap mata. Artinya demokrasi adalah sistem yang di dalamnya membutuhkan biaya tinggi untuk menjalankannya. Oleh karena itu, para pemerannya akan mencari dana pengganti untuk menggantikan dana yang sudah banyak di keluarkan.

Demokrasi bukti sistem yang gagal dalam mengurusi rakyat. Faktanya demokrasi memuluskan para perampok uang rakyat menjalankan aksinya. Slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya pemanis dan penghibur semata. Nyatanya demokrasi adalah dari uang, oleh uang dan untuk uang. Itu adalah fakta.
Sudah saatnya rakyat melek dengan keadaan yang tengah dialami negeri ini. Keadaan dimana akibat penerapan demokrasi yang semakin bobrok. Saatnya kembali kepada Islam dimana kekuasaan hanya Allah yang memegang, sedangkan manusia hanyalah pelaku amanah. Dengan begitu membuat manusia sadar kekuasaan yang dia punya hanyalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu kekuasaan di dalam sistem Islam menjadi alat penghambaan kepada Allah SWT, dengan begitu akan mewujudkan kemuliaan umat secara keseluruhan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox