Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 30 Agustus 2018

Kisruh Vaksin "Haram" Dan Solusi Islam Menyelesaikannya


Oleh : Yuchyil Firdausi, S. Farm., Apt (Apoteker, Anggota Help-S Muslimah)

Gonjang-ganjing seputar masalah vaksin di tengah masyarakat hingga hari ini masih belum terselesaikan. Berita terbaru yang diperbincangkan adalah tentang vaksin MR yang diproduksi Serum Institute of India (SII) dan didistribusikan di Indonesia oleh Biofarma. Berdasarkan fatwa MUI, vaksin MR  ini termasuk vaksin haram karena dalam proses produksinya menggunakan tripsin (enzim yang diperoleh dari hasil ekstraksi pankreas babi) sebagai katalisatornya. Namun karena keadaan darurat yang mana rubella menjadi mewabah di Indonesia sehingga vaksin ini menjadi mubah digunakan (mui.or. id). Hal inilah yang selama ini menjadi perdebatan antara provaks dan antivaks.

Vaksinasi adalah tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh dengan tujuan untuk mendapatkan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksin adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Vaksin dapat dibuat dari bakteri, riketsia, atau virus. Jenis vaksin virus menurut Kistner terdiri dari 3 yaitu vaksin virus hidup yang dilemahkan, vaksin virus inaktif/mati, dan vaksin subunit. Dalam dunia medis, pengobatan mencakup tindakan preventif (pencegahan), kuratif, dan rehabilitatif. Vaksinasi termasuk tindakan preventif (pencegahan).
Dalam menyikapi vaksin masyarakat pun dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pro vaksin (provaks), antivaksin (antivaks)  dan prochoice. Masing-masing kelompok saling meng-klaim pendapatnya yang paling benar karena masing-masing juga memiliki argumen.

Lantas bagaimana sikap seorang muslim dalam memandang vaksin?  Maka sudah seharusnya umat muslim berpegang pada syariat Islam. Sebagai umat muslim seharusnya tidak perlu ada keraguan dalam menentukan sikap dalam hal vaksin (secara umum). Asy-Syaikh ‘Atha bin Khalil Abu Ar-Rasythah menyatakan bahwa hukum vaksinasi adalah sunnah sebagaimana sama halnya dengan hukum berobat yaitu sunnah, kecuali jika telah dipastikan bahwa jenis tertentu dari vaksin tersebut memang berbahaya misalnya terdapat bahan-bahan kandungan yang merusak atau berbahaya karena suatu sebab maka hukumnya haram. Jika terdapat bahan yang najis dan haram dalam proses produksinya maupun komposisinya, maka hukumnya makruh menurut syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Maka sikap seorang muslim terhadap vaksin bergantung pada hukum syara' terhadap vaksin tersebut.
Lantas mengapa hingga hari ini kisruh vaksin tak kunjung selesai? Tidak lain karena masyarakat yang mayoritas muslim mengharapkan vaksin yang halal yang masuk ke dalam tubuh mereka. Di satu sisi, selama ini yang menjadi pro kontra salah satunya adalah penggunan tripsin sebagai katalisator (fungsinya untuk memanen antigen vaksin, di produk akhir tidak ada tripsin) yang diperoleh dari ekstraksi pankreas babi. Di sisi lain, penyakit-penyakit yang mewabah misalnya rubella, difteri, polio, dan sebagainya, untuk saat ini pengobatannya bisa dilakukan hanya dengan cara preventif yaitu dengan vaksinasi karena belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang mewabah tersebut. Dalam perjalanannya, dibutuhkan penelitian (Research and Development;  R&D) dan beragam uji hingga ditemukannya vaksin tersebut dan vaksin siap digunakan.  Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga tuntutan untuk menggunakan vaksin yang dalam proses produksinya hanya bahan-bahan yang halal digunakan memang tidak mudah untuk kondisi saat ini.

Mengapa menjadi tidak mudah?  Karena sistem kapitalisme yang menguasai dunia saat ini telah menjerat negeri-negeri muslim dengan hutang yang mengakibatkan negeri muslim tidak memiliki kekuatan ekonomi yang stabil. Dengan hutang itu pula negeri kaum muslim terintervensi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil harus menyesuaikan dengan si penghutang. Padahal banyak dari negeri-negeri muslim yang dikaruniai kekayaan alam yang jika itu mampu dikelola secara mandiri dan sesuai syariat Islam maka bukan tidak mungkin kekuatan ekonomi akan stabil. Penemuan vaksin yang membutuhkan biaya yang tidak sedikitpun akan mampu didanai tanpa terkendala dengan hutang. Tidak menutup kemungkinan juga upaya-upaya untuk menemukan obat selain vaksin terhadap penyakit-penyakit yang mewabah bisa dilakukan tanpa terkendala biaya.

Negeri ini juga seluruh dunia dan alam semesta adalah milik Allah SWT. Ketika Allah menciptakannya, Allah telah menyediakan aturan pula. Maka sudah seharusnya kita kembalikan lagi semua aturan berdasarkan aturannya Allah. Aturan dalam mengelola kekayaam alam, aturan dalam mengelola negeri, aturan dalam urusan umat, aturan dalam berobat, dan aturan-aturan lain harus berdasarkan kitabullah dan sunnah. Kesehatan dan pengobatan merupakan salah satu tanggungjawab negara yang menjadi urusan pemeliharaan yang wajib dipenuhi. Negara harus mampu menjamin ketersediaan obat yang bersih dari segala bahan-bahan yang najis dan sifatnya suci dan mampu menjamin layanan kesehatan yang aman dan halal. Hakikatnya Allah SWT yang Maha Menyembuhkan:
“Dan jika aku sakit, Dialah Allah yang menyembuhkanku” (TQS. Asy-Syu’araa [26]: 80)

Negara juga harus mampu mendorong ilmuwan-ilmuwan untuk senantiasa mencari obat-obat tak terkecuali juga vaksin yang halal. Kemampuan mendorong ilmuwan ini juga harus disokong oleh pembiayaan dari negara tanpa dipersulit dan tanpa diintervensi asing. Semua itu dapat dilakukan jika negara memilki landasan akidah Islam serta menegakkam hukum Islam dalam mengatur urusan-urusan umat. Wallahu'alam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox