Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 20 Agustus 2018

INDONESIA TERSANDERA, WTO UNTUK KEPENTINGAN SIAPA ?




Oleh : Aisyah, S.H

Hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serika (AS) kembali memanas. Amerika telah mengajukan permohonan kepada World Trade organization (WTO) agar memberikan sanksi denda kepada Indonesia sebesar US$ 350 juta atau setara Rp 5,04 triliun.
Permohonan tersebut disampaikan AS karena Indonesia dinilai gagal memenuhi putusan WTO terkait impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dalam Dispute Settlement 478. Sesuai keputusan WTO, Indonesia wajib melaksanakan keputusan tersebut pada 22 Juli 2018. AS merasa dirugikan dengan kebijakan non tarif yang dilakukan Indonesia. Sesungguhnya Pemerintah telah merespon keputusan WTO dengan mengubah aturan di tingkat menteri, meski proses yang ditempuh bertahap dan terus berlangsung hingga saat ini.
Kasus ini bermula ketika Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non tarif untuk sejumlah produk pertanian dan peternakan AS dan Selandia Baru ditahun 2016. Indonesia beralasan penerapan aturan ini bertujuan untuk melindungi petani dan peternak lokal. Sebaliknya, AS dan Selandia Baru menilai aturan tersebut tidak sesuai dengan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang disepakati antar anggota WTO. Kemudian, kedua negara tersebut mengadukan kebijakan Indonesia ini ke WTO. Hasilnya, Indonesia dinyatakan kalah. Hingga kini, baru AS yang resmi mengajukan sanksi terhadap Indonesia ke WTO.
Bagaimana WTO Bekerja
World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia, yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan General Agreement on Tariff and Trade (GATT), persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.

WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, International Trade Organization). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World  Trade Organization. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.

Sejak berdirinya, WTO memang merupakan forum untuk membuat berbagai kesepakatan perdagangan, namun kesepakatan tersebut sebenarnya bukanlah kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang WTO buat.

Kerangka liberalisasi dan privatisasi pasar pada prinsip WTO memegang peranan penting. Liberalisasi  dan privatisasi yang didukung oleh WTO akan membuat peraturan-peraturan pemerintah sulit untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya terlebih lagi negara-negara berkembang yang menjadi target pasar ekonomi negara-negara maju. Maka sejatinya, WTO hanyalah alat penjajahan karena menjadi wadah bagi negara-negara maju yang dikenal dengan empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang,Kanada, dan Uni Eropa) untuk memperluas akses penjajahan melalui liberalisasi ekonomi. Negara kapital inilah yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan.

Pertemuan-pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama "Green Room". Green Room ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference (selama 2 tahun sekali), negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya. Jelas saja strategi penjajahan negara – negara kapital asing telah dimainkan dengan dalih keseimbangan harga internasional dan perdagangan yang adil padahal agenda dibalik paket proposal tersebut tidak lain adalah agenda liberalisasi yakni penguasaan pasar ekonomi dunia yang didominasi oleh negara-negara kapital  asing dengan akses ekonomi dan harga internasional yang dikontrol penuh mereka.

Indonesia Tersandera
Menanggapi putusan WTO, sesungguhnya Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian pada regulasi impor yang dipermasalahkan Amerika dengan tahap reasonable period of time (RPT). Peraturan yang diubah tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan, sedangkan untuk undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Indonesia memang masih minta waktu hingga tahun 2020. Indonesia selama beberapa tahun terakhir mulai melakukan upaya swasembada pangan untuk  membatasi impor khususnya pada produk holtikultura, hewani dan produk hewani. Pembatasan impor inilah yang membuat Amerika berang karena telah kehilangan pasar bagi produk holtikultura mereka. Singkatnya, regulasi pembatasan impor telah mengganggu kepentingan ekspor  Amerika.

Tuntutan Amerika saat ini tidak lepas dari sosok Donald Trump. Rata-rata petani Amerika adalah konstituen Trump pada Pilpres 2016 lalu. Jadi ini merupakan gimmick Trump untuk membela kepentingan konstituennya. Trump hanya memikirkan kepentingan petani di negaranya dan pada saat yang sama abai terhadap kepentingan kemandirian pangan Indonesia. Untuk menguatkan tekanannya, AS mengancam mencabut fasilitas bebas bea masuk terhadap 124 produk Indonesia. Bukan sekedar gertak sambal, evaluasi kebijakan tersebut saat ini sedang dilakukan AS. WTO mempublikasikan dokumen yang diajukan AS pada Senin 6 Agustus 2018 dengan catatan bahwa AS akan terus memperbaharui angka, mengingat perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh.

Hadirnya WTO sebagai wasit perdagangan dunia akan mudah mencengkeram negara-negara anggotanya yang mencoba menarik lebih jauh kepentingan negaranya dengan mengandalkan restriksi perdagangan demi industri, peternak, dan petani mereka. Berdasarkan laporan WTO pada 2013, terjadi peningkatan kebijakan perdagangan yang restriktif. Organisasi tersebut mencatat ada sebanyak 407 kebijakan baru yang dibuat dan diterapkan oleh 130 anggota WTO. Sebanyak 407 kebijakan tersebut berpengaruh terhadap nilai perdagangan dunia sebesar US$ 240 miliar.

Soal restriksi perdagangan, Indonesia termasuk negara yang paling sering kena gugatan oleh negara-negara lain, khususnya negara maju. Dalam catatan WTO, selama 15 tahun terakhir, Indonesia berurusan dengan WTO kurang lebih 25 kali. Sejak 2004, Indonesia sudah digugat 13 kali, dan 12 kali menggugat. Yang menarik, Indonesia umumnya digugat soal isu pertanian dan peternakan. Amerika adalah negara pertama yang melaporkan keberatannya kepada WTO pada awal 2013. Pada tahun yang sama, Selandia Baru juga mengajukan kasus yang sama. Setelahnya, 14 negara lain ikut menebeng kasus serupa, termasuk Brazil. Dalam kasus ini, Indonesia benar-benar dikeroyok total.

Nasib swasembada pangan Indonesia ibarat maju kena mundur kena, termasuk saat menempatkan diri dalam perdagangan internasional. Alih-alih mengejar swasembada, Indonesia malah sering berurusan dengan wasit perdagangan dunia, WTO. Ini menjadii bukti bahwa negara maju tak akan rela negara berkembang seperti Indonesia membangun kemandirian pangan. Upaya-upaya menekan Indonesia melalui jalur sengketa perdagangan jadi ongkos mahal bagi Indonesia dalam mengejar swasembada.

Khatimah
Maka sudah saatnya rakyat Indonesia sadar dan bangkit melawan liberalisme ekonomi yang selama ini telah menjajah Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia sadar dan bangkit melawan penjajahan negara-negara kapital asing tersebut. Perlawanan ini tidak cukup dengan lobi-lobi diplomasi. Namun harus dengan alternatif solusi yang jelas yakni membuang kapitalisme-liberalisme yang merupakan akar dari segala permasalahan di negeri ini. Kemudian mengambil Islam sebagai ideologi dan solusi pengaturan politik ekonomi yang memiliki konsep strategis dalam mengatur kepemilikan dan distribusi yang adil, analisis konsep dan historis telah membuktikan hal tersebut bahwa Islam mampu mensejahterakan masyarakat dunia selama lebih dari 13 abad.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox