Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 23 Agustus 2018

BENCANA NASIONAL ATAU BUKAN, PENANGANAN BENCANA SEPENUHNYA TANGGUNG JAWAB NEGARA


Aminudin Syuhadak
LANSKAP

"Jumlah korban meninggal sampai hari ini tercatat 515 orang, sedangkan luka-luka totalnya 7.145 orang. Berdasar data lima hari lalu, jumlah pengungsi mencapai 431.416 orang," kata Sutopo, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rumah rusak mencapai 73.843 unit dan 798 fasilitias umum dan sosial mengalami kerusakan akibat gempa, dilansir dari Antara.BNPB memperkirakan kerugian akibat gempa di Lombok mencapai Rp 7,7 triliun. "BNPB memperkirakan perhitungan kerugian dan kerusakan dari dampak gempa Lombok ini sampai hari ini Rp 7,7 triliun," kata Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (21/8/2018).
https://googleweblight.com/i?u=https://regional.kompas.com/read/2018/08/21/19041711/5-fakta-terbaru-gempa-lombok-515-korban-meninggal-hingga-kerugian-rp-77&hl=id-ID

CATATAN

Fakta di atas menunjukkan kadar bencana di Lombok, Anda harusnya sepakat dengan saya bahwa itu bukanlah skala bencana yang kecil. Apalagi ternyata gempa tidak hanya terjadi sekali namun bertubi-tubi hanya dalam hitungan hari bahkan masih diprediksi akan terjadi gempa-gempa susulan berikutnya.

Kontroversi penetapan status bencana lombok sebagai bencana nasional atau bukan yang ramai belakangan ini justru menambah keprihatinan. Patut disesalkan bahwa pemerintah bukan saja tidak mampu memberikan bantuan yang optimal, malah justru pemerintah telah menimbulkan kegaduhan baru terkait status bencana di Lombok.

Ini semakin memperlihatkan  kelemahan manajemen dari pihak pemerintah. Selain babak belur di bidang ekonomi dengan dollar yang masih meninggi, harga-harga pangan yang masih jauh dari murah, rupanya kinerja pemerintah juga jeblok dalam hal penanganan bencana. Wajar jika kemudian banyak pihak yang mengkritisi ketimpangan antara anggaran yang digelontorkan untuk Asian Games dan pertemuan IMF dengan jumlah bantuan yang diberikan kepada korban gempa Lombok.

Terlepas perspektif kepentingan dari masing-masing hajatan nasional tersebut, sewajibnya pemerintah memberi prioritas ekstra terhadap penanganan korban bencana apapun yang terjadi di negeri ini. Apalagi dengan skala korban-kerugian dan durasi bencana seperti di Lombok pasti sangat membutuhkan perhatian khusus serta suplai logistik yang memadai untuk korban dan rehabilitasi infrastruktur pasca bencana.

Negaralah yang memiliki segala kewenangan perundangan, negara pula yang berwenang menggunakan segenap kekayaan negara, SDA-SDM dan semua perangkat negara lainnya untuk kemudian dicurahkan secara maksimal untuk mengantisipasi maupun menanggulangi segala potensi bencana di negara ini. Terlebih untuk wilayah yang memang rawan bencana alam seperti Indonesia.

Sehingga apa yang tampak dari penanganan gempa Lombok ini bisa dibaca sebagai ketidakmampuan, bahkan bisa dibaca sebagai kelalaian pemerintah dalam menjalankan fungsi negara untuk melayani dan melindungi rakyatnya dari ancaman bencana alam. Dan justru kelalaian negara seperti ini adalah bencana yang lebih berbahaya daripada bencana alam. Semoga Anda sepakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox