Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 20 Juli 2018

Tolak PT. Freeport, Selamatkan Emas Rakyat!



Oleh: Lukman Noerochim, Ph.D 
analis FORKEI (Forum Kajian Kebijakan Energi)

Jika dulu Freeport mencoba mendekati Presiden Sukarno agar bisa membuka tambang di Erstberg. Namun ditolak oleh Presiden RI pertama yang saat itu menolak keras konsep kapitalisasi barat. Tahun 1967 Sukarno digantikan Presiden Soeharto, di sini Freeport mulai bergerak lagi dan pintu investasi dibuka lebar-lebar oleh presiden yang dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan itu.
Kini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan alasan pemerintah tak mengakuisisi seluruh saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tapi sekitar 51 persen saham. Hal itu disampaikan saat memberikan pembekalan terhadap 725 Capaja di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah hanya melakukan divestasi 51 persen karena Indonesia masih membutuhkan teknologi dari Freeport . "Freeport itu sekarang kira-kira Rp 100 triliun lebih. Karena itu untuk membeli saham 51 persen lebih nilainya hampir Rp 50 triliun. Itu bukan hal yang mudah untuk berbicara investasi," ujarnya.[1]
Menurut saya, alasan Wapres tidak logis, jika kita melihat sepak terjang PT. Freeport selama ini , perusahaan ini telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1967 artinya telah melakukan eksploitasi tambang emas selama kurang lebih hampir 50 tahun. Selama itu pula freport menguras habis cadangan emas di papua. Seperti kita ketahui Tambang Grassberg (Freeport-McMoRan Cooper & Gold) di Papua merupakan tambang emas terbesar didunia yang menyumbangkan sebagian besar simpanan emas AS. (m.liputan6.com). Sedangkan keuntungan yang diperoleh indonesia boleh dibilang sangat kecil tercatat , Royalti yang dibayarkan PT.Freeport  sejak tahun 1967-2014 untuk tembaga: 1.5% emas: 1%. Meski dikabarkan PT Freeport telah sepakat untuk menaikkan royalti menjadi 4% untuk tembaga dan 3.5% emas (migasnews.co), royalti yang diberikan kepada Indonesia jauh di bawah nilai minimum yang berlaku di dunia saat ini, yaitu sebesar 7%. 
Sungguh tidak masuk akal melihat royalty yang besarnya teramat kecil. Kemudian kita melihat sumbangsih PTFI  kepada Indonesia dalam APBN, ternyata total pajak yang dibayar PT. Freport hanya sebesar US$ 192jt (US Securities and Exchange Comission) atau setara dengan Rp 2,6 Triliun. Jadi pajak tersebut hanya menyumbang kurang dari 1% APBN. Inilah wajah asli kapitalisme korporasi asing yang hanya berorientasi kepada keuntungan semata.
Jika mencermati bagaimana kuatnya cengkeraman asing AS melalui Freeport di Papua di tengah profil para pemimpin baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif yang sarat dengan conflict of interest, maka dibutuhkan kesiapan SDM dan sistem yang mampu menjawab persoalan semuanya. Tidak cukup dengan hanya dibentuk Pansus Investigasi Freeport dan Petisi Freeport jika ujung akhirnya nanti hanya memperbaiki konsesi kontrak karya. Belajar dari sejarah maka semangat Stop Freeport harus didukung oleh kekuatan SDM, manajemen dan sistem politik yang kuat. Yang bisa melepaskan dari segala ketergantungan ekonomi dan politik serta berani menghalau segala bentuk intervensi dan invasi militer, politik dan operasi intelijen yang mencengkeram negeri ini. []

[1] https://www.liputan6.com/bisnis/read/3593466/top-3-alasan-ri-tak-beli-100-persen-saham-freeport

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox