Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 20 Juli 2018

Ketika KPK Banyak ‘Pasien’, Tandanya…



oleh : Dariyanto- BARA (Barisan Advokasi Rakyat )
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyaknya kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satunya, menjadi tidak efektif. "Kalau mau dihubungkan pengawasan dengan KPK, artinya kalau KPK makin banyak pasiennya, itu berarti pengawasan tidak efektif. Pengawasan menjadi efekitif apabila pasien KPK berkurang," kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP RI, Jakarta, Selasa (17/7). Wapres mengungkapkan jumlah perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini cenderung menurun dari jumlah kasus pada masa lalu. Hanya saja, lanjut JK, saat ini, setiap kegiatan penangkapan terduga koruptor dengan mudah dapat diketahui masyarakat. Hal itu menunjukkan seolah-olah tindak pidana korupsi di Indonesia makin tinggi. (https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/17/pbzxqa384-jk-kpk-banyak-pasien-tandanya-bpkp-tak-efektif)
Dari indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk tahun 2017 yang dirilis Transparency International menyebutkan Indonesia ada di peringkat ke-96.  Indeks persepsi korupsi 2017 dari 180 negara ini dirilis pada Kamis (22/2/2018). Transparency International menyimpulkan belum ada banyak perkembangan dari negara-negara ini untuk mengakhiri korupsi. "Indeks persepsi korupsi tahun ini memperlihatkan bahwa mayoritas negara hanya membuat sedikit perkembangan atau justru tidak ada perkembangan sama sekali dalam mengakhiri korupsi. Sementara itu, analisis memperlihatkan jurnalis dan aktivis di negara-negara korup mempertaruhkan nyawa setiap hari untuk berani bersuara," demikian bunyi pemaparan di situs Transparency International.
Ya, Dari tahun ke tahun korupsi tetap menggurita. Rezim yang satu turun kemudian digantikan dengan rezim yang lainnya, namun korupsi tetap saja menggejala. Berkali-kali undang-undang di amandemen, rotasi kaum berdasi di parlemen pun sudah dilakukan, namun hasilnya juga tak banyak berubah. Penanganan korupsi juga terkesan setengah hati, beberapa pihak masih tidak bisa di tembus oleh hukum alias kebal hukum. Kasus korupsi mantan presiden Soeharto, hingga kasus century hingga kini masih menjadi tanda Tanya, kemana arah hukum berlari selama ini.
 araknya korupsi ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, pertama adalah Manusianya, sedangkan kedua akibat sistemnya. Praktik-praktik korupsi, suap atau yang lain biasanya memang dilakukan oleh orang yang tingkat ketaqwaannya kurang baik. Disisi lain, sistem juga tak mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, di sebabkan sistem tak memiliki perangkat aturan yang dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, sistem juga tidak mempunyai spirit ruhiah yang dapat meningkatkan ketaqwaan pada diri Manusia tersebut. Ingatlah sebuah ungkapan, “kejahatan bukan karena hanya ada niat para pelakunnya, tapi juga karena ada kesempatan”. 
Sejatinya bagi negri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini jika mereka mau melirik sedikit saja ke Ideologinya,  maka disana sudah tersedia seperangkat sistem yang  canggih untuk melakukan pemberantasan korupsi. Namun sayang, selama ini masih saja berkiblat pada barat, yakni dengan menerapkan sistem sekulerisme yang terbukti tidak ampuh mengatasi korupsi.








Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox