Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 17 Juli 2018

Kasus Korupsi Menimpa Kader-Kader Partai Golkar, Membuat KitaTersadar?


oleh: Dr. M. Amin (Dir ForPURE)

"jika partai-partai politik masih dinahkodai figur yang punya cacat moral dan tersandung kasus pidana, rakyat pasti pesimis, dan mereka akan ditinggal," ungkap Fajar Kurniawan (Staf Ahli PKAD).

Ramai tersiar kabar penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih  bersama delapan orang juga turut diamankan. Mereka terdiri dari staf ahli, sopir dan pihak swasta. Tim penyidik juga mengamankan uang sejumlah Rp 500 juta. Diduga suap ini berkaitan dengan tugas Komisi VII DPR yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup.

Menurut Basaria, pihaknya menemukan bukti-bukti transaksi yang diduga melibatkan salah satu wakil rakyat itu dan pihak swasta. Menurut salah satu sumber berita kasus Eni terkait proyek pembangkit listrik di Riau milik PLN yang digarap BlackGold, salah satu perusahaan Johannes B Kotjo.

Pusaran kasus dugaan korupsi masih membelit Partai Golkar. Sampai September 2017, sedikitnya tujuh kader Golkar, dari tingkat daerah sampai pusat menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para kader partai beringin yang tersandung kasus ini di antaranya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ketua DPD Golkar Bengkulu itu diduga menerima suap terkait proyek di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kemudian, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Golkar, Fahd El Fouz A Rafiq, terjerat kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah dan Alquran.

Lalu, badai korupsi yang menjerat kadernya yang fenomenal nama Ketua DPR Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ketua Umum Golkar itu diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun itu bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pusaran korupsi tidak hanya menimpa partai Golkar, bisa jadi akan hinggap partai pro-demokrasi lainnya, sebagaimana pusaran yang menimpa partai democrat beberapa tahun lalu. Namun jika kita telisik lebih dalam, ada beberapa faktor mengapa pemberantasan korupsi sangat sulit dilakukan.  Pertama, sistem demokrasi dengan akidah pemisahan agama dari Negara dan kehidupan menyebabkan nilai-nilai ketaqwaan hilang dari politik dan pemerintahan.  Akibatnya tidak ada control internal yang built in menyatu dalam diri politisi, pejabat, aparatur dan pegawai. 

Kedua, sistem politik demokrasi yang mahal menjadi salah satu sumber masalah korupsi.  Butuh biaya besar untuk membiayai kontestasi menjadi kepala daerah bahkan presiden, tidak mungkin tertutupi dengan gaji dan tunjangan selama menjabat. dalam sistem politik yang ada, agenda pemberantasan korupsi tersandera oleh berbagai kepentingan kelompok, partai, politisi, cukong bahkan kepentingan koruptor.  Hal mendasar adalah sistem hukum. 

Sayangnya dalam sistem demokrasi, hukum dibuat oleh wakil rakyat bersama pemerintah.
Disitulah kendali partai, kepentingan kelompok, pribadi, dan cukong pemberi modal politik amat berpengaruh.  berikutnya, sering terjadi ketidakpaduan antar lembaga dan aparat.  Aroma pelemahan KPK yang disinyalir diantaranya melalui hak angket adalah  sinyalemen hal itu.  Di sisi lain, masyarakat merasakan KPK masih terkesan tebang pilih dan tersandera oleh kepentingan politik politisi dan parpol bahkan lembaga lain. Syang tak kalah penting, sistem hukum berbelit untuk membuktikan kasus korupsi dan banyak celah bagi koruptor untuk lolos.  Sanksi bagi koruptor juga ringan.  Jangankan mencegah orang melakukan korupsi, koruptor pun tidak jera. []



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox