Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Selasa, 17 Juli 2018

'Kantor Polisi Bersama' RI dan China?


oleh: Fajar Kurniawan (staf Pusat Kajian dan Analis Data (PKAD))

Rumor 'Kantor Polisi Bersama' RI dan China yang melibatkan Polres Ketapang, Kalbar, Indonesia dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou. Setelah viral di media sosial, berujung digantinya Kapolres Ketapang dari AKBP Sunario kepada Kapolres Singkawang AKBP Yury Nurhidayat. Apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah poin-poin : Citizen journalism, Medsos, Kepedulian masyarakat, Kecepatan penyebaran info di era digital, oknum pihak kepolisian yang dinilai kurang sensitif.

Adapun kronologi sebagaimana yang dilansir liputan6.com (3/7/2018) Pada Kamis, 12 Juli 2018, beredar foto monumen Kantor Polisi Bersama dengan gambar bendera Indonesia dan Tiongkok di kawasan industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Foresty Industrial Park.Pada monumen atau plakat itu bertuliskan "Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang, Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou, Ketapang Ecology and Agriculture Foresty Industrial Park, Kantor Polisi Bersama".

Kapolres Ketapang AKBP Sunario, meluruskan dan menegaskan terkait monumen itu hanya sebuah contoh. Monumen itu dibawa Kepolisian Suzho, China ke Ketapang, Kalimantan Barat, tanpa adanya kantor polisi bersama. Pada Kamis, 12 Juli 2018, ada kunjungan dari China, yakni wali kota merangkap pejabat Kepolisian Suzhou. "Kedatangan mereka mau mengajak kita kerja sama polisi China dengan Indonesia. Tapi, kerja sama itu tidak boleh di kita, harus dengan Mabes Polri," ucap Kapolres Ketapang AKBP Sunario, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Kota Pontianak, Jumat (13/7/2018).

Di saat sentimen anti dominasi ekonomi dan politik rezim China atas Indonesia yang berkembang di tengah masyarakat. Kita ketahui China adalah negara yang juga memiliki hubungan kerja sama dengan Indonesia. Tak berbeda dengan hubungan Indonesia – Amerika, hubungan Indonesia dengan China juga diantaranya dalam bidang diplomatik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, banyak proyek yang di dukung oleh investor dari China contohnya dalam hal pembangunan infrastruktur, transportasi dan pertambangan. Selanjutnya dalam hal ketenagakerjaan, RI dan China telah bekerja sama menjajaki pelatihan tenaga kerja mengingat semakin besarnya investor yang berasal dari China.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki SDA yang berlimpah, menjadi daya pikat bagi para imperialis seperti AS dan China. Keduanya berusaha untuk dapat menancapkan kekuasaannya di negeri ini. Pengaruh China di Indonesia mendominasi dalam dua bidang, yaitu infrastruktur dan perdagangan. Dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia memang didominasi oleh Investasi China, sebut saja proyek-proyek besar seperti proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 mega watt dan kereta cepat Bandung-Jakarta, pembangunannya dilakukan oleh perusahaan China.

Aspek kebijakan investasi yang dibuat pemerintah semakin membuktikan bahwa pengaruh dominasi China di negeri ini semakin menguat. Pada tahun 2016 China telah berhasil menggenjot investasi langsung di Indonesia sebesar US$ 1.01 miliar, naik dari tahun 2015 sebesar  US$ 160,27 juta. Pada tahun 2017, diperkirakan China akan lebih menseriusi dalam hal investasi langsung di Indonesia dengan kucuran dana yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Makin besarnya keterlibatan Cina dalam perekonomian Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah Indonesia yang ‘haus’ investasi asing. Ketika presiden Jokowi diundang ke Beijing awal tahun ini oleh Presiden Cina, Xi Jinping, keduanya menandatangani penguatan Kerja sama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategic Partnership)  antara kedua negara.

Dalam perjanjian tersebut, antara lain disebutkan bahwa kedua negara mendorong kerja sama antar BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut disebutkan, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Cina untuk terlibat dalam pembangunan proyek 35 ribu MW dari perencanaan, konstruksi, operasi hingga perawatan. Selain itu, kedua negara akan bekerja sama membangun kawasan industri yang terintegrasi yang akan memberikan kebijakan prioritas agar lebih banyak investor Cina yang memanfaatkan kawasan tersebut.

Saat banyak kalangan awam dan terpelajar memilih sikap waspada dan menolak dengan tegas masuknya investor China dan para pekerjanya, maka ‘kasus’ 'Kantor Polisi Bersama' RI dan China jika tidak ditindaklanjuti secara proporsional mudah menyulut api amarah publik. []



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox