Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 20 Juli 2018

Jawa Timur Kaya SDA, Mengapa Masih ‘Miskin’



Oleh: Fajar Kurniawan Stafsus PKAD ( Pusat Kajian dan Analisa Data)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa di kantor wakil presiden, Jakarta, Jumat (13/7). Dalam kunjungan itu, Khofifah berdiskusi dan meminta saran kepada JK terkait upaya pengentasan kemiskinan di 10 kabupaten di Jatim. "Saya menyampaikan 10 kabupaten yang menurut data terakhir kemiskinannya masih signifikan. Kami mohon dibantu pantau RT/RW, apa yang membuat kemiskinan di daerah ini tambah parah dan sulit diturunkan," ujar Khofifah. Adapun 10 kabupaten itu di antaranya yakni Bondowoso, Jember, Madura, Lamongan, Probolinggo, dan Situbondo. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180714004238-32-313962/khofifah-minta-bantuan-wapres-jk-urus-kemiskinan-jawa-timur)
Menurut laman jatim.bps.go.id pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.405,27 ribu jiwa (11,20 persen), berkurang sebesar 211,74 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 4.617,01 ribu jiwa (11,77 persen).  Sebanyak 17 dari 39 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan provinsi.
Saat ini Jatim terdampak adanya liberalisasi sektor pertanian. Pemerintah memposisikan diri sebagai regulator yang mengelola arus keluar-masuk barang –barang hasil pertanian, tanpa pernah menjamin ketersediaannya ditingkat pasar. Pemerintah ‘berlepas tangan’ terhadap hal tersebut. Bukan hanya itu saja, akibat liberalisasi pertanian, hanya pihak yang bermodal besar sajalah (baik swasta dalam negeri maupun asing) yang akhirnya menguasai sektor pertanian. Kondisi yang ada semakin diperparah dengan merajalelanya konversi lahan pertanian subur menjadi daerah industri tanpa memperhatikan tata kelola lahan dan ruang lingkup kawasan. Akhirnya lahan-lahan subur pertanian semakin tahun semakin menyempit dengan kualitas pertanian semakin berkurang dan tercemar oleh limbah industri.
Problem strategis lainnya adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Seperti, masih tingginya angka pengangguran, tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Berdasarkan data BPS Jatim per Agustus 2017, jumlah penduduk usia kerja mencapai 30.440.000 orang, dengan angkatan kerja berjumlah 20.940.000 orang, sementara yang bekerja baru 20.100.000 orang, sehingga jumlah pengangguran mencapai 840.000 orang. Hal itu menandakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim mencapai 4%. Problem lainnya adalah tingkat produktivitas yang rendah, dan kualitas SDM angkatan kerja yang juga relatif rendah, baik dari tingkat pendidikan formal maupun tingkat keterampilan atau kompetensinya. Jika tidak segera ditangani, angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan angkatan kerja baru, khususnya yang berasal dari lulusan SLTA yang setiap tahunnya mencapai sekitar 480.000 orang, diperkirakan yang tidak bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau PT mencapai 40% atau sekitar 192.000.
Di tengah kelimpahan SDA Jatim, ironisnya dari sisi penerimaan, Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan propinsi. Akibatnya, beban pajak meningkat. Kita lihat potensi migas di Madura sangat luar biasa. Sepanjang pesisir Madura mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep sangat luar biasa.  Per hari untuk satu titik itu bisa jutaan kubik yang bisa dieksploitasi. Sedangkan yang kini sudah beroperasi baru satu titik yang ,maksimal. Sehingga 70 persen kebutuhan migas di Jatim dipasok dari Madura. Meski potensinya besar, rakyat Jatim, termasuk Madura tak bisa menikmati.
Fakta menunjukkan, kemiskinan di Jatim terjadi bukan karena tidak ada SDA dan modal, tetapi karena uang yang ada tidak sampai kepada orang-orang miskin. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalis di Indonesia umumnya telah membuat 80% kekayaan alam, misalnya, dikuasai oleh 20% orang, sedangkan 20% sisanya harus diperebutkan oleh 80% rakyat. Salah satu mekanisime untuk menjamin distribusi secara merata adalah mengatur masalah kepemilikan. Dalam Islam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seperti BBM, listrik, air, dan lainnya sesungguhnya adalah milik rakyat yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Penetapan harga barang tersebut, karena semua itu milik rakyat, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan didasarkan pada harga pasar. Kebijakan seperti ini dipercaya akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti yang sekarang terjadi pada minyak bumi, yang pada akhirnya membuat harga barang-barang publik akan sangat murah dan senantiasa stabil.
Karena itu, sudah saatnya Pemerintah menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing. Dalam konteks kebutuhan rakyat akan layanan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan APBN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan layanan publik bisa diwujudkan menjadi mutlak karenanya. []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox