Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 06 Juni 2018

Tolak Koalisi Pragmatis!


oleh: Aminudin syuhadak (Dir. LANSKAP)
Usulan dari Habib Rizieq Shihab, agar Gerindra, PKS, PAN dan PBB segera mendeklarasikan koalisi keumatan untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2019 diapresiasi oleh publik khususnya pada segmen umat Islam. Kandidat capres yang disebutkan oleh PA 212 sebagai hasil Rakornas PA 212 menghasilkan sejumlah rekomendasi capres dan cawapres 2019. adalah Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra, Muhammad Zainul Majdi dan Zulkifli Hasan.
Ada banyak harapan dari umat Islam agar koalisi-koalisi yang dilakukan oleh elit-elit politik tak hanya sekedar gincu. Diharapkan betul-betul berani melakukan perubahan besar untuk membela umat dan Islam. Namun apakah koalisi ini terwujud? Mengingat, iklim persaingan yang semakin tinggi membuat para aktor politik mudah sekali terjebak dalam pragmatisme politik.
Pragmatisme politik itu sendiri merupakan orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik. Seringkali orientasi jangka pendek ini membawa para aktor politik ke arah sikap yang lebih mementingkan tujuan untuk “berkuasa” ketimbang apa saja yang akan dilakukan setelah “berkuasa”. Inilah sikap yang menjadikan berkuasa sebagai tujuan akhir dan bukannya melakukan pembaharuan kebijakan publik sebagai hasil dari berkuasa itu. Hal ini mengusung implikasi ditabraknya etika, moralitas, aturan main, janji politik dan ideologi partai hanya untuk mengamankan posisi politik mereka.
Tentunya sikap pragmatisme politik yang bertujuan jangka pendek ini sebaiknya ditinggalkan oleh partai politik manapun. Tidak jarang, karena sikap tersebut kepentingan partai dan golongan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Yang penting terpilih atau yang penting partai menang. Prinsip seperti ini membuat kepentingan yang lebih luas niscaya terabaikan.
Kepragmatisan dunia politik membuat prinsip serba instan dan cepat menjadi prinsip utama. Semuanya dikarbit. Calon dan partai baru diorbitkan untuk menjadi cepat terkenal dan populer dikalangan masyarakat dan media massa. Popularitas dijadikan tolak ukur utama suatu keberhasilan. Orang yang berkualitas tetapi tidak dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian media massa seperti penyanyi, pelawak dan artis sinetron menjadi rebutan partai-partai politik.
Akibat dari pragmatisme politik tersebut sangat buruk, sehingga tidak mengherankan jika dunia politik di Indonesia sepi dengan hal-hal yang bersifat ideologis bahkan ideologi dianggap tidak memiliki sebuah arti dalam tubuh partai politik. Padahal dari faktor ideologi semuanya berangkat. Bagaimana partai politik membangun visi dan misi, strategi jangka panjang, program kerja, semuanya terkait dengan ideologi partai. Tidak adanya niat dan tekanan publik akan pentingnya ideologi ini juga akan menyulitkan pemilih dalam memberikan posisi bagi masing-masing partai politik. Karena, pada akhirnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal program kerja antara satu partai dengan partai lainnya.
Koalisi pragmatis adalah koalisi rapuh. Masing-masing partai mencari popularitas untuk meningkatkan elektabilitas, sementara di sisi lain, jika mereka berkuasa tetap memiliki jabatan menteri di dalam kabinet, sehingga posisi pun menjadi absurd. Inilah konsekuensi koalisi yang tidak dibangun diatas dasar kebersamaan ideologi, namun karena pembagian kue kekuasaan, besaran investasi politik, pragmatism sebagai asasnya. Akibatnya berpotensi besar terjadi ketidaksinkronan sana-sini. Ruang-ruang gelap kekuasaan ini pula, yang mengancam supremasi dan subtansi pelayanan umat. Menjadikan pelayanan kepada umat jadi keropos dan sekedar bahasa legitimasi politik modern. Sehingga pada akhirnya, friksi dan polarisasi menjadi drama yang mereduksi tugas-tugas yang lebih vital sebagai abdi negara, baik di eksekutif maupun legislatif serta yudikatif.

Di sisi lain, koalisi pragmatis hanya membuahkan madharat yang nyata dibalik perbuatan bekerja sama mengangkat Capres dan Cawapres serta perangkatnya yang bertugas menegakkan sistem kapitalisme yang merugikan umat yang jauh dari Islam, apakah ia diasumsikan sebagai madharat yang sepele? Banyak petunjuk al-Qur’an dengan penunjukkan yang pasti mengecam perbuatan berpaling dari syari’at Allah dan hal itu jelas merupakan bahaya yang nyata dunia dan akhirat.[]




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox