Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 06 Juni 2018

Pers Harus Menjadi Agent of Control!



oleh: Kurniawan (Aliansi Jurnalis Muslim Indonesia -AJMI)
Perhatian masyarakat tertuju pada tindakan penggerudukan ke Radar Bogor yang menjadi korban yang telah dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan PDIP Bogor, Rabu (30/5/2018) yang dinilai sebagai tindakan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat.
Dilansir tirto.id (1/6/18) penggerudukan kantor surat kabar Radar Bogor pada Rabu (30/5) oleh sejumlah kader PDIP mendapat pembelaan dari elite partai berlambang banteng moncong putih itu. Penggerudukan itu dinilai wajar karena Radar Bogor telah menyakiti kader PDIP lewat pemberitaan memojokkan Megawati Sukarnoputri “Ibu Megawati Sukarnoputri bagi PDIP bukan sekadar ketum. Kami ada ikatan emosional dengan ibu ketua umum, itu ibu kami. Kalau ibu kami itu dihina dan dilecehkan, kira-kira apa yang terjadi pada kau?,” kata Sekretaris Fraksi DPP PDIP Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Ujaran Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018) juga disorot terkait komentarnya yang berbunyi”…Jangan sampai itu terjadi di Jawa Tengah, rata itu tanah, kantornya.” Pernyataan ini dianggap tidak layak ketika dilontarkan oleh seorang petinggi partai politik. Mestinya bisa bersikap dengan ungkapan bijak.
Publik kini menyorot aksi yang tidak mengundang simpati publik dari apa yang dilakukan kader dan simpatisan PDIP di ruang redaksi. Padahal ketika ada pihak-pihak yang keberatan atas pemberitaan punya solusi sesuai Undang-Undang No 40/1999 Tentang Pers. Radar Bogor perlu menjaga independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik dan memberikan ruang hak jawab kepada PDIP. Namun atas apa yang terjadi, aparat penegak hukum hendaknya mengusut tuntas apabila dijumpai aksi kekerasan pada tindakan penggerudukan dan memprosesnya secara hukum.
Kita jelas menolak pers dalam cengkraman otoritarianisme, pers tidak memungkinkan untuk menjalankan fungsi kontrol pada negara, alih-alih mendukung setiap kebijakan pemerintah dengan tanpa syarat. Negara memberangus hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terlebih kritik. Hal serupa terjadi pada pers bercorak komunis, dimana pers hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa tunggal, yakni pemerintah.
Pers di Indonesia punya tanggungjawab untuk menjadi media penyadaran publik. Merajut persatuan dan kritis terhadap berbagai kinerja pemerintahan. Pers hendaknya memaksimalkan perannya sebagai agent of control bagi jalannya kekuasaan. Salah satu ukuran keberhasilannya ditentukan oleh peran aktif media massa dalam mengawasi kebijakan pemerintahan. Pers Indonesia jangan menjadi corong bagi kepentingan politik-ekonomi segelintir elit.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox