Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 03 Juni 2018

PERPRES Hak Keuangan BPIP, Perlukah Dicabut?


Oleh: Aminudin S
Durektur LANSKAP

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. "Sisanya dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambah dia. Menurut Sri Mulyani, skema hak keuangan seperti ini sama saja dengan pimpinan kementerian dan lembaga lain. Saat ditanya kenapa komponen hak keuangan itu tidak dirinci dalam Peraturan Presiden, Sri Mulyani mengaku akan melihatnya lagi. "Perpres biasanya hak keuangan saja. Nanti di dalamnya ada... saya mungkin akan lihat rinciannya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/12284781/maki-akan-gugat-perpres-soal-gaji-bpip-ke-mahkamah-agung

Catatan
1. Penjelasan Sri Mulyani atas kontroversi gaji para Pengarah BPIP tersebut terkesan sebagai upaya 'memadamkan api' atas gelombang kritik dari masyarakat. Tapi hal tersebut bisa dibilang terlambat karena Perpres sudah diteken. Sehingga ini hanya akan jadi wacana pembelaan saja yang tak bisa merubah ekses negatif kebijakan tersebut.

2. Untuk kesekian kali pemerintah, khususnya presiden, mengeluarkan kebijakan yang ganjil dan berujung kegaduhan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses penerbitannya apakah sudah melalui pengkajian yang matang dengan menimbang berbagai aspek, termasuk segi 'kepantasan'. Mungkin saja secara prosedural tidak bermasalah namun tetap saja aspek 'rasa keadilan' harus diutamakan, mengingat anggaran yang digunakan adalah uang rakyat.

3. Tidak adanya rincian terkait pos atau peruntukan hak keuangan yang secara akumulatif terbilang 'wah' di dalam perpres, seperti yang diakui Sri Mulyani, juga menguatkan indikasi kecerobohan pemerintah. Tentu untuk nilai yang fantastis tersebut seharusnya segala detil terkait harus disajikan secara utuh dan transparan sehingga publik bisa mengetahui serta mencegah praduga negatif.

4. Jika memang benar penjelasan Sri Mulyani terkait penggunaan hak keuangan tersebut, maka pada implementasinya harus benar-benar sesuai dan publik berhak mengawasi dan mendapatkan laporan pertanggungjawaban dengan mekanisme yang transparan. Misal, untuk biaya transportasi harian ke kantor maka harus dipastikan betul mereka pergi ke kantor setiap hari, berapa ongkos BBM maupun perawatan kendaraan dinasnya, dll. Jika kemudian terjadi ketimpangan antara alokasi dan implementasi maka ini jelas bisa mengarah kepada tindak penyalahgunaan wewenang bahkan bisa dikategorikan korupsi.

Untuk itu perlu kiranya perpres ini dikaji ulang dan bila memang perlu bisa dicabut sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox