Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 06 Juni 2018

Koalisi Keumatan?



oleh: Achmad Fathoni (el Harokah Research Center)
Koalisi keumatan terbangun. Koalisi ini diusulkan oleh Habib Rizieq setelah berkumpulnya antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berkunjung ke tempat tinggal pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab di Mekkah, Arab Saudi yang dilakukan di sela ibadah umroh. Prabowo didampingi Waketum Gerindra Sugiyono dan Fuad Bawazier. Sementara Amien Rais bersama putranya, Hanafi Rais.
Koalisi ini dikokohkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PA 212 di Cibubur, Jakarta, Selasa (29/5). Ketum PA 212 Slamet Maarif menyatakan Habib Rizieq mengamanahkan PA 212 untuk terus mendorong agar terealisasinya deklarasi terbuka koalisi keumatan Gerinda, PAN, PKS dan PBB (sebelum deklarasi capres-cawapres).
Rakornas PA 212 menghasilkan sejumlah rekomendasi capres dan cawapres 2019. Salah satu rekomendasinya adalah merekomendasikan Rizieq sebagai calon presiden periode 2019-2024. Rekomendasi ini dikutip dari surat hasil rakornas PA 212 yang ditandatangani Slamet Ma'arif, dan Amien Rais selaku ketua dewan penasehat PA 212. Selain Rizieq, terdapat nama lain yang direkomendasikan sebagai bakal capres. Nama-nama itu, antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto; Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Kaum muslim berharap, koalisi yang terbangun pada elit-elit politik bukanlah koalisi pragmatis. Islam memberikan aturan-aturan yang jelas di dalam berkoalisi. Diantaranya:
Pertama, Larangan berhukum dengan selain hukum Islam (hukum jahiliyah) (lihat: QS. Al-Ahzâb [33]: 36, QS. al-Mâ’idah [5]: 44; 45; 47, -) dan kewajiban berhukum dengan hukum Islam (lihat: QS. an-Nisâ’ [4]: 65, QS. al-Mâ’idah [5]: 48, QS. Al-Baqarah [2]: 208, QS. An-Nûr [24]: 51, -) dan nash-nash lainnya disertai banyak sekali penjelasan para ulama mengenai ini.
Kedua, Keharaman tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, maka meskipun koalisi tersebut dibangun oleh partai-partai “berbasis massa islam”, jika berkoalisi (saling tolong menolong) mengangkat penguasa yang menegakkan Demokrasi, sistem hukum jahiliyah maka hukumnya tetap haram karena nyata bekerja sama dalam kemungkaran.
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 2)
Ayat yang mulia ini jelas mengharamkan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Tuntutan dalam ayat ini pun tegas berdasarkan indikasi “sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas: “Allah Swt. telah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk tolong-menolong dalam mengerjakan perbuatan baik, yaitu kebajikan (al-birr), dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, yaitu ketakwaan (at-taqwa). Allah Swt. juga melarang mereka untuk tolong-menolong dalam kebatilan (al-bâthil), dalam dosa (al-ma’âtsim) dan dalam hal-hal yang diharamkan (al-mahârim).” Rasulullah –shallallaahu ’alayhi wa sallam– menegaskan:
“Tidak boleh ada perjanjian (yang batil) dalam Islam.” (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad). 
Al-Hafizh Nawawi memaknai hadis itu dengan menyatakan:
 “Yang dimaksud dengan hilf[un] yang dilarang dalam hadis di atas adalah perjanjian untuk saling mewarisi [yang ada pada masa awal hijrah bagi orang-orang yang saling dipersaudarakan oleh Rasulullah –shallallaahu ‘alayhi wa sallam-] dan perjanjian pada segala sesuatu yang dilarang oleh syariah.” 
 Imam Ibn al-Atsir ketika menjamak dua kelompok hadits mengenai hilf (yang seakan bertentangan) menuturkan:
 “(Islam) menghendaki (mewajibkan) akad saling mengikatkan diri adalah dalam kebaikan dan menolong kebenaran, dan itu (disimpulkan) dari dikumpulkannya dua kelompok hadits, dan inilah perjanjian (koalisi)yang dituntut oleh Islam, adapun perjanjian (koalisi) yang dilarang dalam Islam adalah yang menyelisihi hukum Islam.”
Ketiga, Setiap syarat dalam koalisi yang bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah adalah akad batil yang dibatalkan oleh Islam. Rasulullah –shallallaahu ‘alayhi wa sallam- bersabda:
 “Barangsiapa membuat persyaratan (perjanjian) yang tidak sesuai dengan kitab Allah, maka syarat tersebut batal walaupun mengajukan seratus persyaratan, karena syarat Allah lebih benar dan lebih kuat.” (HR. Bukhari & Muslim)
“Setiap syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah, maka ia adalah batil, meskipun ada seratus syarat.”(HR Bukhari no 2375; Muslim no 2762; Ibnu Majah no 2512; Ahmad 24603; Ibnu Hibban no 4347).
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqalani menjelaskan:
“Sesungguhnya syarat-syarat yang tidak sesuai syara’ adalah batil, meski banyak jumlahnya.” (Ibnu Hajar Al-’Asqalani, Fathul Bari, 8/34).[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox