Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 06 Juni 2018

Ingatan Kolektif Kita Jangan Sampai Dimanipulasi



oleh: Abu Zaky  (Dir. Lingkar Opini Rakyat)
Ungkapan sinis Paul Joseph Goebels yang berbunyi "kebohongan yang diulang-ulang akan membentuk persepsi masyarakat bahwa itu adalah sebuah kebenaran".
Setidaknya 3 komponen utama yang “bermain” dalam dinamika industri mass media, yaitu: pemilik modal, Negara, pemerintah yang berkuasa /rezim, Pelaku pers itu sendiri. Salah satu bentuk yang mengungkung kebebasan pers di Indonesia adalah pemilik modal. Karena itu kapitalisme media harus dihapus.
Sejarah, pers, kekuasaan jelas benang merahnya; sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kekuasaan bathil bisa mengendalikan ahli sejarah, mengendalikan pers dan medianya. Untuk tujuan mempertahankan status quo. Demikian itu pasti selalu dilakukan penguasa zalim. Ada banyak fakta rekayasa sejarah dan berita. Terkadang jika isu menyangkut agama, dikuatkan oleh fatwa ulama juga.
Pada masa Orde Baru terjadi aliansi kepentingan kapitalis (pemilik modal) dan negara. Aliansi ini muncul karena dominasi negara dalam politik dan ekonomi, sehingga menumbuhkan kelas kapitalis yang mendukung dan didukung oleh negara. Bentuk-bentuk aliansi antara kapitalist Orde Baru dan negara terlihat dari munculnya ‘rent seekers’  atu kapitalis kroni, kapitalis birokrat sipil dan militer, yang nantinya akan membentuk suatu kroni kapitalis. Bentuk-bentuk aliansi ini pada dunia pers nampak antara lain pada: regulasi liberalisasi industri media, misalnya pada kasus penambahan “pemain” pers, izin diberikan hanya kepada kroni rezim saja. Kemudian masuknya pemilik modal yang rent seekers pada dunia pers untuk mengamankan kepentingan rezim.
Hari ini kita menyaksikan bagaimana kuasa modal berpengaruh secara signifikan terhadap dunia pers. Jaringan media massa nasional yang berjumlah tidak sedikit itu pun nyatanya hanya dikuasai oleh segelintir elit. Kondisi kian akut ketika para konglomerat pemilik jaringan media massa itu juga memiliki kepentingan politik praktis. Alhasil, media massa di bawah kepemilikannya pun luruh ke dalam kepentingan ekonomi-politik para pemiliknya.
Rezim - dimanapun berada hendaknya tidak mengungkung kemerdekaan pers untuk mengoreksi mereka, dan para jurnalis harus berani menjalankan tugas jurnalistiknya yang mengedepankan kebenaran, keadilan dan kepentingan publik, bukan berorientasi kepentingan pemilik modal.
Problem yang lazim adalah nasib jurnalis sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Apalagi jika sumber berita tersebut berkaitan dengan sumber kekuasaan ataupun pemilik modal. Di sisi lain, tingkat kesejahteraan jurnalis dalam menjalankan profesinya juga menjadi permasalahan tersendiri. Di lapangan masih ada yang menerima upah dibawah layak, terutama mereka yang bekerja pada media yang pemodalnya tidak menghiraukan kesejahteraan jurnalisnya.
Hal yang tak kalah urgen, ingatan kolektif kita janganlah dimanipulasi dan dihancurkan oleh segolongan penguasa untuk tujuan keliru mereka. Kita harus punya kewarasan agar kita tidak dipaksa mengkonsumsi informasi berita yang menyesatkan. Juga tidak menaruh percaya pada media massa yang tunduk takluk dikuasi oleh rezim penguasa yang zalim.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox