Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 07 Juni 2018

Bergerak Serentak



oleh: Adam Syailindra (Forum Aspirasi Rakyat)
Dalam ruang publik di negeri ini, sistem pemerintahan seakan berjalan bukan untuk kepentingan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan kemandirian rakyatnya. Rezim berjalan dianggap banyak warga untuk kepentingan asing. Dalih-dalih berkedok hukum digunakan dalam rangka mempelancar proyek-proyek penyokong rezim. Kepentingan menjadi poros dalam roda pemerintahan. Saat kepentingan mereka harus mengorbankan rakyat, tanpa ragu itulah yang dilakukan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
Politik berjalan dengan prinsip mencari kesempatan agar meraih keuntungan besar demi kepentingan pihaknya. Inilah politik oportunistik dan pragmatis yang sedang terjadi di negeri ini. Asal satu kepentingan demi keuntungan, pihak-pihak yang dulu “perang” bisa lengket seakan tidak bisa terpisah. Juga sebaliknya, ketika saatnya berbeda kepentingan, komitmen politik yang dibangun bersama, bisa pecah dan menjadi seperti “musuh” dalam politik.
Saat menjadi oposisi, terlihat begitu sedihnya dengan tangisan air mata menuntut keadilan atas nama rakyat. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah demi membela kepentingan rakyat. “Kami menolak kenaikan BBM”, “Kami menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik”, “Kami menolak ini, itu dan lainnya” begitulah yang terucap saat bukan menjadi penguasa. Namun, tatkala kekuasaan berhasil didapat, mereka seakan lupa dengan janji-janji kampanye, lupa dengan tangisan air mata dan lupa dengan demo-demo yang pernah dilakukan. Karena justru mereka lah saat berkuasa yang menaikan BBM dan berbagai kebijakan yang tidak pro dengan kepentingan rakyat. Begitulah politik saat ini, yakni bukan apa yang terlihat dalam media, serta bukan apa yang tertulis dalam secarik kertas. Namun politik adalah apa yang ada di balik itu semua.
Dalam ruang ekonomi, saat ini negeri ini berkiblat pada neo-imperialisme dan neo-liberalisme dalam bingkai ideologi kapitalisme. Negeri ini sekarang berada dalam cengkeraman neo-liberalisme dan neo-imperialisme, yang menjadi penyebab terpuruknya perekonomian. Neo-liberialisme dengan gagasan dasar agar negara tidak mempunyai peran dalam mengatur masyarakat. Ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, negara hanyalah regulator, dan kedepannya mengarah kepada corporate state. Karena pada ujungnya pemenangnya adalah para pengusaha dengan adanya regulasi dari negara. Regulasi tersebut berupa undang-undang liberal yang tidak pro rakyat. Inilah kombinasi antara pengusaha dengan para politikus, dan kadang dibantu oleh pihak asing maupun aseng.
Terbukti dengan adanya catatan pengamat Universitas Airlangga Surabaya Bambang Budiono MS, MS. Sosio yang mengatakan 72 undang-undang di Indonesia diintervensi asing. Contohnya World Bank pada UU BOS, UU PNPM; IMF pada UU BUMN (No 19/2003), UU PMA (No 25/2007) dan USAID pada UU Migas (No 22/2001).
Kemudian neo-imperialisme atau penjajahan gaya baru, yang berbeda dengan dulu. Ketika dulu menjajah dengan penjahan fisik, serta rakyat sadar secara langsung jika dijajah. Maka neo-imperialisme saat ini sesungguhnya lebih berbahaya, karena banyak masyarakat yang belum sadar jika dijajah. Substansinya juga sama, jika dulu mengambil rempah-rempah (penguasaan sumber ekonomi/gold), menancapkan kekuasaaan (glory), penyebaran ajaran tertentu (gospel). Sedangkan sekarang juga terjadi eksploitasi kekayaan alam, menancapkan demokrasi, liberalisme, kapitalisme dan lainnya yang nyatanya menyesatkan dan menyengsarakan rakyat.
Dampaknya bisa terlihat, rupiah yang melemah, defisit luar biasa dalam neraca transaksi berjalan, kekayaan alam dirampok, utang menumpuk, daya beli rendah, PHK dan lain-lain. Ditambah dengan solusi hanya berkemungkinan menarik sebanyak-banyak investor, atau utang luar negeri. Wajar jika ada kemungkinan pajak akan kian bertambah, seiring dengan kondisi ekonomi yang kian menurun. Maka, alih-alih pemerintah menawarkan kebijakan sebagai stimulus ekonomi guna perbaikan ekonomi, justru hasilnya akan sama saja, dan bahkan kian parah, jika neo-liberalisme dan neo-imperialisme tetap bercokol di negeri ini. Padahal, Islam sejatinya memiliki aturan tentang ekonomi, yakni sistem ekonomi Islam. Sehingga dengan adanya penerapan sistem ekonomi Islam, praktik-pratik ribawi, judi (spekulasi/maysir), gharar dan segenap praktik-pratik ekonomi yang haram bisa terkikis.
Rasanya begitu sempurna ironi terjadi di negeri ini, sudahlah perilaku para pemangku kekuasaan tidak menunjukkan sikap negarawan sejati. Ditambah dengan sistem politik yang berlaku saat ini adalah demokrasiliberal. Dimana sumber utama dan prinsip utamanya adalah sekulerisme (faslu ad-din ‘anil hayah) atau memisahkan agama dari kehidupan. Islam tidak akan diberikan porsi semestinya. Bahkan sebisa mungkin Islam tidak boleh masuk dalam sistem perpolitikan. Islam akan dijauhkan dengan politik. Politik akan diidentikan seakan urusan dunia yang tidak membutuhkan peran agama. Dan ini adalah sekulerisme. Semua ini adalah salah besar, karena justru Islam yang akan menyelamatkan setiap urusan manusia, termasuk dalam politik. Sehingga tidak cukup dengan mengganti para politikusnya, namun juga mengganti sistem politiknya dengan sistem politik Islam. Hasilnya bisa dilihat dari kombinasi politikus dan sistem politik yang bukan berdasar Islam.
Rakyat harus “terbangun dari tidurnya” kemudian menggalang persatuan, bergerak dan bersinergi dalam perubahan. Perubahan yang  Allah ta’ala meridhainya. Perubahan yang Islam dijadakan pedoman sebagaimana mestinya, dimana semua sendi kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara di atur dengan Islam sepenuhnya. []


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox