Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Rabu, 06 Juni 2018

Antara Janji dan Realisasi: THR, Mana THR…



oleh: Fajar Kurniawan (Stafsus. Pusat Kajian dan Analisis Data)
Gaduh soal THR untuk PNS masih memanas. Latar belakang masalahnya, Presiden Joko Widodo menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) dan Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pensiunan. Setahun jelang pilpres 2019 keputusan ini dilaunching, kontan mendapat reaksi pro-kontra, dan belakangan dipertanyakan apa yang jadi motif di balik hal tersebut, terlebih ada sejumlah perbedaan yang jadi keistimewaan aturan THR dan gaji ke-13 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di Jakarta, Ahad (3/6), mengatakan, sumber anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil (PNS) dapat disesuaikan, khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi. Sumber pemberian THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS pemda dapat bersumber dari tiga hal. Yakni bisa diambil dari anggaran belanja tidak terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga mengambil uang yang tersedia di kas daerah.
Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira berpendapat dari sisi fiskal terlihat sebagai kebijakan populis yang kurang terencana. Sementara Sekjen FITRA, Yenny Sucipto tak heran dengan kebijakan populis Presiden. Tapi menurut dia seharusnya direncanakan di awal penyusunan APBN, kemudian dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Dan itu tidak ada di rencana kerja. Dia berpendapat dana untuk THR dan gaji ke-13 ini akan menyedot alokasi untuk pembangunan dan dalam 3-5 tahun berdampak ke APBN dan bisa menyengsarakan rakyat.
Pihak yang kontra, misal Fadli Zon berpendapat terhadap aturan tentang THR menilai kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud kampanye terselubung karena dianggap ini tahun politik. Padahal rumusan aturan tentang THR bagi ASN, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) bersama prajurit TNI dan anggota Polri, belum mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Pihak yang tidak sepakat menyayangkan pemerintah yang tidak mempertimbangkan peran pekerja honorer. Seharusnya, pekerja honorer berhak menerima THR karena telah mengabdi kepada negara meski status kepegawaiannya belum ada kejelasan. Mereka harusnya bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan permasalahan honorer ini menjadi pegawai negeri atau ada kejelasan status. Atau malah mereka yang diberikan THR karena mereka sudah mengabdi.
Model penggajian dalam sistem demokrasi sekuler saat ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Sejarah telah mencatat bahwa guru dalam naungan Khilafah mendapatkan penghargaan yang tinggi dari negara termaksud pemberian gaji yang melampaui kebutuhannya. Di riwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad-Dimasyqi, dar al- Wadl-iah bin Atha, bahwasanya ada tiga orang guru di Madimah yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji lima belas dinar (1 dinar = 4,25 gram emas; 15 dinar = 63,75 gram emas; bila saat ini 1 gram emas Rp. 500 ribu, berarti gaji guru pada saat itu setiap bulannya sebesar 31.875.000).
Dinar merupakan mata uang yang terbuat dari bahan logam mulia emas. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas . Mata uang yang terbuat dari emas, sepanjang sejarah, merupakan mata uang yang tahan banting terhadap inflasi. Sebagai perbandingan, saat ini gaji guru di negeri kita berada pada kisaran 2 juta. Malah Guru Honorer digaji  300 rb, Jika dinyatakan dalam dinar, gaji guru sekarang hanya berkisar 1 dinar saja. Ini sama saja menyatakan bahwa gaji guru sekarang hanya 1/15 dari gaji guru pada masa Khalifah Umar.
Selama masih diterapkannya sistem bobrok kapitalisme, maka tidak akan pernah merasakan pendidikan yang bermutu dan murah. Apalagi ingin mencapai kesejahteran guru, itu adalah hal yang sangat sulit bagi guru honorer.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox