Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 24 Mei 2018

Megaphone, Pamflet Aksi, dan 20 Tahun Reformasi…


Oleh: Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

21 Mei, umur reformasi genap 20 tahun.  Reformasi awalnya menjadi harapan baru dengan sistem demokrasinya yang melibatkan rakyat dalam kebijakkan penentuan kepala pemerintahan baik tingkat kota sampai tingkat Negara. Mereka berhasil menggusur rezim otoritarian yang sangat berkuasa, selama lebih dari tiga dekade. Rezim militer yang mendapat dukungan kekuatan politik, dan berhasil mereka lengserkan. Namun, demokrasi dibawah rezim sipil dianggap tidak mampu membuka lembaran baru bagi kesejahteraan  rakyat Indonesia.

Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa, yang pada saat itu bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan Soeharto atau era orde baru diganti dengan era reformasi saat ini. Adapun tujuan dari reformasi saat itu untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam aspek politik, ekonomi, social, dan pendidikan. Dan apabila ditelaah seharusnya saat ini Indonesia sudah menjadi Negara yang makin tangguh dalam segala aspek pasca reformasi tersebut. 

Kendati pelajaran melalui perjalanan nyata pergantian era Orde Baru dan era Reformasi, begitu terang benderang, tetapi bangsa Indonesia tak pernah sadar akan kesalahan-kesalahannya yang fatal.

Pada masa akhir jabatan Soeharto, Indonesia selalu dipuji-puji Barat sebagai negara Macan Ekonomi Asia yang fundamen ekonominya sangat kuat. Bangsa Indonesia pun mabuk oleh pujian ini. Tapi  pujian itu ternyata omong kosong belaka, Sang Macan Asia yang kuat fundamen ekonominya itu, dalam waktu singkat hancur lebur diterjang krisis moneter pertengahan 1997, dan menjadi krisis multidimensi yang meluluh-lantakkan negeri ini dan pengaruhnya masih dirasakan setelah lewat satu dekade.

Sementara sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Korea Selatan yang juga dilanda krisis moneter, cukup memerlukan waktu satu, dua tahun untuk memulihkan dirinya. Malaysia, malah dengan garang menolak bantuan dan campur tangan IMF, dan kemudian terbukti (menjadi contoh) negara mana saja yang “manut dirawat” IMF justru bagai menyerahkan lehernya untuk menelan pil-pil pahit yang makin mencekiknya.

Tampaknya Indonesia saat ini justru tetap dalam keadaan yang labil dalam segala aspek. Dalam politik saat ini disibukkan dengan carut marut politik yang mengedepankan kepentingan kelompok, dan individu. Dalam aspek ekonomi malah keadaan ekonomi masyarakat dengan taraf ekonomi menengah atau kebanyakan kian terhimpit, dipusingkan dengan semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok. Dalam aspek social malah justru makin maraknya tindak criminal dalam masyarakat dipicu dengan berbagai alasan. Sedang dalam aspek pendidikan saat ini membutuhkan modal besar untuk mencapai jenjang pendidikan yang layak.
Hal yang sangat memprihatinkan melihat wajah Indonesia yang diperjuangkan beberapa tahun lalu dianggap banyak pihak tidak membuka ruang kesejahteraan, namun hanya sekedar membuka sebuah sistem yang dulunya tertutup saat ini menjadi terbuka. Namun Perppu Ormas di era Jokowi dianggap banyak praktisi hukum menjadi simbol kematian Negara hukum.

Kegagalan rezim reformasi, kiranya nyata disebabkan telah terjebak sistem demokrasi liberalistic itu sendiri. Pemilihan  secara langsung telah menghasilkan presiden, belasan gubernur, dan ratusan bupati/kepala daerah, tetapi sistem ini ternyata sarat oleh praktek sogok alias politik uang  yang secara pasti akan menyeret bangsa Indonesia ke pusaran air bah yang akan menenggelamkannya.

Kondisi yang jelas-jelas membawa NKRI ke  arah Negara Gagal ini mungkin tidak diakui diakui oleh penikmat pragmatisme. Dalih yang amat popular untuk menepis fakta mengerikan itu adalah : Kondisi ini Hanyalah Masa Transisi. Jadi semua pihak harus sabar dan harus mempertahankan sistem politik yang sekarang yakni demokrasi yang liberal dan kapitalistik itu. Sungguh dalih yang amat naïf dan jauh dari fakta-lapangan.

Jika orang mau merujuk kepada ilmuwan penganjur sistem demokrasi liberal itu sendiri, yakni Prof Huntington dari Harvard University AS, diperlukan syarat bagi sebuah negara yang semula otoritarianisme untuk menerapkan sistem demokrasi yang liberal yakni income perkapita atau pendapat perkapita penduduk yang (harus)  tinggi. Semakin tinggi income perkapita  suatu negara makin muluslah perubahan dari sistem diktator ke sistem demokrasi liberal.

Menurut Huntington dalam bukunya The Third Wave  : Democratization in the Late Twentieth Century, apabila negara miskin (mungkin seperti Indonesia maksudnya) memaksakan untuk menerapkan peralihan sistem dari otoriter ke demokrasi liberal, maka negara itu dalam waktu singkat akan kembali ke sistem semula yang otoriter.
Memahami kondisi ideal sangat penting untuk menentukan arah perjuangan, karena tanpa memahami kondisi ideal yang di cita-citakan maka menjadikan pergerakan Mahasiswa tidak punya arah dan. Lalu kondisi ideal seperti apa yang kita cita-citakan ? apakah hanya sekedar perubahan yang bersifat fisik saja tapi dari segi rukhiyah atau aspek sosial rusak? Apakah perubahan yang hanya bersifat tambal sulam saja. Atau perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang fundamental (mendasar) dan substansial berupa perubahan yang sifatnya medasar.







Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox