Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Jumat, 06 April 2018

Pernyataan Sikap KSHUMI: Ibu Sukmawati Memenuhi Unsur Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama



PERNYATAAN SIKAP
 BADAN HUKUM PERKUMPULAN
 Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)
 Nomor.018/PS-RESMI/DPN-KSHUMI/IV/2018

IBU SUKMAWATI;
MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA PENODAAN TERHADAP AGAMA

Puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul 'Ibu Indonesia' menuai polemik. Puisi Sukmawati yang
dipersoalkan itu dibacakan dalam acara '29 Tahun Anne Avantie Berkarya' di Indonesia Fashion
Week 2018. (https://news.detik.com/berita/3950157/sesalkan-puisi-sukmawati-pimpinan-dpr-bisa￾menimbulkan-konflik)

Kami akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut;
1]. Dalam rumusan Pasal 156a KUHP dipidana dengan pidana penjara maksimal 5thn barang
siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu
agama yang dianut di Indonesia.
b. Dengan Maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke￾Tuhanan Yang Maha Esa.

2]. Pasal 156a KUHP ini ada dua jenis tindak pidana penodaan agama yaitu Pasal 156a huruf a
KUHP dan Pasal 156a huruf b KUHP, apabila terpenuhi salah satu bentuk unsur dari huruf a
maupun huruf b saja, maka pelakunya sudah dapat dipidana.

3]. Unsur Pasal 156a huruf a KUHP yaitu
a. Dengan sengaja
b. Dimuka umum
c. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 -bersifat permusuhan'
 -penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yg dianut di Indonesia.

4]. Unsur dengan sengaja, unsurnya cukup pernyataan atau perbuatan itu dilakukan dengan
kesadaran yang bersifat menodai/ merendahkansuatu agama. Unsur ini terpenuhi dengan
membaca puisi yang isinya merendahkan/melecehkan/ menodai syariat Islam berupa cadar dan
adzan yang merupakan bagian dari ajaran Islam.

5]. Unsur dimuka umum ini terpenuhi yaitu apabila pernyataan atau perbuatan cukup diucapkan di
hadapan pihak ketiga, yaitu cukup dihadiri 1org saja sudah cukup memenuhi unsur di muka umum.
Atau pernyataanya atau perbuatannya didengar publik ini termasuk di muka umum. Dan Ibu
Sukmawati membacakan puisi di acara pagelaran busana 29 tahun Anne Avantie (perancang
busana wanita). Unsur di muka umum terpenuhi.

6]. Unsur perbuatan ini bersifat alternatif yaitu cukup salah satu unsur dari pernyataan atau
perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di
Indonesia. Perbuatan Ibu Sukmawati yang terpenuhi disini adalah penodaan terhadap agama.

7]. Penafsiran "Agama" menurut Pasal 156a KUHP yaitu:
a. jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.
b. Jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu.
c. Agama itu sendiri yang bersendikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
d. Ajaran agama yang bersangkutan.
e. Kitab suci.
f. Lembaga, perhimpunan, golongan sesuatu agama.
g. Tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya.
Dari penafsiran mengenai agama yang terpenuhi adalah tentang ajaran agama.

8]. Dalam penggalan puisi itu ada frasa kalimat "Aku tak tahu Syariat Islam yang kutahu sari konde
Ibu Indonesia sangatlah Indah lebih cantik dari cadar dirimu...
Frasa kalimat lainnya"Aku tak tahu syariat Islam yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangat
elok Lebih merdu dari alunan adzan mu.."

9]. Cadar merupakan ajaran Islam, dikalangan para imam mazhab menghukumi wajib, Sunnah,
Mubah, karena ini ikhtilaf maka diserahkan kepada umat Islam memilih mana yg dianggap dalilnya
terkuat, artinya cadar ini merupakan ajaran Islam. Adapun adzan adalah panggilan bahwa telah
tiba waktu sholat.

10]. Dengan membandingkan sesuatu yang ibu Sukmawati tidak paham dan isinya bersifat
merendahkan, maka unsur perbuatan penodaan terhadap agama Islam terpenuhi.


Setelah mempertimbangkan hal diatas, kami Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia
(KSHUMI), dengan ini menyatakan;
1. Menyeru penegak hukum untuk memproses sesuai hukum yang berlaku tanpa
memandang status dan kedudukan, demi terwujudnya kesamaan dihadapan hukum
(equality before the law).
2. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, aktivis dan umat Islam, termasuk
terhadap ajaran Islam dan simbol-simbolnya.
3. Menyeru kepada ulama, aktivis Islam, umat Islam dan seluruh sarjana hukum muslim
Indonesia untuk bersatu padu, bersinergi untuk membangun kekuatan dan soliditas dalam
rangka memperjuangkan agama Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam.
Demikian Pernyataan Sikap kami sampaikan.

Jakarta Pusat, 3 April 2018
Chandra Purna Irawan,,MH.
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI

Dewan Nasional BHP KSHUMI
1. Kamilov Sagala,SH.,MH
2. Miko Kamal, SH.,LL.M.,Phd

Dibacakan di Surabaya, 6 April 2018
Muhammad Nur Rakhmad, SH
Ketua KSHUMI Jawa Timur

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox