Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Minggu, 08 April 2018

Menolak Tindakan Semena-Mena Pemerintah Terhadap Gerakan Dakwah HTI



Oleh: Mahfud Abdullah (Dir. Indonesia Change)

Sidang gugatan administrasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pencabutan SK BHP-nya di Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) yang berlangsung beberapa kali. Gugatan yang diajukan HTI ke PTUN Jakarta Timur yaitu bertujuan untuk membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tertanggal 19 Juli 2017
Dalam sidang, HTI menolak keputusan pemerintah, karena dinilai tidak memiliki alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga dinilai bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Sementara, prosedur dan tata cara yang ditempuh tergugat dalam menerbitkan objek sengketa nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB.
di dalam gugatannya, selama HTI berdiri dan memperoleh status badan hukum, diklaim menjalankan kegiatan yang berpedoman pada hukum yang berlaku terutama merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perkumpulan penggugat, baik pengurus maupun anggotanya di tingkat pusat maupun daerah tidak pernah disangka dan atau didakwa melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum.
Langkah Non-Prosedural
Untuk aspek prosedur dan substansi keputusan TUN yang dikeluarkan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum ormas HTI memiliki banyak cacat. dalam konteks pencabutan status hukum badan hukum HTI, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan, tidak pula menunjukkan bukti HTI tidak mematuhi sanksi administrasi yang dikeluarkan. Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau menggunakan rezim Perppu Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat ultimum remidium. Tudingan substantif yang pernah dialamatkan Pemerintah kepada HTI diambil dari peristiwa tahun 2013 dan kegiatan lain sebelum terbitnya Perppu Ormas yang diundangkan 10 Juli 2017.
Pemerintah juga tidak pernah mengajak mediasi, dialog, memberi peringatan, memberi tahu ketidakpatuhan atas peringatan, namun sekonyong-konyong Pemerintah mengeluarkan KTUN yang mencabut status badan hukum ormas HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Adapun secara substansi pencabutan status badan hukum ormas tanpa pengadilan dan tanpa menunjukkan kesalahan ormas berikut bukti-buktinya, ini menunjukkan substansi pemerintahan yang diktator
Pihak tergugat dinilai tidak lagi semata membahas masalah administratif, tapi juga ditarik ke siding substansi. Pemerintah dinilai menghadirkan saksi ahli yang tidak relevan seperti mantan Ketua BNPT Ansyaad Mbai. Keputusan pihak tergugat seharusnya terkait status administrasi ketatanegaraan, pengujian keputusan TUN (beschikking), bukan sidang perkara terorisme. Adapun keterangan Ansyaad Mbai dalam persidangan Di PTUN dinilai tidak mengerucut pada keahlian tertentu yang dengan pendapatnya dapat dijadikan dasar dan pembenaran bagi Tergugat (Pemerintah) untuk mengeluarkan SK Pencabutan Badan Hukum Perkumpulan HTI.
Saksi Ahli Tidak Relevan
Penulis berpendapat saksi ahli dari pemerintah tidak relevan, harusnya materi pokok persidangan adalah materi Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terkait dikeluarkannya SK pencabutan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (BHP – HTI). Persidangan terkait status administrasi ketatanegaraan, pengujian keputusan TUN (beshicking), bukan sidang perkara terorisme.
Selanjutnya penuturan Ansyad Mbay adalah framing opini, adapun indikasinya Ansyad selalu mengaitkan tujuan mendirikan khilafah dengan aktivitas terorisme baik di dunia internasional maupun kasus terorisme di dalam negeri. Terorisme ISIS, Amrozi, Muchlis, Santoso cs, misalnya disebut semuanya memiliki tujuan untuk mendirikan Khilafah. Ia tidak mau menunjuk hidung langsung bahwa khilafah ajaran terorisme, tetapi narasi keterangan yang disampaikan Mbai mengajak publik untuk membuat kesimpulan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas organisasi yang berjuang menegakkan khilafah adalah teroris. Ia mengajak audiens membuat kesimpulan bahwa HTI adalah gerakan yang secara tidak langsung (menginspirasi) terorisme melalui dakwah khilafahnya. Penyimpulan ngawur ini diperkuat dengan pernyataan provokatif yang menyebut Hizbut Tahrir banyak dibubarkan di berbagai negara di dunia.
Tak hanya Ansyad Mbai, kekeliruan memahami ajaran khilafah dipaparkan ahli dari pemerintah Prof Satya Arinanto yang mengatakan bahwa Khilafah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak fair ketika sebuah ide telah divonis sementara banyak tindakan aktual yang merongrong negara seperti korupsi berjamaah partai politik, upaya pemisahan Papua oleh teroris OPM, serangan ratusan ton narkoba, perusakan fasilitas negara oleh gerakan anarkisme, ternyata disikapi dengan kebijakan pembiaran bahkan terkesan menumbuh kembangkan. Ini yang membuat tanda Tanya tentang tafsir ancaman Negara versi penguasa.
Pemerintah Lemah Dalil
Selanjutnya menelaah keterangan ahli hukum adminstrasi dari pemerintah Prof Dr Philipus Mandiri Hadjon yang menyebut, HTI tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam gugatan a quo karena status badan hukumnya telah dicabut dinilai sebagai pendapat konyol yang mengusik nalar dan logika publik. Bagaimana mungkin pemerintah menyatakan Ormas yang dicabut status badan hukumnya dapat menggugat ke pengadilan, namun setelah digugat di pengadilan pemerintah menolak gugatan dengan dalih HTI tidak memiliki legal standing karena badan hukumnya telah dicabut?
Prof Dr Philipus Mandiri Hadjon juga menyebutkan sanksi administrasi Ormas tidak perlu runut berupa peringatan tertulis dan seterusnya tetapi bisa langsung dicabut SK Badan Hukum Perkumpulannya (BHP) dengan alasan karena prosedur dalam Pasal 61 ayat (1) berupa alternatif. Maka keterangan ahli tidak benar dan tidak tepat. Penulis menduga ahli dari pihak pemerintah tidak memahami logika kumulatif, logika alternatif dan logika kumulatif-alternatif. Sehingga pencabutan status badan hukum baru sah dan legal jika telah mengikuti logika administrasi, berupa peringatan tertulis yang ditindaklanjuti dengan pencabutan status badan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 ayat (1)  yang berbunyi: “ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:  a. peringatan tertulis;  b. penghentian kegiatan; dan/atau; c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Jika melihat Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b, menunjukkan bahwa sanksi administratif bersifat kumulatif. Artinya, sanksi harus diberikan secara bertahap, tidak bisa langsung loncat ke Pasal 61 ayat (1)  huruf c. Sanksi sifat alternatif hanya bisa dilakukan setelah melewati Pasal 61 ayat (1)  huruf a dan b, dengan ditandai “dan/atau”, itu artinya bahwa pemerintah bisa mengambil tindakan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum, setelah melewati Pasal 61 ayat (1)  huruf a dan b. Karenanya pencabutan status badan hukum HTI yang dilakukan pemerintah secara sepihak, tanpa pemberian sanksi administratif terlebih dahulu, adalah keliru dan bertentangan dengan hukum.
Pada sidang lanjutan sengketa TUN di PTUN Jakarta (8/3/2018), antara HTI vs Kemenkumham, pihak Kemenkumham menghadirkan ahli Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, yang menjabat Guru Besar/ Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam keterangannya, ahli menyebut Khalifah bukan pemimpin Khilafah, Khalifah adalah status terkait keahlian. Khalifah, bisa hadir dalam sistem apapun. Ahli juga menyebut Donald Trump sebagai Khalifah terkuat saat ini. Jokowi, disebut Khalifah level nasional. Ahli menyebut proses peralihan kekuasaan dalam Islam dari satu Khalifah ke Khalifah yang lain atas sebab “Perang Tanding”. Menuding Khilafah diperoleh melalui perang tanding, adalah fitnah keji dan melukai perasaan kaum muslimin yang mengimani agamanya, dan hanya mau berhukum dengan hukum yang berasal dari Allah SWT. Padahal, tidak mungkin menerapkan syariah Islam secara kaffah, kecuali dengan institusi Khilafah.
Ada Fitnah Kepada HTI?
Upaya saksi ahli dari pihak pemerintah mengaitkan perjuangan menegakkan khilafah tanpa kekerasan (la unfiyah) seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir dengan tindakan terorisme oleh pemerintah dinilai sebagai  framing dan usaha yang jahat. Jadi ini menurut saya adalah framing jahat, usaha yang jahat sebagaimana jahatnya Zaino Baran yang menyebutkan Hizbut Tahrir sebagai penghantar (belt conveyor) terorisme. Mengingat yang memiliki pemahaman tentang khilafah itu bukan hanya Hizbut Tahrir tetapi banyak kelompok dan kelompok-kelompok tersebut juga tidak semuanya terlibat tindak terorisme. Jadi, ini ada ketidakjujuran. Bisa dianalisis motivasinya untuk melakukan generalisasi atau pengaitan antara Hizbut Tahrir dengan terorisme.
Selanjutnya, dalil yang disuarakan secara berulang yang dituduhkan Pemerintah kepada HTI adalah karena HTI dituding menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas). Namun persoalannya, secara substansi Pemerintah tidak mampu menunjukkan ajaran apa yang bertentangan dengan Pancasila? Jika kemudian ajaran yang dituduh adalah ide Khilafah, padahal ide Khilafah itu ajaran Islam, maka bukankah ini sama saja menuding agama Islam dan kaum Muslimin?
Menurut Dr. Ahmad Sastra (Kepala Divisi Riset dan Literasi Forum Doktor Islam Indonesia) mengungkapkan ketidakadilan penerbitan  perppu ormas  ini dibuktikan oleh ketidakjelasan latar belakangnya. Jika ormas HTI dianggap sebagai ormas anti-pancasila, alasan inipun tidak pernah dengan jelas dipaparkan oleh pemerintah. Sebab secara substansial tidak ada satupun sila dari lima pancasila dilanggar oleh HTI. Sebaliknya jika dicermati, justru perilaku anti pancasila telah mewarnai negeri ini seperti korupsi, kriminalitas, LGBT, narkoba, privatisasi aset negara, dan gerakan sparatis yang jelas telah melecehkan simbol-simbol negara. Oleh HTI, tindakan pemerintah ini merupakan bentuk kezaliman rezim terhadap ormas Islam yang justru telah banyak memberikan kontribusi positif bagi perbaikan masyarakat. Maka, HTI kemudian menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan atas keputusan pemerintah melalui PTUN. Salah satu tuduhan pemerintah yang dialamatkan kepada HTI adalah sebagai ormas radikal yang melahirkan terorisme. HTI juga dituduh mengajarkan pengkafiran kepada individu dan kelompok yang berbeda. Bahkan HTI oleh pemerintah melalui saksi ahli pemerintah disebut sebagai ormas yang mengajarkan jihad sebagai perang.
Dr. Ahmad Sastra berpendapat, nampaknya pemerintah melakukan pembacaan terhadap ormas HTI secara subyektif didasarkan oleh timbangan epistemologi Barat. Sebab HTI telah dengan jelas membantah seluruh tuduhan pemerintah, baik secara lisan maupun didasarkan oleh kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh HTI. Ormas ini justru melakukan apa yang disebut dakwah intelektual yang santun dan argumentatif dengan menjauhkan berbagai tindakan kekerasan. Sementara istilah radikalisme dan terorisme telah disebutkan di awal tulisan ini merupakan istilah Barat yang tidak tepat dan tidak terbukti jika dikaitkan dengan Islam. Begitupun jika dikaitkan dengan ormas HTI, istilah radikal menjadi tidak tepat, sebab timbangnyya epistemologinya salah.  HTI adalah ormas yang berdakwah mengajarkan ajaran Islam dalam rangka menyadarkan masyarakat akan keislamannya. Disisi lain justru HTI telah menjadi satu-satunya ormas Islam yang secara serius mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan bahaya neokolonialisme yang sedang menjajah Indonesia dengan memberikan solusi Islam untuk mengusir penjajah itu, sebagaimana dalam sejarah Islam telah menjadi solusi bagi pelawanan terhadap penjajah hingga Indonesia merdeka.
Dari uraian di atas, HTI sebagai organisasi dakwah, menyampaikan ajaran Islam, lalu diperlakukan semena-mena di bubarkan begitu saja. Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan bukti-bukti tertulis terkait tindakan semena-mena pemerintah dalam mencabut SK Badan Hukum Perkumpulan ormas Islam tersebut. Sementara hari ini banyak sekali masalah-masalah yang bertentangan dengan Pancasila, terutama dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox