Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Senin, 26 Maret 2018

Utang Luar Negeri Makin Membebani? (Andai Saja Pemerintah Bersikap Amanah, Niscaya…)


Oleh: Hadi Sasongko (Direktur Political Robot POROS) 

Banyak problem mendera negeri ini di antaranya Asing makin leluasa menguasai dan memiliki aset-aset di negeri ini di bidang properti, perbankan, perkebunan, pertambangan dan sektor strategis; termasuk utang luar negeri juga makin besar. Padahal utang merupakan sarana efektif penjajahan asing.

Bicara utang LN, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah agar hati-hati mengelola utang agar tidak salah manajemen yang bisa berakibat fatal. Sejarah krisis ekonomi Indonesia dan banyak negara di dunia karena persoalan utang luar negeri yang menumpuk, yang tidak mampu menahan fondasi nilai tukar dan tidak bisa membangun kepercayaan internasional.

Total utang pemerintah pusat hingga akhir Januari 2018 mencapai Rp 3.958,66 triliun. Artinya, utang pemerintah mendekati Rp 4.000 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (20/2/2018), utang tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp 752,38 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.206,28 triliun. Lebih rinci dari sisi pinjaman, pinjaman luar negeri totalnya Rp 746,64 triliun. Pinjaman luar negeri tersebut terdiri dari pinjaman bilateral Rp 318,81 triliun, multilateral Rp 384,07 triliun, komersial Rp 42,59 triliun, dan suppliers Rp 1,17 triliun. Sementara, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,74 triliun. Dari SBN, pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp 3.206,28 triliun. Itu terdiri dari denominasi rupiah Rp 2.330,65 triliun dan dalam valuta asing (valas) Rp 875,65 triliun.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang tercatat Rp 13.588,80 triliun membuat rasio utang terhadap PDB saat ini mencapai 29,1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah menarik pinjaman sebesar Rp 21,4 triliun pada Januari 2018. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3876693/utang-pemerintah-ri-tembus-rp-3958-t-di-januari-2018)

Kondisi utang bangsa Indonesia memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab dengan beban utang yang sangat besar, bangsa ini bukan hanya terbebani untuk membayar utang pokoknya, tapi juga bunga utang yang sangat besar. Artinya, masyarakat akan menanggung utang bunga yang terus berbunga.

Pengurangan subsidi BBM sebagai solusi? Pemerintah beralasan dengan menaikkan harga BBM adalah untuk mengurangi beban subsidi yang dikatakan sudah sangat membebani APBN. Subsidi ini dianggap beban sehingga harus dihilangkan. Caranya yang paling gampang tentu dengan mencabut subsidi tersebut. Padahal ada beban yang jauh lebih besar dari sekadar subsidi, yakni beban utang. Sejak 2010 total cicilan pokok dan bunga utang selalu di atas 230 triliun pertahun. Mengapa ini tidak dianggap beban? Mengapa bukan beban utang dan bunganya ini yang dikurangi atau dihilangkan? Apalagi selama ini utang sering mengalami kebocoran. Belum lagi bunganya yang jelas-jelas haram karena merupakan riba, sementara riba termasuk dosa besar.

Jika Pemerintah kreatif dan mau kerja keras, sebenarnya potensi pemasukan APBN itu sangat besar. Sekadar contoh, produksi batu bara di negeri ini pada tahun 2013 mencapai 421 juta ton. Jika biaya produksi rata-rata perton sebesar US$ 20 dan harga pasar tahun 2014 US$ 74 perton maka potensi pendapatannya mencapai Rp 250 triliun. Contoh lain, tembaga. Menurut Data BPS, tahun 2012 produksi tembaga 2.385.121 metrik ton. Jika mengacu pada rata-rata biaya produksi dan harga jual tembaga PT Freeport tahun 2012 sebesar US$ 1,24 dan US$3.6 per-pound, maka potensi pemasukan dari tembaga Rp 124 triliun. Dari dua komoditas ini saja potensi pendapatannya sudah mencapai Rp 374 triliun. Sayangnya, pos pemasukan tambang non-migas pada RAPBN 2015 hanya Rp 30 triliun. Padahal komoditas tambang di negeri ini amat melimpah.

Selain minyak dan gas, ada emas, nikel dll yang bernilai ribuan triliun rupiah. Jika Pemerintah mau kerja keras mengelola sendiri SDA tambang dan migas itu (tidak diserahkan kepada swasta/asing), maka ribuan triliun bisa didapat Pemerintah tiap tahun.

Begitu pula jika Pemerintah mau kerja keras mengalihkan gas Tangguh yang selama ini dijual ke Fujian Tiongkok, Korsel, Jepang dan AS dengan harga murah; lalu dialihkan untuk PLN meski dengan harga sama, tentu bisa dihemat puluhan triliun bahkan bisa mencapai Rp 100 triliun.

Andai saja Pemerintah bersikap amanah dan makin giat kerja keras, niscaya kisruh BBM tidak akan terjadi. Jika Pemerintah yang katanya mendapat mandat rakyat mau mendengarkan rakyat, niscaya juga tidak akan berpikir utang Luar Negeri dan  menaikkan harga BBM yang akan menyusahkan rakyat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox