Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Kamis, 01 Maret 2018

Titik Koma: Kriminalitas


M. Nur Rakhmad, SH.

Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok mengungkap aksi pencurian sepeda motor disertai kekerasan atau begal dengan modus perempuan muda sebagai umpan.

Polisi menangkap dua kelompok begal beranggotakan 13 orang, empat di antaranya perempuan. Kelompok begal ini biasa melakukan aksi di tempat sepi, salah satunya sekitar Grand Depok City, Depok, Jawa Barat. Dari 13 tersangka, dua di antaranya masih di bawah umur.
“Total ada 13 (tiga belas) orang dari dua kelompok. Mereka menjerat korbannya bervariasi, ada yang berkenalan melalui media sosial maupun ada yang sudah saling kenal,” kata Kepala Satuan Reskrim Polresta Depok Kompol Putu Kholis Aryana, Kamis, 22 Februari 2018. (tempo.co, 23/2/2018)

Bicara tentang meningkatnya angka kriminalitas termasuk begal, perampokan dan penjambretan yang saban hari, ada saja kejadian serupa yang menimpa masyarakat dimana pun berada. 

Dikutip tribunnews.com (9/11/17) Pengamat Sosial yang juga Dosen FISIP USU, Yurial Arief Lubis, tingginya angka kriminalitas ini tak terlepas dari masalah kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kemiskinan, maka semakin tinggi pula angka kejahatan itu. Kata Yurial, tingginya angka kemiskinan membuat siapa saja melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan ini lah yang sejatinya harus ditangani dan menjadi fokus bagi pemerintah.

Realita maraknya kriminalitas, ditambah fenomena teror orgil yang menargetkan ustadz akhir-akhir ini membuat cemas masyarakat. Bicara kriminalitas, setiap hari dapat kita lihat pada pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik yang mengupas liputan mengenai berbagai tindak kejahatan.

Sebenarnya, di samping berita yang terliput, masih banyak lagi kriminalitas lain yang lepas dari liputan media. Banyak faktor pertimbangan ketidakmunculan laporan kriminalitas yang seharusnya mengemuka.

Pertama, mungkin korban mendiamkan karena ada teror atau tekanan, Kedua, mungkin karena malu dipublikasikan. Ketiga, mungkin karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan lain-lain.

Pada sisi lain, pelaksanaan hukum di Indonesia memiliki banyak kelemahan atau kekurangan. Paling tidak ada tiga faktor signifikan yang melatarbelakangi kelemahan tersebut, yakni: Pertama Produk Hukum, Kedua Penegak Hukum, dan ketiga Sanksi (Hukuman).

Praktik peradilan hukum positif mengalami banyak penyelewengan dan pelanggaran hukum. Penyelewengan itu justru dilakukan oknum aparat penegak hukum yang bermain mata dengan pihak-pihak tertentu yang menginginkan kasusnya dimenangkan atau diringankan.

 Praktik jual beli putusan pengadilan berjangkit di mana-mana, sehingga kerapkali kita dengar sindiran sinis “mafia peradilan”. Tentu berbeda halnya dengan hukum Islam. Hukum  Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus,  pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya.

 Dalam Islam, rasa takwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil.
Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman/had potong tangan.

Usamah ibn Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, “Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong sendiri tangannya” (HR Bukhari dan Muslim).

 Perkara lain, Khalifah Usman ibn Affan memerintahkan eksekusi hukuman qishash terhadap Ubaidillah ibn Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar ibn Khattab) karena terbukti bersalah membunuh. Akan tetapi, eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran diyat (denda).

Juga perkara, Khalifah (Kepala Negara Negara Khilafah Islam) Ali bin Abi Thalib r.a yang berselisih dengan seorang Yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan Khalifah Ali r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.

Adapun sikap penentangan atas diterapkannya sistem hukum Islam yang tampak di sebagian masyarakat kaum muslim sangat kontras dengan sikap kaum muslim di masa Rasulullah SAW.

Ibnu Jarir berkata, telah berkata kepadaku Muhammad bin Khilif, dari Sa’id bin Muhammad al-Harami, dari Abi Namilah, dari Salam maula Hafsh Abi al-Qasim, dari Abi Buraidah dari bapaknya, yang berkata, “Kami tengah duduk-duduk sambil minum di atas pasir, dan kami bertiga atau berempat.  Di tengah kami terdapat bejana (berisi khamar), dan kami tengah minum-minum menikmatinya.  Saat itu, Rasulullah SAW. menerima ayat pengharaman khamar (QS al-Maa-idah : 90-91).

 Akupun datang kepada sahabat-sahabatku, lalu aku bacakan ayat tersebut sampai pada bagian akhir ayat (yaitu), ‘Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)’. (Ia berkata), sebagian masyarakat (saat itu) tengah memegang minuman di tangannya, sebagian lagi telah meminumnya, dan sebagian lagi (khamarnya) masih berada di dalam cangkirnya.  Tatkala cangkirnya diangkat (hampir menyentuh bibirnya), maka seketika itu juga dicampakkannya cangkir dan wadah-wadah khamar, seraya (mereka) berkata, ‘Kami telah berhenti wahai Tuhan kami’ (Tafsir Ibnu Katsir, jilid II/118).

Hanya masyarakat yang memiliki akidah mendalam dan terpatri di dalam jiwanyalah yang sanggup menyingkirkan hawa nafsu dan keinginannya yang jahat, seraya mendengar dan menaati apa saja yang berasal dari Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Selain itu, sanksi di dunia bagi para pendosa atas dosa yang dikerjakannya di dunia dapat menghapuskan sanksi di akhirat bagi pelaku dosa tersebut. Hal itu karena ‘uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).

Keberadaan uqubat sebagai zawajir, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindakan pelanggaran. Keberadaan ‘uqubat sebagai zawabir karena ’uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia.

Islam sebagai agama dan sistem, perlu dilaksanakan secara utuh. Adapun asas penerapan hukum Islam, pertama, ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syariat Islam, kedua pengawasan masyarakat, dan ketiga Negara yang menerapkan syariat Islam secara utuh.

Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi (mabda) akan hilang dari bumi Allah ini.

Kami pun sebagai praktisi hukum sangat menyadari banyak kekurangan jika Hukum yang digali dalam Islam tidak dijadikan sebagai paradigma yang mengatur Negeri kita khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, pastinya akan senantiasa terjadi ketimpangan dan sangat sulitnya mewujudkan keadilan bukan hanya untuk seorang muslim bahkan terhadap Non Muslim yang di dalam bahasa Al Qur'an disebut Kafir dan Musyrik. Karena itu marilah kita bersama mewujudkannya. Wallohua'lam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox